MAKLUMATNEWS.com, PALEMBANG — Wacana akan dihapuskannya tenaga honorer di lingkungan pemerintah di Indonesia, menjadi kekhawatiran para honorer di Kota Palembang.
Kebijakan ini sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. Dalam aturan di PP tersebut, Pegawai non-PNS di instansi pemerintah masih tetap melaksanakan tugas paling lama lima tahun saat peraturan tersebut berlaku.
Meskipun Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Tjahjo Kumolo telah memastikan tidak ada lagi tenaga honorer di instansi pemerintah usai 2023, Walikota Palembang Harnojoyo memastikan akan ada solusi terbaik.
Walikota Palembang Harnojoyo mengatakan, ada 4.500 tenaga honorer di lingkungan Pemerintah Kota Palembang. Dia meminta agar tidak panik dan tetap bekerja seperti biasa.
“Kita akan carikan solusinya untuk tetap mempekerjakan tenaga honorer ini, mungkin nanti menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK),” katanya, Senin (23/1/2022).
Dia mengatakan, tenaga honorer ini sangat membantu tugas di OPD tempat mereka bekerja. Terutama honorer guru di sekolah, sebab saat ini saja Palembang masih kekurangan guru.
“Mereka sangat membantu, terutama tenaga honorer di sekolah, karena guru kan masih kurang,” katanya
Salah seorang honorer di Setda Kota Palembang yang enggan disebutkan namanya, sudah 12 tahun menjadi honor di Pemkot. Ia mengaku sangat galau, karena waktu belasan tahun bukan waktu yang sebentar.
Ia khawatir digantikan oleh PPPK yang direkrut Pemerintah. Tapi jika pun dia diminta ikut tes PPPK, ia mengaku berminat.
“Dulu kami berharap ada pengangkatan jadi PNS. Tapi, dengan berita ini kami sekarang berharap honor tetap ada, jangan sampai dihapus. Karena mata pencarian kami hanya disini,” katanya.
Dia mengharapkan, pemerintah dapat lebih bijaksana dalam hal ini. “Kalau kami dipecat semua, mau kerja kemana lagi. Umur sekarang sudah tidak muda lagi,” katanya.
Reporter : Pitria
