HUKUM

Gubernur Herman Deru : Rakyat Hanya Tahu Kewajiban Tapi Tidak Paham Haknya

 

MAKLUMATNEWS.com –Gubernur  Sumatera Selatan (Sumsel) H Herman Deru mengajak Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Provinsi Sumsel untuk berkolaborasi bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumsel, dalam mentrigger  masyarakat desa menjadi Sumber Daya Manusia (SDM) yang produktif dan meningkatkan pembinaan program keluarga sadar hukum (Kadarkum).

Hal tersebut disampaikannya saat menghadiri Musyawarah Daerah (Musda) dan Pelantikan DPD Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)  Provinsi Sumsel Masa Bhakti 2022-2027, bertempat di Auditorium Bina Praja, Ahad, 11 September 2022.

Herman Deru mengakui, Provinsi Sumsel memiliki kemajemukan adat istiadat, didiami banyaknya suku dan budaya dan banyak SDA. Namun  masyarakat di desa masih banyak yang apatis dalam hal politik, banyak yang tidak paham akan haknya, tapi tahu akan kewajiban.

“Di desa ini orang tidak banyak tahu tentang hak-haknya antara lain  untuk sadar  hukum, Pemprov Sumsel dengan tidak malu mengadopsi program Orde Baru  yakni sadar hukum, persoalan yang timbul di desa hak dan kewajiban, itu 100 persen kurangnya literasi hukum,” katanya.

Karena itu dia mengharapkan peran LPM menjalankan fungsinya dalam memerangi kemiskinan.  “Saya harapkan LPM berada di desa dapat  menjadi mentor bagi SDM yang ada di desa dalam rangka memerangi kemiskinan, memberantas kebodohan,” tandas Gubernur Sumsel H Herman Deru.

Sementara Ketua DPP LPM RI sekaligus Ketua Komisi II DPR RI Dr. H. Ahmad Doli Kurnia Tanjung mengatakan, LPM adalah organisasi masyarakat yang kepengurusannya  mulai dari level nasional hingga pelosok desa, oleh sebab itu LPM harus menunjukan eksistsensi aktifnya  sebagai ormas.

“Organisasi ini akan bisa terlihat, dan akan lengkap eksistensinya keberadaannyan dirasakan masyarakat desa. Pembangunan di Indonesia semakin berkembang, fokus pembangunan terkonsentrasi, dan LPM sudah  duluan ada di desa,” katanya.

BACA JUGA  Bank Mega Gugat Petinggi PT Gudang Garam Rp 212 Miliar

Ia berharap, pemerintah daerah dan LPM berkolaborasi terutama untuk fasilitator, terlebih LPM aktif dengan anggota  5 hingga 10 orang pada tiap desa.

“LPM ini aset masyarakat,  jadi Pemda  membutuhkan LPM sebagai  mitra agar  visi dan misi Pemprov itu sampai ke tingkat desa,” pungkas Ddoli Kurnia. (*)

 

Editor : Aspani Yasland

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button