POLITIKSUMSEL

Partai Bulan Bintang Wilayah Sumsel Verifikasi Faktual,  Ini Syaratnya Untuk Bisa Lolos

Lima Parpol Peserta Pemilu DPW Sumsel Jalani Verifikasi

MAKLUMATNEWS.com, Palembang–Tim verifikasi faktual komisioner KPU Provinsi Sumsel dan Bawaslu Provinsi Sumsel di Sekretariat DPW Partai Bulan Bintang Sumatera Selatan, Senin (17/10/2022).

Komisioner KPU Provinsi Sumsel divisi Hukum dan Pengawasan Hepriadi mengatakan, hari ini ada lima partai yang didatangi KPU Provinsi Sumsel. Dia mendapat tugas diverifikasi Partai Bulan Bintang.

“Kita melakukanverifikasi dikantor ini untuk memastikan data-data yang diupload partai politik dari sipol itu sesuai. Tadi sudah kita cek tadi alamat kantor,kelengkapan kantor. Kita cek terutama papan nama dan soal sewa atau masa berlaku kantor. Karena undang-undang mengatur kantor partai mempunyai masa pelaku minimal sampai akhir penyelenggaraan pemilu,” ujarnya.

“Alhamdulillah partai PBB semua sudah sesuai kepengurusan sudah dicek ketua, sekretaris,bendahara. Semua hadir langsung kita sudah cek KTP yang diupload ke sipol dan KTA yang diupload semua sudah sesuai di cek. Begitu juga dengan keterwakilan perempuan PBB ternyata sudah mempunyai keterwakilan perempuan sudah sampai 42 persen. Itu jauh di atas standar nasional yaitu 30 persen dan kita sudah ketemu dan melihat dokumen-dokumen kepengurusan perempuan mereka benar anggota parpol PBB dan sesuai dengan sudah yang diupload di sipol,” katanya.

Hepriadi menuturkan, semua yang diverifikasi hari ini semua lengkap sama dengan yang diupload di sipol. Setelah ini untuk di tingkat provinsi selesai di kabupaten akan melakukan verifikasi faktual terhadap keanggotaan. Itu yang agak lama sampai tanggal 4 November. Setelah 4 November akan ditetapkan dulu yang lolos dan tidak lolos, untuk yang tidak lolos untuk mengikuti verifikasi faktual perbaikan untuk keanggotaan. Setelah itu di 14 Desember itu akan ditetapkan partai politik peserta pemilu tambahan dari 9 partai yang sudah lolos administrasi untuk partai parlemen. “Serentak akan ditetapkan tanggal 14 Desember 2024,” ucapnya.

BACA JUGA  Gelar Buka Puasa Bersama, Plt Ketua Umum FKMD Imbau Mahasiswa dan Pemuda Melek Politik dan Jadi Pemilih Cerdas

Saat ini, lanjut Hepriadi, KPU bekerja untuk konsolidasi data DP4 dari Kemendagri dengan data KPU sekarang masih berlangsung di KPU RI mungkin akan diturunkan akan mulai pemutakhiran data pemilih data pemilih di 2022 ini .

“Pada November akan menentukan dapil daerah pemilihan karena ada beberapa kabupaten yang mengusulkan perubahan dapil seperti di Pali ada penambahan jumlah kursi. Karena ada penambahan jumlah penduduk. Sehingga merubah daerah pemilihan dan ada beberapa kabupaten lain yang ingin berubah,” bebernya.

Ketua DPW Partai Bulan Bintang Sumatera Selatan Armansyah mengatakan, pihaknya bersyukur verifikasi faktual ini berjalan lancar.

“Karena ini sudah dipersiapkan bertahun-tahun yang lalu. Karena pengalaman kita yang lalu tiga periode kita selalu menenangkan gugatan. Kita tidak ingin ada gugatan lagi, kita sudah persiapkan dari awal,” katanya.

“Yang berwenang yang di KPU Sumsel dan Bawaslu Sumsel kita dinyatakan memenuhi syarat,” ucap Armansyah.

Ketika ditanya untuk kesiapan partai PBB, Armansyah menuturka, pihaknya menunggu Desember 2022.

“Kita menunggu setelah partai ini lolos secara resmi. Kita sudah mulai merekrut tapi kepercayaan masyarakat akan lebih tinggi apabila partai sudah benar-benar resmi lolos verifikasi faktual pada Desember 2002 nanti,” katanya.

Koordinator Divisi Penanganan, Pelanggaran Data dan informasi Bawaslu Sumsel, Ahmad Naafi menuturkan, Bawaslu Sumsel melakukan pengawasan memastikan verifikasi ini sedang berjalan sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan. Beberapa poin kehadiran dari pengurus inti ketua sekretaris bendahara sudah memenuhi dan melihat keterwakilan perempuan sudah 30% harus memenuhi kuota kepengurusan ini sudah dilakukan oleh partai PBB bahkan melebihi. Karena dari 14 pengurus itu ada 6 keterwakilan perempuan ini melebihi kuota 40 persen. Sehingga beberapa poin itu menjadi pengawasan dari Bawaslu, termasuk juga sesuai antara data yang disipol.

BACA JUGA  Reses di Bapelkes Sumsel, Anggota Provinsi Dapil 1 Soroti Stunting

“Dengan verifikasi faktual ini, ternyata memang sesuai domisili kantor bisa jadi suami menunjukkan masa sewa kantor ini sudah lebih dari tahapan karena sewanya hingga 2025,” bebernya.

“Info lainnya misalnya legalitas dari tim verifikasi faktual sudah betul KPU bersama timnya itu termasuk operator Sipol juga dihadirkan disini. Ini sudah membuktikan bahwa verifikasi ini dilaksanakan dengan sebaik-baiknya oleh KPU. Untuk Bawaslu hanya memastikan itu,” tandasnya. (Yanti)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button