Kejujuran dan Kebenaran

BPJS Kesehatan Sosialisasikan Perpres 82 Tahun 2018 kepada PPNPN, Kepala Desa dan Perangkat Desa Di Kota Prabumulih

MAKLUMATNEWS.com, PRABUMULIH — Dalam rangka meningkatkan pemahaman terhadap peraturan baru yaitu Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, BPJS Kesehatan bersama Dinas Kesehatan, Dinas Sosial dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Prabumulih menggelar sosialisasi bersama kepada Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN), Kepala Desa dan Perangkat Desa di lingkungan Kota Prabumulih di aula Kampung Cemara, Senin (26/11/2018).

Dalam mencapai Unversal Health Coverage (UHC) pada tahun 2019 nanti, tak lepas dari dukungan berbagai pihak termasuk kerjasama dari Kepala Desa dan Perangkat Desa. Sebelumnya sudah ada Jaminan Sosial Kesehatan (Jamsoskes). Salah Perwakilan dari Dinas Sosial Lilis Suharti mengatakan, pada tahun 2019 kelak akan mengintegrasikan ke dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Pada acara tersebut, Yunita Ibnu selaku Kepala BPJS Kesehatan Cabang Prabumulih, juga menjelaskan mengenai batasan paling rendah gaji atau upah Jaminan Kesehatan untuk PPNPN, kepala desa dan Perangkat desa, yaitu Upah Mininum Kabupaten atau Provinsi yang digunakan sebagai dasar perhitungan iuran Jaminan Kesehatan untuk PPNPN, Kepala Desa dan Perangkat Desa.

Berdasarkan data yang disampaikan per 23 November 2018, cakupan kepesertaan penduduk Kota Prabumulih sebesar 72.93%, artinya masih ada kurang lebih 27% lagi masyarakat Kota Prabumulih yang belum tercover oleh Program Jaminan Kesehatan Nasional. Untuk fasilitas kesehatan sampai dengan bulan November, sudah ada sebanyak 33 Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama yang terdiri dari Dokter gigi, Dokter Keluarga, Klinik Polri, Klinik Pratama, Klinik TNI dan Puskesmas serta 4 Rumah Sakit di Kota Prabumulih yang sudah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan.

Yunita mengatakan BPJS Kesehatan akan terus berupaya melakukan sosialisasi baik langsung maupun tidak langsung kepada masyarakat, termasuk pemberian edukasi guna lebih meningkatkan kesadaran dan kepedulian kepada kesehatan. Oleh karena itu Kepala Desa dapat menginformasikan kepada BPJS Kesehatan jika banyak masyarakatnya yang masih kurang paham dengan Program JKN KIS ini maka pihak BPJS Kesehatan siap mendatangi untuk memberikan informasi ke Desa tersebut.

PENULIS : PUTRI