PKS Minta KPU Sumsel Ambil Alih Pleno Rekapitulasi KPU Empat Lawang

MAKLUMATNEWS.com, PALEMBANG — Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sumsel mensinyalir adanya kecurangan yang dilakukan oknum penyelenggara Pemilu mulai dari PPK hingga KPU di Kabupaten Empat Lawang. Kecurangan yang berlangsung secara terstruktur, sistematis dan masif (TSM) terjadi saat rekapitulasi suara hasil Pemilu untuk tingkat DPR RI.

“Kecurangan itu terjadi karena ada selisih suara antara form C1 dan DA1 baik yang dimiliki saksi PKS dengan yang dimiliki penyelenggara yakni KPU Empat Lawang. Terkait perbedaan ini, saksi PKS sudah menyampaikan keberatan tapi tidak diakomodir oleh KPU Empat Lawang. Mereka hanya memerintahkan saksi PKS untuk menulis di form keberatan,” kata Kabid Polhukam DPW PKS Sumsel Aulia Rahman saat menggelar jumpa pers dengan wartawan di Kantor DPW PKS Sumsel, Senin (6/5/2019).

Dijelaskan Aulia, seharusnya jika ada selisih angka saat pleno rekapitulasi, maka sudah seharusnya diverifikasi oleh penyelenggara dengan membuka form DA plano. Tapi kenyataannya, pihak penyelenggara di Empat Lawang tidak melakukan verifikasi tersebut.

“Ini pelanggaran yang terstruktur karena dilakukan penyelenggara. Adanya kecurangan itu menyebabkan berkurangannya suara PKS dan berpengaruh terhadap kursi PKS untuk DPR RI Dapil Sumsel 2,” jelasnya.

Menurut Aulia, berdasarkan perhitungan internal PKS dari formulir C1 yang dikumpulkan dari saksi-saksi PKS disetiap TPS yang ada di Sumsel, untuk di Dapil Sumsel 2 PKS berhasil mendapatkan satu kursi dari sembilan kursi yang ada.
“Dari hitungan internal kita, PKS mendapatkan kursi ke 7 dari 9 kursi yang ada. Tapi dengan adanya kecurangan yang dilakukan secara TSM ini maka kursi PKS terancam hilang,” ujar Aulia.

Sementara itu, Ketua Bapilu DPW PKS Sumsel, Syaiful Fadli menegaskan, pihaknya akan menyurati dan melapor kecurangan tersebut ke Bawaslu Sumsel dan meminta agar proses rekapitulasi suara yang saat ini sedang dilakukan agar diambil alih oleh KPU Sumsel.

“KPU Sumsel untuk menindaklanjuti permasalahan dengan cara mengambil alih proses rekapitulasi suara. Jika tetap disana dikhawatirkan akan terjadi intervensi dari pihak-pihak lain yang memiliki kepentingan. Ada indikasi intervensi pejabat daerah di Empat Lawang terhadap penyelenggara khususnya KPU dan Bawaslu disana,” jelasnya.

Ditegaskan Syaiful, jika persoalan yang terjadi di Empat Lawang tidak segera ditindaklanjuti oleh Bawaslu Sumsel dan KPU Sumsel, maka pihaknya akan menggelar aksi di gedung KPU Sumsel dan Bawaslu Sumsel.

“Kami siap demo ke Bawaslu dan KPU karena C1 saksi kami lengkap. Jadi kami harap KPU dan Bawaslu dapat bekerja secara profesional tanpa ada tekanan dari pihak lain,” pungkasnya.

REPORTER : JON MARINO
EDITOR : SANDRIE GAWOH