Anggota Dewanpun Terancam Tak Bergaji 3 Bulan

MAKLUMATNEWS.com, PALEMBANG — Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2019 hingga saat ini belum juga disahkan. Padahal, pengusulan Raperda ini sudah sejak awal tahun lalu. Karena belum disahkannya Raperda ini maka 75 anggota DPRD Sumsel terancam tidak menerima gaji selama 3 bulan.
Ketua Pansus IV DPRD Sumsel, Anita Noeringhati saat dibincangi wartawan di gedung DPRD Sumsel mengungkapkan, alasan belum disahkan Raperda RPJMD dikarenakan belum adanya titik temu antara legislatif dan eksekutif dalam penyusunan Raperda RPJMD yang merupakan usulan Gubernur Sumsel.

“Kami tidak ada keinginan sedikitpun untuk menutupi RPJMD ini, tapi sesuai Peraturan Menteri, RPJMD itu harus berkaitan dengan RPJPD termasuk didalamnya RPJMD 2018 lalu. Tidak serta merta langsung ditutup dan menggantinya dengan RPJMD yang baru. Kalau tidak mengikuti RPJMD 2018 artinya kepemimpinan yang baru ini tidak melakukan pembangunan yang berkelanjutan,” ujar Anita.

Dikatakan Anita, dalam rapat pimpinan pihaknya sudah menyampaikan laporan pansus yang berlangsung dari tanggal 26 Februari hingga 1 Maret kemarin dan memang belum sinkron dengan Bappeda.

“Bagaimana mau ada progres kalau Bappeda juga belum melaporkan hasil rapat, karena Bappeda akan mengkonsultasikan TAPD ke Mendagri. Kami juga sudah mencari tahu ke Bappenas bahwa memang benar harus ada keterkaitan antara dokumen renja harus sama dengan renstra, begitu juga dengan rpjmd 2018 ini masih berkesinambungan dan berlaku untuk tahun berikutnya. Kalau tidak bagaimana pembangunan akan berkelanjutan,” tegas Politisi Golkar.

Semestinya, kata Anita, Pemprov harus tahu aturan mengenai penyusunan RPJMD itu. Semua penyusunan dokumen harus sesuai dengan aturan hukum yang mendasari.

“Kami ini kan lembaga politik, seharusnya pemda yang lebih tahu aturan hukumnya. Karena lembaga kami (baca:DPRD Sumsel) ini cuma menyetujui RPJMD tanpa mengakomodir apa yang diinginkan OPD tapi sesuai aspirasi. Kita ingin kepemimpinan Gubernur yang legitimate, siapapun Gubernurnya,” tutupnya.

PENULIS : JON MORINO