Gubernur Herman Deru Minta BPJS Kesehatan tidak Membeda-bedakan Pelayanan  Pasein

 

MAKLUMATNEWS.com — Meskipun Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Pemprov Sumsel) memiliki tunggakan dana Penerima Bantuan Iuran (PBI) sebesar Rp 228 Miliar, tapi Gubernur H.Herman Deru meminta agar Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan tidak membeda-bedakan dan memberikan pelayanan kesehatan seperti peserta BPJS Mandiri.

Terkait adanya tagihan yang membengkak tersebut,  Gubernur Sumsel H.Herman Deru  mengatakan, hal itu sudah menjadi kewajibannya menyiapkan anggaran untuk pembayaran tersebut sesuai biaya kenaikan per 1 Januari 2020.

“Kita akan kaji dan upayakan ini, karena saya ingin masyarakat Sumsel sehat dengan fasilitas yang memadai. Walaupun anggaran tidak bertambah tapi ini harus tetap jalan jangan sampai pelayanan kesehatan warga Sumsel terganggu,” jelas Herman Deru usai menerima dan mendapat penjelasan dari Deputi Direksi Wilayah Sumsel Kepulauan Babel dan Bengkulu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dr Elsa Novelia MKM di Palembang, Sabtu, 4 Januari 2020.

Selanjutnya dia mengingatkan pihak Dinas Sosial supada benar-benar akurat mengenai data peserta penerima sehingga benar-benar tepat sasaran. Jangan sampai mereka yang benar-benar berhak justru tidak mendapatkan PBI BPJS  tersebut. Selain itu Herman Deru juga meminta agar BPJS memberikan pelayanan yang sama bagi penerima ini dengan peserta BPJS mandiri.

“Saya minta pelayanan bagi peserta ini benar-benar diutamakan. Karena sesuai kontraknya ini kita bayar langsung setahun. Ini dilanjutkan dulu jangan mandek, sambil kita bahas lagi bersama,” tambahnya.

Sebelumnya, Deputy Direksi BPJS Kesehatan dr. Elsa mengungkapkan,  ada 454.310 Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS yang harus dibayarkan Pemprov Sumsel pada tahun 2020 ini.

Dijelaskan Elsa, sampai 31 Desember 2019 kepesertaan mencapai 2,7 juta untuk Penerima Bantuan Iuran (PBI) APBN, kemudian Penerima Bantuan Iuran (PBI) APBD 1,5 juta peserta, Pekerja Penerima Upah (PPU)  1,1 juta peserta, Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) 851 ribu peserta. Dari jumlah tersebut tercatat masih 1,9 juta lagi yang belum tercover JKN.

“Khusus untuk peserta dari kabupaten/kota yang iurannya dibiayai Pemprov Sumsel (454.310) tanggal 31 Desember tadi kontraknya habis. Dan saat ini kabupaten/kota masih menunggu berapa  yang akan didaftarkan dan dibiayai oleh pemerintah provinsi,” jelas Elsa.

Untuk tahun 2019 terdata peserta PBI kabupaten dan pajak rokok provinsi yang masih existing itu mencapai 454.310 orang dengan iuran Rp 42.000/bulan (naik dari sebelumnya Rp25.500/bulan. Diperkirakan total yang harus dibayarkan Pemprov untuk membiayai kepesertaan ini tahun 2020 mencapai Rp 228 miliar.

“Harapan kami peserta existing ini (455.310 peserta) berlanjut agar status kepesertaan ini jelas,” tambah Elsa.(*)

Editor : Aspani Yasland