Menteri PKP Maruarar Sirait Usul BTN Berganti Nama, Ini Alasannya
MAKLUMATNEWS.com, Jakarta,—— Dalam rangka mempercepat program Pemerintah dan mewujudkan target strategi program 3 juta rumah per tahun yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto. Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengusulkan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BBTN) untuk berganti nama menjadi Bank Perumahan Rakyat (BPR).
Hal tersebut disampaikan Ara dihadapan Direktur Utama BTN Nixon Napitulu, Menteri Dalam (Mendagri) Tito Karnavian, dan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid.
Menurut Ara, dirinya telah bertemu dengan Nixon sebanyak enam kali sejak dia dilantik sebagai Menteri PKP. Ara pun meminta Nixon untuk menjelaskan beberapa permintaan industri yang bisa mendorong Kredit perumahan Rakyat (KPR) di Indonesia.
” Saya mengusulkan agar BTN berganti nama saja menjadi Bank Perumahan Rakyat , agar fokus. Ini sebenernya jati diri dari BTN. Kita sering kali pakai istilah yang tidak substansi,” seru Ara.
Ara mengatakan berbagai masukan dari industri akan menjadi catatan bagi pemerintah. Ia yakin pemerintah bersama BTN bisa mengentaskan berbagai permasalahan tersebut
” Fokus kita saat ini adalah merealisasikan program 3 juta rumah per tahun yang akan mulai dilakukan pada awal 2025. Perinciannya, 2 juta rumah akan dibangun di desa dan sebanyak 1 juta akan dibangun di perkotaan, ” beber Ara.
Ia menambahkan ntuk merealisasikan program 3 juta rumah tersebut, pihaknya akan dibentuk dua Dirjen. Sehingga, masing-masing Dirjen dapat fokus dengan pekerjaan dan tugasnya masing-masing.
Menanggapi hal tersebut, Nixon memaparkan BTN sejauh ini sudah mengakadkan KPR untuk 5,5 juta unit, baik melalui pembiayaan rumah subsidi, non-subsidi, KPR konvensional, hingga KPR syariah.
Ia menjelaskan ada tren angka KPR yang melonjak dilakukan oleh perempuan, yakni sebanyak 35,5%. Sementara kaum milenial yang membeli rumah pertama sebesar 76,7%. sementra itu, sektor informal kurang lebih ada 9,74% atau Rp 18 triliun. Nixon mengatakan BTN terus mengupayakan sektor ini lebih cepat ketimbang sektor formal.
“Contoh yang diberikan adalah tukang cukur asgar, itu ada asosiasinya kita kasih KPR subsidi. Driver ojek online, hingga pegawai minimarket. Lalu ternyata marbot Masjid Istiqlal belum punya rumah, sehingga kami serahkan akadnya. Lalu driver perusahaan taksi besar, tukang tambal ban, guru honorer, dan lainnya,” ujar Nixon dikutip dari cnbcindonesia.com, Ahad ( 10/11/2024).
“Di antaranya pengecualian PPN perumahan 11% untuk perumahan rakyat, PPH 2,5% bisa ilang, retribusi 2,5% juga bisa hilang,” tambah Nixon.
Dengan berbagai keringanan tersebut, Nixon menargetkan biaya produksi dari developer bisa dikurangi hingga 21%. Hal ini pun diharapkan bisa menekan harga KPR agar terjangkau bagi masyarakat.