KPU Sumsel Tunggu Masukan Masyarakat

MAKLUMATNEWS.com, PALEMBANG — Setelah ditetapkannya 10 besar nama-nama calon anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk 17 kab/kota di Sumatera Selatan (Sumsel), KPU Sumsel kini masih menunggu masukan masyarakat. Informasi yang berkaitan terhadap rekam jejak ke 170 calon anggota KPU tingkat kab/kota tersebut diharapkan masuk sebelum KPU Sumsel menggelar uji kepatutan dan kelayakan (fit and propertest).

Ketua KPU Sumsel, Kelly Mariana mengungkapkan, jika masa tugas tim seleksi (timsel) KPU kab/kota yang dibentuk KPU RI telah berakhir sejak 14 Desember lalu. Setelah menyelasaikan beberapa tahapan tes, timsel telah menyerahkan masing-masing 10 nama calon anggota KPU setiap kab/kota yang berhak mengikuti tahapan selanjutnya yakni fit and propertest.

“KPU Provinsi Sumsel menunggu pelimpahan wewenang dari KPU RI untuk melakukan fit and propertest kepada calon yang ada. Kemungkinan jadwal untuk fit and propertest baru akan dilaksanakan pada akhir bulan Desember ini,” ungkap Kelly.

Ditambahkan Kelly, sesuai masa jabatan KPU kab/kota, maka pelantikan untuk anggota KPU kab/kota yang terpilih nantinya akan dilaksanakan pada awal Januari 2019 mendatang.

“Pelantikan sesuai masa akhir jabatan yakni 7 Januari 2019, berarti fit and propertest akan dilakukan sebelum itu,” kata Kelly.

Sementara, komisoner KPU Sumsel Divisi Sosialisasi dan SDM, Amrah Muslimin menjelaskan, informasi dan tanggapan masyarakat itu sangat ditunggu pihaknya sehingga pihaknya punya masukan terkait rekam jejak 170 calon anggota KPU kab/kota sebelum melaksanakan fit and propertest.

“Pada prinsipnya kami terbuka terhadap masukan masyarakat, terkait track record calon yang sudah ada dan kami menunggu itu. Jika ada masyarakay yang ingin menyampaikan, silahkan dikirim ke bagian SDM KPU Sumsel,” jelas Amrah.

Menurut Amrah, ada beberapa poin yang bisa menjegal calon untuk terpilih, jika nantinya ada calon yang terbukti masih terlibat sebagai anggota partai politik atau terlibat tindakan melanggar hukum atau pidana.

“Jika ada masyarakat yang ingin menyampaikan tanggapannya hendaknya laporan disampaikan dengan identitas pelapor dan disertai dengan bukti-bukti yang cukup dan bisa dipertanggungjawabkan. Kami akan merahasiakan identitas pelapor tersebut,” pungkas Amrah.

PENULIS : JHON MORINO