Presiden Jokowi Minta Polri Kawal Agenda Nasional dan Berikan Rasa Keadilan Kepada Masyarakat
MAKLUMATNEWS.com, SEMARANG — Kepolisian Republik Indonesia diminta mengawal seluruh agenda nasional yang akan segera dilaksanakan.
Mulai dari pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, agenda KTT G20 Indonesia, hingga Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 mendatang.
Permintaan itu dikemukakan Presiden RI Jokowidodo dalam pidatonya saat menjadi inspektur upacara peringatan Hari Bhayangkara, di Kampus Akademi Kepolisian, kawasan Candi, Semarang, Jawa Tengah, Selasa (5/7/2022).
“Pertama, pembangunan Ibu Kota Negara. Pindah Ibu Kota adalah pindah cara kerja untuk membangun motor kemajuan Indonesia ke depan, Polri harus mengawal agar dapat berjalan lancar dan tepat waktu,” kata Presiden dalam pidatonya.
“Yang kedua, agenda G20 yang sudah berlangsung dan harus terus dikawal. Puncaknya nanti adalah KTT G20 di bulan November di Bali, yang akan dihadiri oleh para Kepala Negara anggota-anggota G20,” ujarnya.
Ketiga, kata Presiden, agenda besar seperti demokrasi Pileg (Pemilihan Umum Legislatif), Pilpres (Pemilihan umum Presiden), dan Pilkada (Pemilihan Kepala Daerah) serentak tahun 2024 harus diantisipasi dengan baik. Polri wajib memberikan dukungan kamtibmas (Keamanan dan Ketertiban Masyarakat) secara maksimal agar pesta demokrasi berjalan baik.
Presiden Jokowi juga menyebut, guna menghadapi tugas yang semakin berat, individu anggota Polri dan kelembagaan Polri harus terus berinovasi, adaptif, responsif, dan bertransformasi.
“Polri bisa menjadi institusi modern dan bersinergi dengan TNI, Kementerian dan Lembaga-lembaga dalam menjalankan tugasnya,” katanya.
Selain itu, Presiden Jokowi juga mengingatkan Polri untuk terus menghadirkan rasa keadilan bagi masyarakat. Ia ingin penegakan hukum menjadi upaya terakhir.
“Saya perlu mengingatkan, rasa keadilan dan kemanfaatan hukum harus dirasakan oleh rakyat, harus dirasakan oleh masyarakat. Polri harus mengedepankan upaya pencegahan dalam menjaga kamtibmas, lakukan berbagai tindakan pemolisian dengan humanis, namun tegas ketika diperlukan. Jadikan penegakan hukum sebagai upaya terakhir, harus taat prosedur, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia,” tutupnya.
Editor : Sgw