Surat Suara Kurang Saat Pemilu, Ketua KPU Palembang Sebut Tidak Ada Kesalahan Dari KPU Palembang

MAKLUMATNEWS.com, PALEMBANG — Lima komisioner KPU Palembang yang ditetapkan sebagai terdakwa atas perkara dugaan pelanggaran pemilu kembali menjalani persidangan lanjutan , Rabu (10/7).

Bertempat di pengadilan negeri kelas 1 A kota Palembang, ini merupakan sidang keempat dengan agenda mendengarkan keterangan terdakwa.

Dalam sidang tersebut, Jaksa Penuntut Umum (JPU) mencecar para komisioner KPU Palembang karena banyaknya warga yang tak memilih saat Pemilu 17 April berlangsung. Sehingga, membuat 70 di TPS di Kecamatan Ilir Timur II sempat direkomendasi dilakukan PSL oleh Bawaslu Palembang. Namun, KPU Palembang hanya melakukan PSL di 13 TPS di lokasi tersebut.

Ketua KPU Palembang Eftiyani di hadapan majelis hakim menyebutkan, kekurangan surat suara sebanyak 7.210 dari total DPT 1.126.086 surat suara, dikarenakan adanya kesalahan dari bagian logistik saat packing berlangsung.

“Kami melihat ada kesalahan di proses packing oleh bagian logistik. Mungkin mereka memasukkan surat suara di TPS lain menjadi lebih, sehingga ada yang kurang untuk TPS lain,” kata Eftiyani.

Eftiyani menyebutkan jika tak ada kesalahan dari pihak KPU Palembang sebagai penyelenggara ketika kekurangan surat suara ketika Pemilu 17 April kemarin.

“Saat selesai melipat surat suara tidak ada laporan kelebihan atau kekurangan dari Pokja. Jadi, menurut mereka sudah cukup (surat suara) sebelum 17 April hingga tersalurkan, diseluruh TPS di kota Palembang,” katanya.

Eftiyani menegaskan apabila terjadi temuan kekurangan surat suara saat pemilu berlangsung, hal tersebut bukan merupakan tanggung jawab KPU.

Menurut Eftiyani, ini merupakan tanggung jawab dari Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK).

“Berdasarkan SOP, pihak yang menangani kekurangan surat suara adalah PPK setempat. Dimana saat ada kekurangan, PPK berusaha mencari di TPS-TPS disekitarnya namun dalam satu kecamatan untuk menutupikekurangan yang terjadi,” katanya.

Eftiyani lantas mencontohkan kekurangan surat suara yang terjadi di kecamatan seberang ulu (SU) I Palembang.
Dia menyebutkan saat penyelenggaraan pemilu 17 April lalu, ditemukan adanya kekurangan sekitar 4.503 lembar suara di wilayah tersebut.

Namun kekurangan itu bisa diatasi dengan cara pergeseran surat suara.

“Kekurangan itu bisa teratasi karena gesitnya PPK disana. Permasalahan ini hanya terjadi Ilir Timur (IT) II, kecamatan lain tidak ada muncul ke permukaan,” katanya.

Bahkan lanjut Eftiyani, pada 17 April dirinya sama sekali tidak mendapat laporan adanya kekurangan surat suara di kecamatan IT II dari ketua PPK setempat.

Eftiyani mengaku baru menerima laporan terkait permasalahan tersebut pada keesokan harinya.

“Jujur saya tidak dapat informasi dari PPK adanya kekurangan surat suara di IT II saat pemilu 17 April. Malah di hari itu, saya dapat laporan dari TPS 11 Lawang Kidul dan TPS 36 kelurahan 2 Ilir di PPS.”

“Terus kita langsung rekomendasikan buat surat ke PPK. Dari PPK buat surat ke KPU membuat surat penundaan sementara Pemilu,” katanya.

Eftiyani juga menyangkal tuduhan dari Bawaslu Palembang yang menyebutkan mereka tak menjalankan rekomendasi PSL di 70 TPS. Menurutnya, dari total 70 TPS yang direkomendasikan oleh Panwascam, hanya 31 TPS yang disetujui oleh KPU Palembang pada 21 April.

Namun setelah dilakukan identifikasi kembali turun hingga 16 TPS. Jumlah itu kembali turun menjadi 13 TPS lantaran ada 3 TPS yang tak mau melaksanakan PSL.

“Ada TPS yang sudah menerbitkan C1, sehingga TPS tersebut tidak direkomendasikan PSL, karena telah menyelesaikan input C1 tingkat TPS. C1 itu bukti hasil pemungutan dan penghitungan suara di TPS,” katanya.

Reporter : Alqarni