DPRD Sumsel Gelar Rapat Paripurna LVI Tujuh Raperda

MAKLUMATNEWS.com, PALEMBANG — DPRD Sumatera Selatan menggelar rapat paripurna LVI (56) dengan agenda pengambilan keputusan terhadap tujuh rancangan peraturan daerah.

Rapat paripurna dipimpin oleh Ketua DPRD Sumsel MA Gantada dan didampingi Wakil Ketua DPRD Sumsel M Yansuri serta dihadiri Gubernur Sumsel Herman Deru dan para undangan serta kepala SKPD di lingkungan Pemprov Sumsel di Palembang, Selasa malam (2/4).

Rapat paripurna itu didahului dengan penyampaian laporan hasil pembahasan dan penelitian pansus-pansus terhadap 7 ( tujuh ) Raperda Provinsi Sumsel dan permintaan persetujuan dari anggota secara lisan oleh pimpinan rapat paripurna dan pendapat akhir dan sambutan Gubernur Sumsel terhadap Raperda Provinsi Sumsel.

Ketujuh Raperda tersebut adalah Raperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018-2023. Selanjutnya Raperda tentang Penyelenggaraan Pendidikan, Raperda tentang Perubahan Keenam atas Perda Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha.

Kemudian, Raperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pengawasan, Penertiban dan Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol. Raperda tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional Sumatera Selatan Bersatu. Serta Raperda tentang Pemberdayaan dan Penempatan Tenaga Kerja Lokal dan yang terakhir adalah Raperda tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pokok.

Tujuh pansus DPRD Sumsel melalui juru bicaranya, Pansus I tentang Raperda tentang Pemberdayaan dan Penempatan Tenaga Kerja Lokal melalui juru Lindawati Alikonang. Ia menjelaskan bahwa berdasarkan hasil pembahasan dan penelitian, rapat kerja pansus I bertujuan membahas dan meneliti terhadap Raperda tentang pemberdayaan dan penempatan tenaga kerja lokal provinsi Sumsel.

Raperda ini disusun sebagai payung hukum dan pedoman dalam mengatur tenaga kerja lokal wilayah Provinsi Sumsel.

“Pansus 1 telah melakukan pembahasan dan penelitian terhadap Raperda sebagaimana tersebut di atas dan Pansus I DPRD Provinsi Sumsel berkesimpulan menyepakati dan menyetujui Raperda tersebut di atas menjadi Perda Provinsi Sunsel sesuai dengan hasil pembahasan dan penelitian Pansus I,” jelasnya.

Sedangkan Pansus II tentang Raperda tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pokok melalui juru bicara M Subhan. Pansus III tentang Raperda tentang Perubahan Keenam atas Perda Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha dan Raperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pengawasan, Penertiban dan Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol melalui juru bicaranya Agus Sutikno.

Selanjutnya, Pansus IV tentang raperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018-2023 melalui juru bicaranya Askweni.

Pansus V tentang Raperda tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Raperda tentang Raperda tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional Sumatera Selatan Bersatu melalui juru bicara Mgs Syaiful Padli.

Lima Pansus tersebut melalui juru bicaranya dapat memahami tujuh raperda tersebut dan mengharapkan raperda tersebut menjadi peraturan daerah.

Gubernur Sumsel H Herman Deru berterima kasih dan mengapresiasi atas kerja sama sungguh-sungguh dari anggota DPRD Sumsel sehingga dapat menyelesaikan penelitian dan pembahasan ketujuh raperda tersebut.

“Alhamdulillah hari ini telah selesai melaksanakan penelitian dan pembahasan terhadap 7 Raperda dalam Rapat Paripurna LVI (56) DPRD Provinsi Sumsel Pembicaraan tahap II. Saya mengucapkan terima kasih serta penghargaan atas kerja sama dan perhatian yang sungguh-sungguh dari Pimpinan dan anggota dewan yang terhormat sehingga dapat menyelesaikan penelitian dan pembahasan ke 7 (tujuh) Raperda ini” ujarnya.

Sebagaimana dimaklumi, lanjut Herman Deru, bahwa Raperda tentang RPJMD tahun 2018-2023 diajukan dalam rangka menjabarkan visi dan misi Gubernhr dan Wakil Gubernur periode 2018-2023 sebagai landasan dan pedoman dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan 5 tahun kedepan.

Dengan demikian maka sasaran strategi dan arah kebijakan yang dituangkan dalam Raperda RPJMD itu diarahkan untuk pencapaian tujuan pembangunan 5 tahun ke depan dengan skala prioritas tertentu sesuai dengan kebutuhan yang ada di masyarakat.

” Raperda ini sebelumnya dilakukan pembahasan awal bersama DPRD Provinsi Sumsel dengan melakukan study banding ke Jawa Tengah dan telah dilakukan penandatanganan kesepakatan bersama antara Gubernur dan Ketua DPRD terhadap rancangan awal RPJMD pada Rapat Paripurna LVII (52) DPRD Provinsi Sumsel 7 Desember 2018,” jelasnya.

Dengan ditetapkannya Raperda ini Ia mengatakan tentu akan sangat berguna bagi Pemprov Sumsel dalam menyusun arah kebijakan pembangunan yang akan dituangkan dalam RKPD, Renja PD dan Rencana Kegiatan dan Anggaran pada setiap tahun anggaran. Serta yang tak kalah penting dan berguna bagi DPRD Provinsi Sumsel dalam mengawal penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. ” Untuk itu kami sangat berterima kasih atas disetujuinya Raperda ini,” jelas Herman Deru. (ADV)