Bandit “Lessing ” Kembali Beraksi, Nasabah Ditinggali Surat Tanpa Identitas

MAKLUMATNEWS.COM PALEMBANG. Diduga di ambil secara paksa oleh 2 orang kawanan debt collektor sebuah perusahaan lessing ternama di Kota Palembang, seorang pemuda harus kehilangan satu unit sepeda motor jenis Revo Fit di pelataran PS Mall Palembang, Sabtu (6/7/19).

Ade Agustian, salah seorang korban mengaku, dirinya disambangi 2 orang laki-laki tak dikenal yang kemudian terakhir mengaku sebagai salah satu petugas debt collektor sebuah perusahaan pembiayaan kendaraan bermotor di Palembang.

” Saya tidak tahu, tiba-tiba saja dia mengaku sebagai karyawan lessing . Dia menunjukan bukti keterlambatan pembayaran dari aplikasi HP, kemudian langsung mengambil paksa begitu saja tanpa meninggalkan identitasnya, ” kata Ade kepada MaklumatNews. Com

Akibat kejadian tersebut, Ade mengaku shok lantaran peristiwa yang terjadi begitu cepat, hanya saja yang di sesalkanya adalah cara pengambilan secara paksa tanpa memberikan kesempatan dirinya untuk membela diri.

” Memang benar motor itu dalam keadaan menunggak. Namun sebelumnya lancar-lancar saja. Saya benar-benar terpukul atas kejadian ini. Dan rencananya, Senin besok akan saya konfirmasi ke Adira langsung,” tuturnya seraya berharap kepada aparat penegak hukum agar dapat menindak tegas oknum-oknum seperti ini.

” Tentu saja saya sangat menyayangkan, bukankah hal demikian seharusnya tidak berhak pihak lessing mengambik paksa. Di situkan ada hak konsumen yang semestinya harus dilindungi,” ujarnya  seraya menunjukkan bukti surat yang ditinggalkan pelaku perampasan tanpa identitas jelas.

Untuk diketahui sebelumnya, berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 1169/KMK.01/1991 Tentang Kegiatan Sewa Guna Usaha, menyebut bahwa setiap transaksi sewa guna usaha wajib diikat dalam suatu perjanjian. Pada leasing, lazimnya juga diikuti dengan perjanjian jaminan fidusia. Perjanjian fidusia adalah perjanjian hutang piutang kreditor kepada debitor yang melibatkan penjaminan. Jaminan tersebut kedudukannya masih dalam penguasaan pemilik jaminan. Pada perkara Bapak, harus diketahui terlebih dahulu, apakah motor tersebut sudah dijaminkan fidusia atau tidak.

Apabila transaksi tidak diaktakan notaris dan didaftarkan di kantor pendaftaran fidusia, maka secara hukum perjanjian fidusia tersebut tidak memiliki hak eksekutorial dan dapat dianggap sebagai hutang piutang biasa, sehingga perusahaan leasing tidak berwenang melakukan eksekusi, seperti penarikan motor (lihat Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia). Selain itu eksekusi yang dilakukan harus melalui putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Pihak leasing tidak berwenang melakukan eksekusi penarikan motor tersebut. Eksekusi haruslah dilakukan oleh badan penilai harga yang resmi atau Badan Pelelangan Umum. Jika terjadi penarikan motor oleh pihak leasing tanpa menunjukkan sertifikat jaminan fidusia, itu merupakan perbuatan melawan hukum.

Sejak 2012, Kementerian Keuangan telah menerbitkankan peraturan yang melarang leasing untuk menarik secara paksa kendaraan dari nasabah yang menunggak pembayaran kredit kendaraan (Peraturan Menteri Keuangan No.130/PMK.010/2012)

Tindakan leasing melalui debt collector yang mengambil secara paksa kendaraan berikut STNK dan kunci motor, dapat dikenai ancaman pidana. Tindakan tersebut termasuk kategori perampasan sebagaimana diatur dalam pasal 368 KUHP.  Selain itu, tindakan tersebut termasuk pelanggaran terhadap hak Bapak sebagai konsumen (Pasal 4 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen) sebagaimana di kutip dari laman resmi Lembaga Bantuan Hukum.

Editor :Jemmy Saputra