Ketua Komisi 1 Antoni Yuzar, Minta Pemprov Lantik Komisioner KPID di Paripurna
MAKLUMATNEWS.com, PALEMBANG — Molornya pelantikan 7 komisioner Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID), Provinsi Sumsel periode 2021-2024 membuat anggota Komisi 1 DPRD Sumsel geram. Bahkan Ketua Komisi 1 Antoni Yuzar mempertanyakan hal tersebut kepada Pemprov saat rapat Paripurna XLVII (47) DPRD Provinsi Sumsel dengan agenda, penyampaian laporan hasil pelaksanaan kegiatan reses pimpinan dan anggota DPRD Sumsel bertempat di Ruang Rapat Paripurna DPRD Sumsel, Kamis (31/3/2022).
Antoni Yuzar menuturkan, pada Januari lalu DPRD Provinsi Sumsel sudah menyerahkan ke Pemprov hasil seleksi KPID Sumsel periode 2021-2024.
“Kami ingin mengingatkan sudah saatnya untuk memberikan SK dan melakukan pelantikan bagi anggota KPID yang sudah dilakukan pit ang propertest, ” katanya.
Lebih lanjut Antoni mengungkapkan, Komisi 1 sudah memberikan nama-nama komisioner yang terpilih dalam uji kepatutan dan kelayakan. “Sudah semestinya dapat ditindaklajuti oleh Pemprov, ” ucapnya.
Sebelumnya, pengamat kebijakan publik Sumsel Ade Indra Chaniago mengatakan tidak adanya titik terang terkait pelantikan 7 komisioner KPID Provinsi Sumsel periode 2021-2024, menimbulkan kesan penundaan pelantikan KPID Provinsi Sumsel ini dipolitisasi.
Ade Indra Chaniago mengatakan, pihaknya prihatin dengan molornya pelantikan 7 komisioner KPID Provinsi Sumsel periode 2021-2024. “Hal-hal seperti ini dipolitisasi. Harusnya Pemerintah provinsi bersikap apa adanya, jangan ada apanya. Karena kalau dibiarkan berlarut-larut ini bisa merusak citra Pemprov, ” ujarnya.
Lebih lanjut Ade Indra Chaniago menuturkan, logikanya ketika proses seleksi komisioner KPID Provinsi Sumsel periode 2021-2023 telah selesai dilaksanakan, dan semestinya pelantikan segera dilaksanakan.
Sebelumnya, Kepala Dinas Kominfo Prov. Sumsel, H. Achmad Rizwan, SSTP, MM mengatakan, untuk KPID periode 2021-2024 sekarang masih berproses administrasinya. Kalau sudah selesai maka akan dilaksanakan pelantikan.
“Di KPID Sumsel saat ini tidak ada kekosongan. Karena pihak pemerintah sudah menyiapkan skenario perpanjangab sampai KPID yang baru dilantik, ” katanya.
“Setelah semua administrasi diproses maka akan segera dilantik. Jika sudah fix, sudah final maka akan kita sampaikan ke masyarakat dan segara dilakukan pelantikan. Pada prinsipnya tidak ada kendala,” ucap Rizwan.
Reporter : Yanti
