Awas 16 September, Tak Pakai Masker Disanksi Rp500.000

623

MAKLUMATNEWS.com,PALEMBANG- Peraturan Gubernur (Pergub) nomor 37 tentang aturan protokol kesehatan mulai diberlakukan pekan depan atau pada 16 September mendatang. Hal ini diungkapkan Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel), H Herman Deru saat diwawancarai seusai upacara Peringatan Hari Olahraga Nasional XXXVII dan Launching Gerakan Sejuta Bola di Stadion GSJ Palembang, Rabu (09/09/2020).

Deru mengatakan, dirinya sudah mengeluarkan Peraturan Gubernur (Pergub) mengenai standar protokol kesehatan di Provinsi Sumsel. Pergub yang dikeluarkan tersebut akan diberlakukan atau dimulai pada 16 September mendatang, namun untuk satu pekan ini sudah dilakukan sosialisasikan. “Selama satu pekan ini kita lakukan sosialisasi kepada masyarakat Sumsel. Dan mulai pekan depan atau 16 September nanti, sanksi denda kita berlakukan yaitu sebesar Rp500.000,” katanya.

Lanjutnya, penerapan pergub tersebut merupakan tindak lanjut dari Inpres No 6 Tahun 2020 tentang peningkatan disiplin protokol kesehatan. Deru mengatakan proses penerapannya akan dilakukan secara bertahap. Tahap awal ini, pihaknya akan melakukan sosialisasi masif ke seluruh lapisan masyarakat. “Artinya sudah kita berlakukan. Tapi tahapannya masih sosialisasi. kalau sudah merata disosialisasikan, baru akan diterapkan sanksi. Jadi masyarakat tidak terkejut,” ujar Deru.

Deru mengungkapkan, pemberlakuan itu menyusul tingkat kedisiplinan masyarakat yang mulai mengendur. Pihaknya khawatir jika nantinya akan ada lonjakan kasus baru. “Melihat perkembangan saat ini, lebih baik diterapkan saja pergubnya. Kita sosialisasikan seminggu ini dulu. Baru penerapan sanksinya,” ungkapnya.

Dijelaskannya, dirinya akan terus memantau perkembangan kedisiplinan masyarakat selama masa sosialisasi. Ia juga akan melihat dampak dari dari pemberlakuan Pergub tersebut. “Yang jelas tujuan dari pemberlakuan Pergub ini agar aktifitas masyarakat tetap berjalan tanpa harus khawatir harus tertular penyakit. Jadi, kami imbau pelaku usaha ataupun masyarakat perorangan dapat mematuhi pelaksanaan protokol kesehatan dimana pun berada,” jelas Deru.

Sementara itu, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (SatPolPP) Provinsi Sumsel, Aris Saputra mengatakan pihaknya telah membentuk tim gabungan yang terdiri dari TNI, Polri, Kejaksaan, Pengadilan, tokoh agama, tokoh adat serta dinas dan instansi yang terkait berjumlah 108 orang. “Tim nantinya akan langsung melaksanakan proses sosialisasi ke sejumlah titik keramaian, seperti taman kota, pasar, mall, sekolah, tempat hiburan, tempat usaha dan rumah ibadah,” katanya.

Proses sosialisasi tersebut selain menyampaikan poin aturan yang harus dipatuhi, juga menjelaskan sanksi yang akan diberlakukan apabila terjadi pelanggaran. “Kami tidak melarang aktifitas yang dijalankan. Hanya saja, masyarakat harus patuh dan melaksanakan protokoler dengan baik,” ujar Aris.

Aris menjelaskan, dalam Pergub tersebut terdapat sejumlah sanksi yang akan diterapkan bagi pelanggar. Baik perorangan, instansi maupun kelompk. Sanksinya mulai dari yang ringan hingga paling berat. “Ada tahapan dalam pemberian sanksi. Sanksi ringan bisa berupa teguran lisan maupun tertulis. sementara yang menengah berupa penutupan sementara tempat usaha. sanksi beratnya bisa penutupan tetap,” jelasnya.

Lebih lanjut diungkapkannya, bagi pelanggar atau masyarakat yang kedapatan tidak menerapkan protokol kesehatan, bisa dihukum ringan seperti push up, skot jump, menyanyikan lagu kebangsaan, membersihkan taman dan lainnya. “Yang jelas untuk memberikan efek jera bagi pelanggar,” ungkap Aris.

Reporter : Maulana