Pemerintah Berbisnis dengan Rakyat

BEBERAPA WAKTU LALU, ada pernyataan keras dari Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah, yang waktu itu masih menjabat Wakil Ketua DPR RI. Dia bilang negara bukan bisnis dan tidak boleh berbisnis dengan rakyat. Agaknya statement tersebut ada benar ketika melihat dan merasakan betapa deras dan seenaknya pemerintah menaikan berbagai harga kebutuhan pokok rakyat, bahkan ada hak rakyat yang justru bakal dipangkas oleh pemerintah dalam upaya menjalankan amanat rakyat ini.

Pemerintah berbisnis dengan rakyat, meminjam istilah Fahri Hamzah tersebut, seperti memang tengah berlangsung sekarang ini.  Yang paling anyar adalah kabar rencana pencabutan subsidi gas LPG 3 kg oleh pemerintah. Di tengah rakyat tenang-tenang dalam mengepulkan asap dapurnya, tiba-tiba di tahun baru 2020 ini,  Pemerintah melalui Kementerian ESDM berencana mengubah skema subsidi gas LPG 3 kg mulai smester II 2020. Harga gas LPG 3 kg nantinya akan menyesuaikan harga gas LPG 12 kg yang kini dihargai hingga Rp150 ribu.

Dengan nada sarkastis, Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno menegaskan kenaikan gas tersebut  sudah pasti membebani masyarakat kecil. Pendekatan teori apapun yang digunakan, masyarakat menengah ke bawah sudah pasti akan kesulitan.

“Setiap pencabutan subsidi gas LPG 3 kg pasti merepotkan kehidupan rakyat kecil. Apapun teorinya rakyat pasti kesulitan,” tegas Adi.

Pengamat politik dari Universitas Al Azhar Ujang Komarudin menilai rencana mencabut harga gas LPG 3 kg tidak tepat.

“Itu kebijakan bukan pro rakyat. Tapi kebijakan yang melukai dan menyengsarakan rakyat,” ucap Ujang.

Sedangkan mantan Wakil Ketua DPR Fadli Zon ikut mengomentari rencana tersebut. Menurutnya, rencana ini semakin meyakinkan publik bahwa hidup di era Jokowi membuat rakyat benar-benar semakin susah.

“Hidup rakyat makin susah di era Jokowi. Itu kenyataan bukan ilusi,” tegas Fadli Zon

Kemudian yang paling anyar lagi, pernyataan Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi, megungkapkan bahwa dalam waktu dua pekan ke depan akan ada penyesuaian tarif dari transportasi daring (ojek online) alias ojol.

Sensara rakyat semakin menjadi-jadi,   lantaran rencana itu disampaikan di tengah kebijakan iuran peserta BPJS Kesehatan yang naik hingga dua kali lipat.

“BPJS sudah naik. Ditambah lagi akan naik harga gas 3 kg. Rakyat sudah jatuh tertimpa tangga. Rakyat Sudah susah malah tambah menderita,” tandas Ujang Komaruddin.

Selanjutnya, hak rakyat terutama umat silam uang akan menunaikan ibadah haji, justru “dipreteli” oleh pemerintah untuk berbelanja. Ongkos Naik Haji (ONH) yang mengendap di bank-bank sebagian sudah digunakan pemerintah untuk pembangunan infrastruktur, sekarang ada rencana pemerintah akan memangkas uang saku untuk jamaah haji 2020.

“Itu baru masukan dari BPKH, namun sepertinya pak Menteri dan DPR belum mendapat persetujuan. Walaupun dipotong sebenarnya kebutuhan jamaah sudah cukup terpenuhi,” jelas Direktur Pengelolaan Dana Haji dan Sistem Informasi Haji Terpadu Kemenag Maman Saepulloh.

Menurut Maman, terkait usulan pemangkasan uang saku tersebut ada masukan, uang saku atau living cost untuk tahun ini direncanakan 1.000 Riyal, dari yang semula 1.500 Riyal untuk uang saku haji 2019. Uang saku, yang rencananya turun sebesar 500 Riyal tersebut, diambil dari dana yang disetor jamaah haji. Dalam Rupiah, jumlah tersebut sekitar Rp3 juta dari yang sebelumnya berkisar Rp6 juta.

Terkait hal tersebut, Wakil Ketua Komisi VIII DPR Ace Hasan Syadzily menyatakan tidak setuju. “Kami tidak setuju pemotongan uang saku atau living cost jamaah haji yang setiap tahun mendapat 1.500 Riyal. Uang living cost haji 2019, 2020, dan tahun-tahun yang lain sangat berguna bagi jamaah haji Indonesia di Arab Saudi,” tegas Ace.

Rakyat selalu dalam posisi “no choice” dalam bisnis yang tidak seimbang ini. Tidak ada pilihan bagi rakyat untuk berbuat sesuatu dengan berbagai kebijakan yang menguras kesejahteraan dan kehidupan rakyat ini.

Bisnis yang tidak bisa tertahan lagi adalah naiknya harga kebutuhan pokok seperti beras, gula, minyak goreng, bawang merah, dalan lain-lain, yang tertahankan. Agaknya pemerintah tidak memiliki kreativitas untuk mendatangkan uang untuk pembangunan selain mengutak-atik dana-dana yang dimiliki rakyat yang dipandang menganggur. Bisnis semacam ini tak perlu diteruskan dalam menjalani amanah rakyat yang pada hakikatnya untuk mensejahterakan rakyat bukan malah berbisnis dengan rakyat.[]Editor MAKLUMATNEWS.com, Aspani Yasland