Pers itu Beretika dan Taat Prosedur
Oleh : Muhamad Nasir

BERBAGAI INFORMASI  merebak ke dalam kehidupan kita. Di rumah, tempat kerja, dunia nyata, bahkan sampai dunia daring. Berbagai saluran menjadi wadahnya. Entah face to face, bermedia, satu arah maupun dua arah, bahkan multi arah. Salah satu komunikasi bermedia adalah melalui media massa.

Media massa, merupakan media mainstream. Terdiri dari media cetak dan elektronik. Di era digital kini, hadir jenis baru, yakni media daring. Dan penyaluran informasi media massa kini lebih dikenal dengan istilah konvergensi media. Artinya, penyebaran informasi itu, baik cetak maupun elektronik kini dengan satu klik melalui daring.

Penyebaran informasi itu, salurannya melalui konvergensi media. Menikmati berita dari koran cetak kini   bisa darimana saja. Asal tersedia jaringan. Begitupun berita dari televisi maupun koran, dengan daring bisa dinikmati kapan dan di mana saja. Berbeda dengan zaman dahulu, harus berada di wilayah edar koran. Atau, harus berada di depan televisi atau radio saat berita tersebut disiarkan. Kini kapan pun dan di mana pun, asal punya alatnya (gadget) dan jaringan yang tersedia lengkap dengan kuotanya, maka informasi dari media mainstream pun bisa dengan lancar kita terima. Bahkan, dari media sosial (medsos) pun bisa dinikmati. Hanya saja, informasi melalui medsos   bisa dijaring dengan UU ITE kalau bermasalah.

Yang tak berubah adalah kontennya. Berita yang disajikan masih sama. Paling tidak berita itu berasal dari peristiwa. Tapi tidak semua peristiwa layak untukmenjadi berita. Peristiwa atau hal itu misalnya harus memenuhi syarat-syarat dan nilai tertentu. Diantaranya, berkaitan dengan nama besar, peristiwa unik dan luar biasa, bersifat kontroversi, dan  memberikan dampak besar bagi kehidupan.

Konten berita itu, bisa berbentuk data, foto, dan video. Disiapkan oleh wartawan atau jurnalis. Kalau dulu disebut Mat Kodak. Atau ada istilah lain, kuli tinta dan kuli disket.

Sebuah peristiwa itu  apabila layak diberitakan tentunya harus memenuhi syarat-syarat  dan prosedur.  Misalnya harus berimbang dengan  pola cover both side  bahkan  cover all side, ada konfirmasi, ada verifikasi, dan terakhir kalau sudah dirasa sempurna, baru bisa disiarkan.

Bagi jurnalis , dalam UU No 40 tahun 1999 tentang Pers disebutkan bahwa mereka harus melakukan berbagai tahapan. Yakni mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan/menyiarkan. Dikenal dengan istilah  6M. Dalam rangkaian proses ini, wartawan harus berpedoman dan mengacu kepada kode etik jurnalistik. Kode etik ini dimaksudkan untuk menjamin agar wartawan dapat menjalankan profesi secara ideal dan masyarakat juga terlindungi hak-haknya.

Kode etik itu diantaranya mengatur bagaimana etika mencari informasi. Harus menghormati aturan yang berlaku. Harus memperkenalkan identitas dengan sopan. Kecuali liputan investigasi.

Data-data yang didapat atau dimiliki harus disimpan agar bisa menjamin tidak bermasalah manakala berita tersebut kemudian dikomplain. Ketika sudah disiarkan, karena karya jurnalistik itu bukan lagi karya pribadi wartawan. Tetapi merupakan karya kolektif yang dipertanggungjawabkan oleh pemimpin redaksi/penanggung jawab. Apapaun yang kemudian terjadi akibat pemberitaan tersebut,maka yang bertanggung jawab adalah lembaga, melalui Pimred/Penanggungjawab.

Setiap media, harus menginformasikan sistem kelembagaannya melalui tempat tertentu di medianya. Baik itu media cetak, lektronik, maupun daring. Biasanya disebut boks redaksi. Informasi ini, menyangkut struktur redaksi, alamat, dan badan hukum.

Setelah diolah sedemikain rupa sehingga memenuhi syarat dan nilai berita, maka berita siap disiarkan. Penyiaran ini tentu melalui lembaga yang disebut sebagai media massa. Banyak syarat yang ditetapkan, misalnya harus berbadan hukum Indonesia.

Penulis Muhamad Nasir, wartawan, pengurus PWI, dosen

Pemilahan media massa atau bukan,  ditetapkan oleh Dewan Pers. Sehingga jelas, apakah sebuah lembaga itu bisa disebut sebagai badan hukum atau tidak. Karenanya, secara lembaga, media massa itu akan diverifikasi oleh dewan pers melalui verifikasi lembaga. Untuk wartawan, akan dilakukan uji kompetensi wartawan. Ssehingga bisa dibedakan antara media yang terverifikasi dan wartawan yang lulus uji kompetesi dengan media dan wartawan yang belum.

Apabila karya jurnalistik yang disiarkan media tersebut bermasalah, maka penanganannya diarahkan menggunakan UU No 40 tahun 1999 tentang pers. Boleh saja masyarakat menggunalkan UU lain misalnya  dengan melapor polisi. Tetapi, untuk informasi lewat media massa disarankan melalui hak jawab.

Kalaupu terpaksa di proses pidana, pihak kepolisian harus mendengarkan keterangan ahli. Dalam hal ini, Dewan pers menyiapkan  ahli pers. Ahli yang memberikan masukan dan pertimbangan terhadap kasus yang ditangani. Bila perlu, kehadiran ahli pers ini memang dimulai sejak proses tahap pertama di kepolisian  sampai penuntutan di kejaksaan bahkan hingga proses sidang di pengadilan.

Terakit persoalan majalah Indonesia Barokah, kurang bisa diyakini kalau proses mencari, memperoleh dan mendapatkan informasinya mengacu ke kode etik. Begitu pun penyajiannya, sebagai media partisan yang berada di salah satu pihak yang sedang berseteru, bagaimana bisa diharapkan bisa menyajikan isi yang berimbang. Disajikan dengan cover both side apalagi cover all side. Begitupun langkah-langkah untuk konfirmasi dan verifikasi tentu tidak sama sekali dilakukan.

Apalagi tentang badan hukum medianya. Termasuk informasi struktur dan alamat media. Bagaimana penanggungjawabnya bisa dimintai penjelasan terkait berita yang disajikan. Kemana alamat ditujukan kalau ada komplain untuk meminta hak jawab.

Kalau hal-hal ini sulit dilakukan dan diterapkan terhadap majalah itu, tentu sulit bagi kita untuk menentukan bahwa majalah itu, termasuk isinya bisa dikategorikan  sebagai karya jurnalistik. Semoga bisa menjadi pertimbangan.   (*)

Penulis Muhamad Nasir adalah Peserta Pelatihan Ahli Pers Nasional PWI Tahap I 2018 di Palangkaraya.