Pemilik Bakso Granat Mas Aziz Berikan Klarifikasi Terkait Insiden Pencabutan E -Tax

MAKKUMATNEWS. com,PALEMBANG –Pemilik Bakso Granat Mas Azis (BGMA), Abdul Azis mengklarifikasi insiden di Bakso Granat Mas Azis Pakjo Ujung Palembang, Kamis (5/9) lalu saat puluhan petugas BPPD dan Satpol Kota Palembang datang ke Bakso Granat Mas Azis di Jalan Inspektur Marzuki Pakjo Palembang.

Termasuk terkait adik pemilik bakso tersebut yang mengamuk bahkan sempat melempari wartawan dengan botol.

Turut hadir Ketua Forum Komunikasi Paguyuban Kuliner Bersatu Palembang (FK-PKBP), H Idasril didampingi Sekretaris Forum Komunikasi Paguyuban Kuliner Bersatu Palembang Vebri Al Lintani dan pengurus yang lain. Yang terdiri dari Persatuan Pengelo|a Rumah Makan Minang (PPRMM) Sumatera Selatan dan Palembang, Asosiasi Pengusaha Pempek (ASPPEK), Paguyuban Bakso Solo Berseri (PBSB), Asosiasi Pecel Lele, Asosiasi Pecel Lele Lamongan, Mi Ayam dan pedagang kuliner Iainnya.

“ Pertama , permohonan maaf dulu atas kelakuan adik saya yang memang dibawah umur, dia memang tidak tahu apa-apa dengan bakso ini, tahunya dia minta duit , jajan, jadi yang bertanggungjawbab kasus ini atas nama saya pribadi, saya minta maaf atas perlakuan kemarin pecahkan botol, karena kalau adik saya marah pecahkan sesuatu, tapi saya yakin dia tidak melakukan apa-apa, cuma emosi anak kecil saja, itu permohonan maaf saya, karena saya dibesarkan oleh media, media yang bisa membuat saya seperti ini, itu yang pertama minta maaf kepada media” kata Pemilik Bakso Granat Mas Azis (BGMA), Abdul Azis kepada wartawan, Senin (9/9).

Dia menjelaskan mendapatkan surat dari Walikota Palembang H Harnojoyo karena sudah Surat Peringatan (SP) 1, 2 dan 3 dan masuk SP terakhir.

“ Saya sempat tanya dengan teman-teman dapat tidak, ah, kau spesial ziz, kata teman, dari situ, ah ini sudah serius, saat itu saya konsultasi dengan pak Ketua (Ketua Forum Komunikasi Kuliner Bersatu Palembang, H Dasril ), ini tanggalnya tanggal 22 saya dapat surat ini, selanjutnya saya bersama pihak BPPD berdiskusi surat itu, surat itu apakah asli atau tidak ,” katanya.

Lalu kesimpulannya alat E-Tax harus dipasang dulu sambil di sampling tanggal 15 Agustus.

“ Saat hari H masang sudah sepakat pasang dan pakai pajak 10 persen ke konsumen dan selama ini , jadi selama ini aku tidak menerapkan pajak 10 persen ke konsumen karena konsumen kita ini adalah rata-rata adalah mahasiswa dan pelajar belum nerima itu, jadi hari itu tanggal 4 Agustus kita coba dulu dengan masa percobaan satu bulan , dan suratnya sudah saya tandatangani artinya saya sudah bersedia dengan masa percobaan 1 bulan dan siap di sampling,” katanya.

Dan pemasalahan timbul menurutnya, dimana colokan yang dipakai oleh pihak BPPD pakai colokan yang sudah penuh, seperti ini jadinya suara musik tidak ada, kipas tidak ada, karena colokan itu di pakai pihak BPPD.

“ Ketika pemasangan saya ada dilokasi , kasir sudah kasih tahu kalau harus ada tambahan colokan sendiri biar tidak ganggu yang lain tapi ditolak pada saat itu , melihat tidak ada suara musik, kipas tidak ada, adik aku datang, dia datang, dia tamatan SMP, melihat colokan di pakai semua responnya di cabutnya karena adik aku ini hobinya sound system, mungkin dia anggap biasa mutusin-mutusin , dicabutnya , setelah di cabut dan dia tidak tahu kegunaan alat itu ,” katanya.

Tak berapa lama pihak BPPD datang lagi, karena karena mungkin offline atau ada ketinggalan, kabar dari kasih ada barang BPPD ketinggalan.

“ Melihat alat itu terputus, marahlah bapak dari BPPD, marahnya sama ibu, saat itu ibu posisinya ada di kasir, melihat ibunya di marah, sempat nunjuk muko ibu, adik aku melihat ibunya di marah dia ngamuk, jadi video beredar itu mungkin respek anak kecil yang melihat ibunya di marahi, saat kejadian ibu minta maaf dan minta alatnya di pasang lagi tapi tidak di respon, trus saya ditelepon oleh kasir bahwa ada kejadian lagi, soal alatnya di putus oleh adik dan bebala dengan BPPD, aku langsung telepon pihak BPPD dan mengatakan adiknya tidak tahu apa apa karena dia masih kecil, bisa dak di pasang lagi, mereka bilang tidak bisa, dua kali saya bilang gitu, hari ini saya ingin klarifikasi ini kejadian sebenarnya bukan tidak mau bayar pajak, dia media bilang kami tidak mau bayar pajak tiap bulan saya 2 sampai 3 juta bayar pajak tapi saya tidak ambil dari konsumen tapi pakai duit pribadi,” katanya.

Dia juga mengklarifikasi pemilik Bakso Granat Aziz adalah dirinya sendiri bukan adiknya.

“ Kesimpulannya saya meminta maaf kepada wartawan atas kelakuan yang dilakukan adik saya, pertama dan kedua saya siap dipasang E-Tax sambil di sampling, ketiga sisi lain adik saya yang bersalah karena dia tidak tahu alatnya, sisi lain saya meminta pemerintah khususnya vendor yang masang itu , jangan sampai cara masangnya salah karena kejadiannya bisa terjadi lagi karena alat itu tidak boleh menganggu fasilitas yang ada di outlet, pertanyaannya adalah ketika alat itu di pasang khan pakai listrik dan wifi itu yang bayar listrik dan wifi masih kami, itu harus di pikirkan juga , jadi ini gara-gara colokan lho, belum gara-gara yang lain, mungkin itu harus dipikirkan sistim pemasangannya, “ katanya. Dia mengaku sudah melakukan klafikasi kepala BPPD , Sulaiman Amin dan minta maaf dan di respon positip.

“ Karena masalah ini masuk di Polsek IB I, besok paginya saya sudah memberikan klarifikasinya ke Polsek IB I, selanjutnya hari ini saya konfrensi pers meminta maaf atas emosional adik saya dan klarifikasi kejadian yang sebenarnya,” katanya. Dia menyayangkan kalau sampai tempat baksonya ini di segel pihak Pemkot Palembang karena bisa berdampak pada nasib puluhan karyawannya , satu outlet ini punya 115 suplier yang berdampak ekonomi yang sangat banyak.

“Bakso Granat Bang Aziz ini memang sebagai ladang ibadah, satu outlet ini membiayai 2 masjid, kalau memang tempat ini ditutup siapa yang akan membuayai masjid itu , kami juga punya rumah Tahfiz Al Aziz itu punya 50 orang santri, itu siapa yang membiayainya kalau tempat ini ditutup, cobaan nama baik lebih kerasa karena aku salah satu motivator, sering ngisi seminar di kampus-kampus, ngasih pelatihan-pelatihan wira usaha, aku juga menjadi pemenang wira usaha muda mandiri tingkat nasional, membanggakan kota Palembang, melihat saya seperti ini orang jadi takut berwirausaha , apalagi ekonomi belum stabil kalau stabil okelah kita terapkan 10 persen,” katanya sambil berurai air mata.

Dia berharap permasalahan ini bisa diselesaikan secara baik dan menyelesaikan masalah jangan menggunakan emosi dan berharap kejadian serupa tidak terjadi lagi kedepan dan bisa menjadi pelajaran kedepan.

Tolak Pemasangan E- Tax

Sementara itu ditempat yang sama Ketua Forum Komunikasi Paguyuban Kuliner Bersatu Palembang (FK-PKBP) , H Idasril menyampaikan lima poin penolakan.

Pertama tentang pengenaan pajak restoran yang dibebankan kepada konsumen sebesar 10 persen dengan jumlah omzet minimal tiga juta perbulan (Rp 3.000.000,-) atau seratus ribu rupiah (Rp. 100.000,-) per-hari ditolak pihaknya.

Kemudian menolak pemasangan alat e-Tax (tapping box) di tempat-tempat transaksi perdagangan kuliner di Palembang

Ketiga, menuntut DPRD dan Pemerintah Kota Palembang agar merevisi Perda Kota Palembang No. 2 Tahun 2018, tentang Pajak Daerah dan Perwali nomor 84 tahun 2018 tentang pajak restoran, hotel, tempat hiburan dan parkir terutama yang terkait dengan pelaku usaha kuiliner.

Keempat, selama proses revisi berlanjut mereka minta Pemkot tidak memberlakukan kebijakan kontroversi yang sangat meresahkan ini.

“Sebagai warga negara yang baik, kami tetap akan membayar pajak sebagaimana yang telah berjalan seperti selama ini. Selain itu, pada proses revisi Perda, kami meminta adanya keterlibatan dari pihak kami, Forum Komunikasi Paguyuban Kuliner Bersatu Palembang (FK-PKBP),” katanya.

Sekretaris FK-PKBP Vebri Al Lintani menerangkan, penolakan ini didasarkan beberapa hal yang ada saat ini, seperti kondisi perekonomian sejak lima tahun terakhir ini terjadi pelemahan.

“Rata-rata pedagang mengaku ada penurunan omzet penjualan sekitar 30 persen,” katanya.

Bahwa dalam kondisi daya beli yang menurun saat ini, pengenaan pajak sebesar 10 persen yang dibebankan kepada konsumen, diungkapkan Febri nilai terlalu tinggi.

“Kami sangat khawatir para konsumen akan merasa keberatan sehingga akan mengurangi omset penjualan secara signifikan,” katanya.

Kemudian, di dalam Perda Kota Palembang No. 2 tahun 2010 tentang Pajak Restoran, pasal 2 (4) tentang Pajak Restoran, disebutkan bahwa tidak termasuk objek pajak restoran sebagaimana yang dimaksud ayat (2) adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran yang nilai omzet penjualannya tidak melebihi sebesar Rp. 100.000,per-hari.

Artinya, secara hukum omzet penjuaian di atas Rp. 100.000, layak menjadi objek pajak dengan kewajiban membayar pajak. Ketentuan ini menurutnya sangat memberatkan pengusaha kuliner di Palembang. meskipun kemudian diralat oleh BPPD Palembang bahwa yang dikenakan pajak adalah pedagang dengan omset 2-3 juta.

Pada waktu lain dikatakan oleh BPPD menjadi di atas 4O juta.

Informasi seperti dianggap menunjukkan ketidakpastian hukum bagi objek pajak Restoran.

“Kemudian Kepala BPPD Palembang mengatakan bahwa sekarang berlaku Perda Kota Palembang No. 2 Tahun 2018. Namun setelah kami cermati, pada intinya substansi Perda ini, khusus tentang Pajak Restoran, pasal 3 (8) tidak ada perubahan kecuali redaksi yang menyatakan omzet penjualan yang minimal Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per-bulan (artinya perhari tetap minimal Rp.100.000,00),” katanya.

Reporter : Sgw