Terkait Progres Pembangunan FO Simpang Sekip, Komisi IV DPRD Bakal Panggil PLN dan Pertagas
MAKLUMATNEWS.com, Palembang— Komisi IV DPRD Provinsi Sumsel mengadakan rapat kerja perihal hasil monitoring progres pembangunan Fly Over Angkatan 66 Palembang bertemat di ruang rapat Komisi IV DPRD Provinsi Sumsel, Senin (15/8/2022).
Rapat dipimpin Ketua Komisi IV Hj Ir Holda MSi, didampingi Wakil Ketua Komisi IV Hasbi Asadika S Sos MM, dan Anggota Komisi IV Nasrul Halim.
Hj Ir Holda MSi mengatakan, hari ini pihaknya rapat dengan Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional Sumsel, PUBM Provinsi Sumsel, PUPR Kota Palembang dan PT Waskita.
“Mereka tetap komitmen untuk menyelesaikan pembangunan Fly Over Simpang Sekipyang ada di Sumsel ini sesuai dengan kontrak-kontrak yang sudah mereka lakukan. Tapi ada beberapa kendala yaitu utilitas PLN dan Pertagas,” ujarnya.
“Selasa tanggal 16 ini kita panggil PLN dan Pertagas untuk mempercepat apa yang menjadi kendala. Tujuannya untuk mempercepat pihak Waskita untuk pembangunan flyover itu,” katanya.
Holda menuturkan, pihaknya berharap pembangunan Fly Over Simpang Sekip ini berjalan lancar dan cepat.
“Sesuai dengan kontraknya yaitu 21 bulan. Harapannya kalau bisa lebih cepat semua bisa mempercepat, bahkan Bapak Gubernur berharal kalau bisa Oktober 2023 bisa selesai. Itu harapan Gubernur dan harapan masyarakat Palembang,” katanya.
Ketika ditanya tentang pembebasan lahan, Holda mengungkapkan, uangnya sudah ada. Tinggal pembayaran 3 persil lagi.”Hanya butuh pengukuran ulang dari BPN untuk pembayaran. Semua langkah dilkukan sesuai aturan,” ucapnya.
Wakil Ketua Komisi IV Hasbi Asadika S Sos MM menuturkan, untuk pembebasan lahan itu 80 persen dianggarkan Pemprov dan 20 persen dianggarkan Pemkot Palembang. “Untuk Pemprov menganggarkan Rp 56 miliar,” katanya.
Anggota Komisi IV Nasrul Halim menambahkan, dalam rapat ini ada dua agenda. Yang pertama membahas masalah utilitas ada dua yaitu PLN dan pertagas.
“Insya Allah besok jam 4 sore kita panggil untuk rapat di sini. Sehingga permasalahan yang ada cepat selesai,” katanya.
“Yang kedua masalah lahan, itu bukan tanggung jawab pemerintah provinsi dan pemerintah kota Palembang dan itu ada 3 persil lagi,” tambah Nasrul.
Lebih lanjut Nasrul menerangkan, masyarakat ingin pengukuran ulang oleh BPN Palembang.
“Menurut mereka soal harga tidak ada masalah lagi bagi. Mereka hanya ingin terang benerang untuk ukuran lahannya saja,” ucapnya.
Nasrul mengungkpkan, besok pihaknya mengundang yang pertama itu adalah PLN dan Pertagas.
“Untuk mengukur ulang masyarakat yang ini selesai tinggal menunggu waktu dari BPN. Karena menurut keterangan dari PUPR Kota tadi bahwa cuman masyarakat itu ingin mengukur ulang saja yang mana saja batas untuk mereka. Mereka ingin memperjelas ukuran lahan milik mereka saja,” tandasnya.
Reporter : Yanti
