MAKLUMATNEWS.com, Palembang.—-Presidium Jaringan Aksi 98 menggelar aksi demo di Kejati Sumsel, Rabu 11 September 2024. Puluhan massa aksi mendesak Kejati Sumsel untuk menjaga kondusivitas menjelang Pilkada karena berpengaruh proses tahapan Pilkada.
Koordinator Aksi Ramogers, SH, Rizky, P.S, Jooee dan Koordinator Lapangan Junaidi, Ramaizon dan Ali.
Salah satu peserta aksi demo, Rizky P.S mengatakan, mengingat bahwa wilayah Sumsel termasuk dalam wilayah ZERO CONFLICT (Kondusif) Oleh karenanya banyak penyelenggaraan event kegiatan yang berskala Nasional maupun regional dapat terlaksana dengan aman dan tertib untuk kegiatan politik seperti PEMILU, Baik legislatif maupun PILPRES yang berlalu wilayah Sumatera Selatan termasuk Wilayah yang kondusif, tercatat tidak ada satupun konflik yang melibatkan para pendukung kontestansi peserta pemilu.
“Kami harap pilkada terlaksana dengan jujur, adil tanpa ada kecurangan oleh pihak pasangan calon mana pun”. Menyatakan Sikap
1-Mengharapkan Kejati Sumsel, untuk Bijaksana dan melakukan Filterisasi opini yang dirangkai dengan aksi massa, Mengenai dugaan KKN, Terhadap Salah satu kontestan pilkada Kabupaten Banyuasin, yang opini nya merebak.. Agar jangan di jadikan komoditas politik untuk Carakter Asesinetion terhadap figur tertentu demi tegak nya Nilai Supremasi hukum. Mari kita jaga kondusifitas pilkada dengan tidak saling menjatuhkan Karakter.
2- Meminta Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan tegak lurus dalam proses penegakan hukum menjelang pilkada serentak di Sumatera Selatan dangan adanya desakan atau intervensi dari oknum manapun yang tidak bertanggung jawab, atau menerima tekanan apapun tanpa tahu manahu permasalahannya.
3-Dengan adanya desakan hukum menjelang pilkada kepada calon yang masuk tahapan pilkada ini, dapat mengganggu proses tahapan pilkada serentak dan bisa menyebabkan konflik dan kami harap kepada Kejati Sumsel untuk menjaga kondusifitas pilkada di Sumsel
4-Meminta kajati Sumsel tetap menjaga ketenangan dalam pilkada 27 Nopember 2024 mendatang, sehingga Sumsel Zero Konflik.
“Kami sudah aksi di Pemprov. Jangan sampai ada intervensi hukum dan pembunuhan karakter. Kami minta PJ Gubernur, PJ Walikota dan Kejati untuk netral. Kami minta Kejati Sumsel berjanji untuk zero konflik. Jangan ada oknum tertentu menjadikan Banyuasin terpecah belah,”tutur Rizky.
Ditempat yang sama Jooee mengatakan, pihaknya meminta kejadian untuk memfilter atas adanya dugaan isu KKN yang akan membunuh karakter Paslon Cakada di Banyuasin.”Kejati Sumsel harus tegak lurus,” ucapnya.
Sementara itu, Ali Pudi mengatakan, menjelang Pilkada pasti muncul fitnah ,caci maki. “Kami minta Kejati Sumsel bertindak adil, dalam menangani perkara tidak tebang pilih, atas laporan oknum oknum. Harus benar benar ditelaah. Banyak laporan terhadap salah Paslon, tapi harus dilihat apakah ada unsur politisnya. Kita minta menjelang Pilkada ini tercipta kondisi aman, nyaman,” katanya.
“Kami sudah aksi di Pemprov. Jangan sampai ada intervensi hukum dan pembunuhan karakter. Kami minta PJ Gubernur, PJ Walikota dan Kejati untuk netral. Kami minta Kejati Sumsel berjanji untuk zero konflik. Jangan ada oknum tertentu menjadikan Banyuasin terpecah belah,” bebernya.
Kurnia perwakilan staf fungsional di bidang Intel Kejati Sumsel mengatakan, Kejati Sumsel terima kasih dukungan teman teman aksi 98 mendukung Kejati profesional dan tegak lurus.
“Ini bentuk dukungan terhadap Kejati.Kami pastikan, Kejati independen,profesional. Kami tidak akan mendiskriminasi Paslon mana pun. Kami bukan alat politik, kami penegak hukum,” pungkasnya.
Usai aksi di kejati Sumsel, Presidium Jaringan Aksi 98 Sumatera Selatan melakukan Konferensi Pers di salah satu kafe kota Palembang.
Bang Jack mengatakan, dia selaku masyarakat Banyuasin,memantau demo Presidium Jaringan Aksi 98 Sumatera Selatan di Kejati SUMSEL pada pukul 09:00 Wib, di pagi hari dengan orasi mereka bahwa di sumatera selatan ini dalam pemilihan pilkada serentak ini pada 27-11-2024 nanti dan menginginkan kepada kejati Sumsel,untuk tegak lurus tidak menerima intervensi.
“Kami menegaskan jangan ada dalam pilkada serentak khususnya di Sumatera Selatan dan tidak menginginkan bahwa adanya Oknum yang tidak bertanggung jawab dalam hal ini menjelek-jelekan Opini kepada salah satu Paslon,mari kita berboyong-boyong dalam pemilihan pilkada serentak ini dengan Aman. Saya Pribadi apabila ada oknum menjelekan salah satu oknum kami dari masyarakat banyuasin akan siap di Garda depan, “tuturnya.
Tokoh Masyarakat Banyuasin Firdaus mengatakan, hari ini presidium jaringan 98 telah melakukan aksi demo di kantor Kejati Sumsel. Jati sudah menyampaikan dan memberikan penjelasan kalau terjadi tidak akan melakukan intervensi jadi tegak lurus tidak mungkin berpihak ke salah satu calon.
“Berarti jelas siapapun yang ingin berdemo untuk menyudutkan salah satu calon itu adalah oknum yang tidak bertanggung jawab. Sehingga memancing suasana di Sumsel agar tidak kondusif dan menjadi gaduh,” ujarnya saat konfrensi pers, Rabu 11 September 2024.
Dia menuturkan, sebagai contoh di Banyuasin pada tahun 2018 Pilkada diikuti oleh 4 paslon tapi tidak ada satupun yang berdemo, terkait visi dan misi suasana berlangsung aman.
“Kenapa di tahun 2024 ini di Banyuasin ada oknum yang menyudutkan, itu oknum yang tidak bertanggung jawab ini ada yang ingin memancing agar suasana Sumsel tidak kondusif dan ingin perang fisik,” katanya.
“Kami orang Banyuasin dan dari keluarga Salah satu calon, kami sangat keberatan. Kalau dia ingin melakukan lagi aksi demo berarti dia ingin menentang aturan negara dan aturan perundang-undangan,” tambah Firdaus.
Lebih lanjut Firdaus menuturkan, seluruh masyarakat Banyuasin ingin tenang dan masyarakat Banyuasin adalah orang yang cerdas. Jadi setiap ada yang ingin mempengaruhi, menyudutkan dan melakukan pembunuhan karakter itu adalah orang dari luar.
Di tempat yang sama, koordinator aksi Presidium Jaringan 98, Rizky P.S mengatakan, menjelang tahapan Pilkada ini sampai tanggal 27 November 2024 pihaknya ingin PJ Gubernur, PJ Bupati walikota untuk bersikap Netral.
“Kalau ada pembunuhan karakter maka itu akan sangat merugikan salah satu calon. Di Kejati Sumsel tadi sudah menyatakan bahwa Sumsel Zero konflik. Jadi jangan pernah ada intervensi hukum jangan ada yang oknum-oknum yang ingin membuat Sumsel menjadi tidak kondusif,” tandasnya.
Reporter : Yanti
