KPU Sumsel Ambil Alih Tugas KPU Palembang. Lima Komisioner KPU Palembang Telah Dinonaktifkan

MAKLUMATNEWS.com, PALEMBANG — Komisi Pemilihan Umum (KPU) provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) akan mengambil alih tugas dan kewenangan KPU Palembang.

Pengambilalihan ini karena lima komisoner akan menyandang status terdakwa dan mulai non aktif mulai 5 Juli mendatang dan akan mengikuti proses sidang di Pengadilan Negeri (PN) Palembang.

Ketua KPU Palembang Eftiyani membenarkan hal tersebut. “ Karena kami besok, mohon doa, menjalani proses persidangan dengan dakwaan tidak pidana pemilu yaitu menghilangkan hak pilih orang,” katanya ketika di temui di KPU Palembang, Kamis (4/7).

Pengambilalihan tugas dan kewenangan KPU Palembang menurutnya hingga selesai persidangan yang dijalani lima komisioner KPU Palembang.

“ Hari ini kami masih bekerja, mulai besok kami non aktip dan mulai besok lima-limanya, jadi kegiatan KPU kota Palembang sementara diambil alih oleh KPU Sumsel,” katanya.

Sedangkan Ketua KPU Sumsel Kelly Mariana membenarkan hal tersebut. “ Kami sudah laporkan ke KPU RI untuk mereka (Komisioner KPU Palembang) di non aktifkan, karena status sekarang dari tersangka akan naik jadi terdakwa, dan tugas- tugasnya akan diambil alih KPU Sumsel,” katanya, Kamis (4/7).

Meski secara otomatis komisioner KPU Palembang dengan status terdakwa akan non aktif, tetapi tetap pihaknya masih menunggu surat resmi.

“Kita tetap menunggu surat resminya, mungkin hari ini atau besok sudah ada,” terangnya.

Ditambahkan Kelly, status non aktif bagi Komisioner KPU Palembang itu tidak tahu akan berlaku sampai kapan.
Komisioner bisa kembali aktif jika putusan pengadilan menyatakan mereka tidak bersalah. “Non aktif dan pengaktifan kembali adalah kewenangan KPU RI, dan kita belum tahu sampai kapan, yang pasti kita akan berkoordinasi dengan KPU RI,” tandasnya.

Dilanjutkan Kelly, pihaknya dalam kasus komisioner KPU Palembang, akan siap memback up nya, namun bukan dalam bantuan hukum tetapi saksi meringankan.

“Jadi komisioner KPU RI akan hadir dalam sidang, sebagai saksi ahli yang meringankan,” katanya.

Sementara ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) kota Palembang M Taufik mengatakan, pihaknya akan mengalir saja dalam persidangan nanti.” Persiapannya ya, sesuai nanti , sesuai fakta saja,” katanya.

Mengenai bukti-bukti menurutnya ada di Gakkumdu,” Saya percaya pihak kepolisian juga sudah berkerja melakukan proses penyidikan, mencari alat bukti dan lain-lain dan pihak kejaksaan untuk melakukan penuntutan persidangan, kita lihat saja nanti dipersidangan, saya juga belum dapat informasi resmi mengenai jadwalnya , informasinya besok tapi secara resminya saya belum dapat informasi,” katanya.

Juru Bicara Pengadilan Negeri Klas 1A Khusus Palembang Hotnar Simarmata mengungkapkan, kasus ini akan disidang oleh majelis hakim yang dipimpin Wakil Kepala PN Palembang, Erma Suharti bersama hakim anggota Mulyadi dan Subur Susanto.

“Sudah sesuai dengan agenda, besok kita gelar sidang perdana. Kami pastikan persidangan nanti dibuka untuk umum,” kata Hotnar, Kamis (4/7).

Dikatakannya, majelis hakim akan mengatur sidang pada saat persidangan berlangsung. Mereka dinilai memiliki kapabilitas menangani kasus tindak pidana pemilu.

“Nanti hakim yang menjelaskan mekanisme sidang. Teknis persidangan pun harus diatur karena ini perkara khusus yang juga punya batas waktu tertentu dalam proses,” katanya.

Dia menambahkan, berkas perkara dilimpahkan Kejaksaan Negeri Palembang ke pengadilan pada Rabu (3/7). Namun, dirinya tidak memastikan apakah lima tersangka dilakukan penahanan atau tidak. “Itu wewenang hakim memutuskannya, ada pertimbangan,” kata dia.

Ketua KPU Sumsel Kelly Mariana berencana mendatangkan saksi ahli di sidang untuk membela lima anak buahnya itu. “Kami atasan mereka, jadi wajib membela mereka karena kami yakin mereka tidak bersalah,” katanya.

Sebelumnya kasus yang menjerat 5 komisioner KPU Palembang ini, berawal dari adanya temuan Bawaslu Kota Palembang dan dilaporkan ke Polresta Palembang pada 22 Mei 2019, dengan laporan Polisi No.Pol : LPB/1105/V/2019/SUMSEL/RESTA, 5 Komisioner KPU Kota Palembang ditetapkan tersangka oleh Satreskrim Polresta Palembang, pada 11 Juni 2019 lalu.
Mereka diduga telah melakukan perkara tindak pidana pemilu sebagaimana dimaksud dalam primer Pasal 510 subsideir pasal 554 UU No.7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang dilaporkan oleh Bawaslu Kota Palembang.

Adapun kelima komisioner KPU Kota Palembang itu yakni Ketua KPU Palembang Eftiyani, Divisi Perencanaan, Data dan Informasi Syafarudin Adam, Divisi Hukum dan Pengawasan A Malik Syafei, Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM Yetty Oktarina, dan Divisi Teknis Penyelenggaraan Alex Barzili.

Reporter : Alqarni