PALEMBANG

Kejari Palembang Bantu Tagih Piutang PBB Senilai Rp4 Miliar

MAKLUMATNEWS.com, Palembang,–Piutang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dengan jumlah besar sulit ditagihkan oelh BPPD sehingga bekerjasama dengan Kejaksaan Negeri (Kejari) Palembang.

Sejak 2020, Kejari Palembang melakukan pendampingan hukum di bidang perdata dan tata usaha Kota Palembang.

Kepala Kejaksaan Negeri Palembang Eko Adhyaksono mengatakan, 2022 ini piutang PBB yang berhasil ditagihkan dari wajib pajak yang menunggak cukup besar.

“Dari total piutang Rp4 miliar sudah tertagih Rp2,5 miliar,” katanya, usai Penandatanganan nota kesepakatan dengan Pemkot Palembang, Kamis (13/10/2022).

Eko mengatakan, masih ada sisa yang belum tertagihkan dan akan dimaksimalkan oleh tim yang terdiri dari enam jaksa negera.

“Tak hanya PBB tapi juga pendampingan hukum perdata Dinas PUPR soal pembayaran pembebasan lahan belum lama ini,” katanya.

Kepala Badan Pengelola Pajak Daerah (BPPD) Kota Palembang Herly Kurniawan mengatakan, di samping penagihan hutang juga pendampingan sampling pajak. Termasuk yang berkaitan masalah hukum lainnya.

Pemerintah Kota Palembang mengakui cukup kewalahan dalam penagihan piutang pajak. Sehingga dialkukan kerjasama ini.

“Dengan Surat Kuasa Hukum (SKH) Kejari, maka Kejari yang memanggil wajib pajak untuk membayar pajak,” katanya.

Kasus baru-baru ini seperti tagihan PBB Hotel Sanjaya Rp600 juta, tidak sampai proses Ligitasi (penyelesaian masalah dengan persidagangan).

“Dengan bantuan Kejari Hotel Sanjaya membayar pajaknya dengan non Ligitasi( hanya penagihan),” katanya.

Walikota Palembang Harnojoyo mengatakan, pertemuan ini merupakan kelanjutan kerjasama yang setiap dua tahun diperbaharui.

“Kita sudah mulai sejak 2020, kerjasama ini sudah dirasakan manfaatnya oleh OPD ataupun BUMD Pemkot Palembang,” katanya. (Pitria)

BACA JUGA  Masih Ada Sekitar 4.500 Unit Rumah Tidak Layak Huni di Palembang

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button