Tak Laksanakan PSL, Itu Masuk Ranah Pidana

MAKLUMATNEWS.com, PALEMBANG — Sidang lanjutan kasus dugaan pelanggaran pemilu dengan lima komisioner KPU Palembang sebagai terdakwa kembali digelar di Pengadilan Negeri Palembang, Selasa (9/7).

Dua orang saksi ahli yaitu ahli hukum pidana Sri Sulastri SH Mhum dan M Ridwan selaku ahli tata negara dihadirkan dalam persidangan tersebut.

Menurut Sri Sulastri SH Mhum, tidak melaksanakan rekomendasi tentang Pemungutan Suara Lanjutan (PSL) membuat perbuatan lima komisioner KPU Palembang yang menjadi terdakwa dalam kasus dugaan pelanggaran pemilu jelas masuk ranah pidana.

Menurutnya, sebagai penyelenggara pemilu KPU harusnya melaksanakan PSL sesuai dengan jumlah yang direkomendasikan. Namun karena ada yang tak terlaksana, maka ada warga yang kehilangan hak suara.

Sehingga perbuatan tersebut sudah sesuai dengan dakwaan jaksa yakni melanggar Pasal 510 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pemilu, yaitu barang siapa dengan sengaja menghilangkan hak suara warga.

“Pasal 554 adalah pemberatan dari Pasal 510, apabila penyelenggara pemilu melanggar pasal 510. Maka penerapan Pasal 510 dan 554 itu tepat,” ucap Sri.

Menurutnya, surat pernyataan yang ditandatangani KPPS tidak bisa menghapus perbuatan menghilangkan hak suara warga dan surat tersebut juga dilakukan secara sepihak serta isi dan objeknya tidak jelas.

“Tidak bisa dijadikan dasar menolak dilakukan PSL (surat KPPS). Karena disana tidak ada penyataan PSL dan topiknya tidak jelas,” imbuhnya.

Sedangkan mengenai kekurangan surat suara, dirinya menjelaskan, penyelenggara pemilu yang harusnya bertanggungjawab. Namun ia mengaku kekuarangan surat suara terdapat unsur kelalaian, pelaksana tidak melaksanakan cek.

“Tapi setelah ada rekomendasi untuk dilakukan PSL, tetap tidak dilakukan dan itu menjadi unsur kesengajaan. KPU kalau melaksanakan sesuai aturan maka tidak akan terjadi permasalahan seperti ini,” jelasnya.

Sedangkan M Ridwan selaku ahli tata negara menjelaskan bahwa Pemungutan Suara Lanjutan (PSL) yang telah direkomendasikan tetap harus digelar.

Dia menyebut bahwa surat pernyataan yang ditandatangani KPPS sebagaimana yang disebutkan dalam sidang sebelumnya tidak bisa menjadi dasar tidak dilaksanakannya PSL.

“Surat pernyataan tidak bisa jadi dasar tidak digelarnya PSL, harusnya dari fakta di lapangan. PSL harus dilaksanakan sesuai di jumlah TPS yang direkomendasi, sebab ada warga yang tidak menggunakan hak pilihnya,” katanya.

Ia menilai, konteks dalam perkara ini sudah termasuk dalam ranah pidana dan dalam hal administrasi yang bertanggungjawab yakni yang membuat keputusan.

Menurutnya, pandangan hukum tata negara, hak suara setiap warga negara tidak dapat dihilangkan. Jika sudah melanggar, terutama yang menyangkut kepentingan masyarakat, maka dapat dipidana.

“PSL adalah untuk melaksanakan pemilu lanjutan yang terhenti karena misalnya ada gangguan kerusuhan dan gangguan lainnya. Adanya laporan kekurangan surat suara dari Bawaslu, bisa dimaksud dengan gangguan lain,” katanya.

Reporter : Alqarni