Kejujuran dan Kebenaran

Wagub Sumsel : Angka Korupsi di Sumsel Masuk Zona Kuning

MAKLUMATNEWS.Com Palembang.–  Wakil Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) H. Mawardi Yahya dalam kesempatannya membuka  “ Diseminasi Strategi Nasional Pencegahan Korupsi dan Aksi Pencegahan Korupsi Tahun 2019-2020 “ di Ballroom Hotel Aston Palembang, Jumat (7/12) mengatakan angka korupsi di Sumsel masuk pada zona kuning.

Wagub Sumsel, Mawardi Yahya Dalam Acara Pembukaan “ Diseminasi Strategi Nasional Pencegahan Korupsi dan Aksi Pencegahan Korupsi Tahun 2019-2020 “

Menurutnya, banyak peristiwa-peristiwa pelanggaran yang berpotensi merujuk pada tindakan korupsi terjadi justru karena , mental para atasan yang seringkali aji mumpung. Oleh sebab itu, Ia menegaskan, kepemimpinan di Sumsel ini perlu di perbaiki mentalnya.

“ Tentu Saya tidak berharap, pasca acara ini, nanti akan ada penangkapan pula. Kita ingat, bagaimana di Bengkulu, Jambi, Riau dan Lampung setelah menjadi tuan rumah Desiminasi ini, justru membuka peluang terbukannya celah korupsi. Yang saya ingin, pasca acara ini, kita dapat saling mengingatkan agar korupsi dapat kita pungkas bersama  nantinya,” ujar Mantan Bupati Ogan Iir 2 periode ini.

Ia menambahkan, tindakan pencegahan korupsi sebenarnya dapat di atasi, jika para pemimpinnya tegas dan tidak memberi celah terjadinya korupsi. Lebih jauh, semua tetap kembali kepada mental para pemimpinnya, jika pemimpinnya bersih maka dapat dipastikan, bawahannya tidak akan bisa macam- macam.

Kepada MaklumatNews.com, Wagub Sumsel mengatakan jika acara ini seharusnya dapat menjadi bahan pengingat kita semua akan bahayanya tindakan korupsi. Oleh karena itu, Ia meminta kepada semua Sekretaris Daerah (Sekda) untuk berani menegur sekalipun itu Gubernur, Walikota maupun Bupati. Begitu juga, Ispektorat, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Aparatur Sipil Negara (ASN)

“ Disini peran penting Sekda dan Inspektorat adalah penentu jalan mulusnya kebijakan pemerintah. Jika kami salah, ya silahkan katakan agar kita dapat sinergi mencegah korupsi. Ya, kalau sudah dingatkan juga tetap masih, itu artinya mental pemimpinnya yang salah dan harus ditindak sesuai dengan hukum,” tegasnya.

Sementara itu, Asep Ahmad Suwandha, Koordinator Sekretariat Nasional Pencegahan Korupsi menyebut pentingnya acara ini bagi semua ASN,OPD termasuk dinas Kementrian.

“ Mencegah korupsi, tentu jauh lebih baik. Namun kan, semua itu hanya sebagai pengingat. Yang utamanya itu adalah mental individunya. Betul kata Wagub Mawardi tadi,” tutupnya singkat.

Penulis : Jemmy Saputera