Empat Tersangka Korupsi Pembangunan Tapal Batas Palembang-Banyuasin Kembalikan Uang ke Jaksa

MAKLUMATNEWS.com, PALEMBANG — Setelah menjalani penahanan sejak 17 Juli lalu di Rutan Pakjo, empat tersangka kasus korupsi tugu tapal batas Kota Palembang-Kabupaten Banyuasin di kawasan Jakabaring mengembalikan uang kerugian negara yang ditimbulkan dalam kasus ini sebesar Rp. 505.950.000,.

Dana sebesar Rp505.950.000 dari nilai kerugian negara Rp505.923.660,08 (kelebihan Rp26.339,92) itu diserahkan masing-masing istri para tersangka kepada Kejaksaan Negeri Palembang melalui kuasa hukum mereka , uang tersebut diterima Kasi Pidsus Kejari Palembang, Andi Adri Utama,SH,MH, (29/7).

“Benar hari ini kita menerima pengembalian uang kerugian negara dari masing-masing tersangka,” kata Kepala Kejaksaan Negeri Palembang melalui Kasi Pidsus Andi Andri Utama.

Sebelumnya, AT, IC, AS dan KH yang merupakan empat tersangka dugaan tindak pidana korupsi tugu tapal batas Palembang-Banyuasin, resmi ditahan kejaksaan negeri (Kejari) kota Palembang, Rabu (17/7).

Dimana diketahui, salah seorang tersangka yakni KH adalah pejabat di dinas PU Cipta Karya (PUCK) kota Palembang.
Keempat tersangka akan dijerat dengan dengan pasal pasal 2,3 dan 9 no 20 tentang undang-undang tindak pidana korupsi.

Seperti diwartakan, penyelidikan kasus ini bermula atas indikasi mark up pembangunan tugu batas di empat titik, yakni Palembang-Banyuasin di kawasan Terminal Km 12, Palembang-Banyuasin di kawasan Jakabaring, Palembang-Banyuasin di kawasan Tanjung Api-Api (TAA), serta perbatasan Palembang-Inderalaya di kawasan Kertapati.

Untuk satu pasang tugu di satu titik, pemkot Palembang menganggarkan sebesar Rp1,5 miliar. Jadi, sekitar Rp6 miliar telah digelontorkan untuk membangun di keempat titik tersebut. Namun, laporan masyarakat mengenai kondisi bangunan tugu, nyatanya tak sesuai dengan anggaran yang dikeluarkan.

Atas dasar ketidaksesuaian inilah penyidik memulai penyelidikan yang juga menggandeng saksi ahli dari Fakultas Teknik Universitas Sriwijaya. Ternyata benar, ditemukan sejumlah kejanggalan.

Belum lagi, untuk tugu batas di kawasan Jakabaring, masih bersengketa dengan Kabupaten Banyuasin saat terjadi pembangunan.

“Dari audit awal BPK ditemukan kelebihan Rp2 miliar dan telah dikembalikan kepada negara. Namun, setelah kami dalami, ternyata masih ada sekitar Rp500 jutaan lagi yang belum,”jelas Hamsal.

Sejumlah saksi diperiksa atas kasus ini, termasuk Kepala Dinas PUCK Kota Palembang saat itu, Ana Heryana. Namun, polisi akhirnya mengekerucutkan tersangka yang terlibat dalam kasus ini.

Mereka dijerat dengan Pasal 2 dan 3 UU No. 20/2001 tentang Tindak Pidana Korupsi yaitu memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi dan menimbulkan kerugian keuangan negara, dengan ancaman maksimal 20 tahun penjara.

Reporter : Alqarni