PALEMBANG

TKA Asal Cina di PLTU Muara Enim Capai Ratusan, DPD RI Minta Imigrasi Palembang Terus Lakukan Pemantauan

MAKLUMATNEWS.com, Palembang — Rapat Kerja Komite 1 DPD RI dengan Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 Khusus TPI Palembang beserta jajaran mem bahas inventarisasi materi pengawasan atas pelaksanaan Undang Undang (UU) Nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian digelat  di aula Imigrasi Kelas 1 Palembang, Senin (21/11/2022).

Ketua Komite I DPD RI Andiara Aprilia mengatakan, kunjungan kerja mereka

dalam rangka  pengawasan komite 1 DPD RI terkait aktivitas dan jumlah tenaga kerja asing di Muarar Enim  yang cukup luar biasa.

“Jadi untuk itu komite 1 DPD RI perlu datang ke sini untuk meminta penjelasan dan juga penanganan dari imigrasi terkait.

Jumlahnya warga negara asing sekitar  800 orang. Mereka rata rata di Muara Enim, bekerja di PLTU rata-rata ada dari Tiongkok dan lain-lain,” ujarnya.

“Itu yang harus pengawasan dari kita agar tidak menjadi masalah seperti visa.

Karena imigrasi pintu masuknya keluar orang luar datang ke Indonesia itu ada imigrasi.

Jadi itu tugas kami komite 1 DPD RI. Jika ditemukan ada pelanggaran yang dilakukan WNA itu tentu ada sanksinya, karena ada aturannya,” tambahnya.

“Kita bergantian melakukan rakernya. Karena kami komite 1 DPD RI dari berbagai provinsi kita pantau.

Hasilnya kami pantau terus ke depannya,” katanya.

“Kebdepan kita berharap lebih baik lagi. Apalagi kita lihat Sumsel sudah luar biasa fasilitas dan lain-lain,” ucapnya.

Sementara itu, anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dari Sumatera Selatan Jialyka Maharani menambahkan, sarana dan prasarana sudah jauh  meningkat,  sudah banyak inovasi dan kreativitas yang dibuat  imigrasi kotaPalembang ini.

Seperti yang namanya celimpungan, ada istilah yang dibuat rekan imigrasi dari ke dusun imigrasi jemput bola ke desa-desa untuk melakukan tugas-tugas imigrasi di sana.

BACA JUGA  Munas IKA FH Unsri

Jadi memuaskanlah monitoring kita hari ini,” katanya.

“Adapun saran dan kritik dari teman-teman imigrasi dan pemerintah provinsi Sumsel seperti retribusi TKA itu kan kami akomodasi di pusat,” tambahnya.

Lebih lanjut dia menuturkan, ke depan akan ada tindak lanjut dari raker ini.

Bahkan pihaknya akan melakukan raker dengan Kementerian Hukum dan HAM.

“Kemarin kami seharusnya raker karena ada G20, maka akan dibawa pada sidang yang akan datang,” tandasnya.

Kasi intelijen dan Penindakan Keimigrasian Kelas 1 Palembang Raja Ulul Azmi menuturkan, rapat kerja DPD RI ini dalam rangka pengawasan terha dap  undang-undang, sudah terlaksana atau tidak.

“Terkait pengawasannya pelayanan kita pendekatan hukum sudah terlaksana atau belum terkait dengan isu-isu tentang maraknya orang asing masuk diverifikasi semua itu,” katanya.

“Untuk di wilayah kita itu hanya sekitar 500 orang asing.

Itu terdiri dari beberapa macam, ada yang sebagai mahasiswa, ada yang kawin campur ada yang tenaga kerja asing ,” tambah Raja.

Lebih lanjut Raja mengugkapkan, WNA itu dari Cina, Korea, Jepang juga ada.

“Ada yang bekerja, ada juga yang kuliah,” ucapnya.

“DPD RI meminta kita melakukan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Dalam melakukan pengawasan jangan sampai di intervensi dari luar atau dari manapun dalam rangka melakukan pengawasan orang asing ini,” tandasnya.

 

 

Reporter :  Yanti

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button