DI KONTEN

Forwida Sumsel Ajukan Dua Rekomendasi Terkait Pulau Kemaro dan BOT Gedung Walikota Palembang

23
ramadan oki

MAKLUMATNEWS.com, PALEMBANG — Forum Pariwisata dan Kebudayaan (Forwida) Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) yang merupakan kolaborasi pentahelix di Sumsel yang didalamnya terdapat unsur pemerintah, masyarakat atau komunitas, akademisi, pengusaha dan media, bersatu membangun kebersamaan dalam pembangunan termasuk didalamnya Sultan Mahmud Badaruddin (SMB) IV Jaya Wikrama R.M.Fauwaz Diradja,S.H.M.Kn.

Forum ini secara resmi mengajukan dua rekomendasi kepada Pemerintah kota (Pemkot) Palembang, DPRD kota Palembang dan DPRD Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) terkait pembangunan di Pulau Kemaro harus berdasarkan fakta sejarah dan rencana Build Operate Transfer (BOT) Gedung Ledeng atau Gedung Walikota Palembang. Rekomendasi juga ditujukan kepada Gubernur Sumsel dan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Sumsel.

Dua Rekomendasi tersebut resmi diserahkan langsung Ketua Umum Forwida Sumsel ,Dr. Ir. Diah Kusuma Pratiwi, MT didampingi Sultan Mahmud Badaruddin (SMB) IV Jaya Wikrama R.M.Fauwaz Diradja,S.H.M.Kn serta sejumlah pengurus Forwida Sumsel kepada Wakil Ketua Komisi I DPRD Palembang yang juga anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD kota Palembang, Muhammad Ridwan Saiman SH MH di Sekretariat Forwida di kawasan Bukit Seguntang Palembang, Sabtu (10/4).

Menurut Muhammad Ridwan Saiman SH MH , mengenai Pulau Kemaro berdasarkan hasil Focus Group Discussion (FGD) yang dilaksanakan Forwida beberapa waktu yang lalu dimana dirinya mengikuti FGD secara daring tersebut dimana temuan-temuan dan fakta sejarah yang ada di Pulau Kemaro itu adalah sejarah mengenai Kesultanan Palembang Darussalam.

“Inilah yang diinginkan pihak Forwida sebagai pemerhati budaya, sejarah sesungguhnya untuk menjadikan suatu aset pariwisata itu tidak keberatan tetapi jangan berpijak kepada kerajaan Sriwijaya, kami sebagai anggota DPRD kota Palembang yang kebetulan sedang membahas raperda tentang kepariwisataan dalam waktu dekat selasa atau rabu ini akan bertemu dengan Dinas Pariwisata kota Palembang dalam agenda rapat Bapemperda, itu akan kami sampaikan ,” katanya.

Dan sudah kewajiban pihaknya sebagai anggota DPRD Palembang untuk menerima dan menyalurkan aspirasi warga termasuk dari Forwida Sumsel.

Mengenai BOT Gedung Walikota Palembang menurut Ketua bidang Polhukam dan Kebijakan Publik DPW PKS Sumsel ini, dalam pandangan Fraksi PKS DPRD Palembang sudah disampaikan dalam rapat paripurna agar meminta ditinjau ulang, karena terkait dua hal yaitu asas kemanfaatan dari Gedung Walikota Palembang tersebut.

“ Kalau diserahkan pihak swasta kita khawatir rakyat tidak akan menikmati , kedua masalah budaya, gedung ledeng ini khan cagar budaya dimana usianya lebih dari 50 tahun , sudah selayaknya menjadi cagar budaya dan kewajiban pemerintah dan masyarakat untuk menjaganya sehingga kalau mau di BOT kan menurut Fraksi PKS dalam pemandangan umumnya beberapa waktu yang lalu itu harus ditinjau ulang ,” ujarnya.

Sedangkan Ketua Umum Forwida Sumsel, Dr. Ir. Diah Kusuma Pratiwi, MT menilai Pulau Kemaro itu ada benteng pertahanan milik Kesultanan Palembang Darussalam dan tidak ditemukan sejarah Sriwijaya di Pulau Kemaro.

“Kalau ada keinginan untuk membuatnya menjadi destinasi wisata Sriwijaya itu salah,” tandasnya.

Selain itu dengan adanya artefak yang berada di baba Azim Amin berupa uang logam kuno yang diperlukan kajian lagi bersama Balai Arkeologi Sumsel .

“Di Pulau Kemaro ada makam Panglima Bongsu dan prajuritnya yang dulunya bernuansa Islami, kita lihat disana beberapa yang bernuansa Islami seperti ada huruf Arab Melayu yang bertuliskan dilarang berzina, berjudi dan membawa Babi sekarang sudah hilang, jadi banyak nuansa Islami di sana hilang, kami dari Forwida Sumsel menyatakan sikap Forwida Sumsel meminta kepada pemerintah agar itu dikembalikan seperti sediakala,” katanya.

Pihaknya meminta kepada pemerintah untuk membuat fasilitas yang cukup untuk pariwisata di Pulau Kemaro seperti toilet , mushola atau masjid serta kantin-kantin yang layak untuk wisata.
Dia berharap apa yang disampaikan ini bisa menjadi masukan bagi DPRD Palembang dan DPRD Sumsel serta Pemkot Palembang, Gubernur Sumsel dan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Sumsel.

Untuk BOT Gedung Walikota Palembang , Diah menilai Gedung Walikota Palembang yang bernilai sejarah tersebut harus diselamatkan dan tidak boleh dilakukan pengrusakan atau diambil alih oleh pihak investor.

“ Jadi kami tidak setuju kalau Gedung Walikota Palembang dibuat hotel, kalau terjadi kesulitan dalam pengelolaannya , kalau sudah jadi cagar budaya tidak ada masalah apalagi kalau sudah dikelola oleh Dinas Pariwisata dan budaya,” katanya.

Pihaknya menyarankan agar Gedung Walikota Palembang tetap ditempati Walikota Palembang dan dijadikan sebagai destinasi wisata. “Kami menyarankan agar bangunan-bangunan yang mengganggu proses cagar budaya dibongkar seperti dilantai atas Gedung Walikota Palembang seperti ada topi, itu dibongkar dikembalikan seperti bangunan asli,” katanya.

Editor : Sgw/ rilis