Pengungsi Rohingya: Mereka Diterima Oleh Masyarakat Nelayan Aceh Utara

100

Pada akhir Juni 2020 lalu, semua kita mendapat kabar bahwa pengungsi Rohingya , diterima oleh masyarakat nelayan di Aceh Utara.

MAKLUMATNEWS – Semala ini diketahui bahwa Malaysia, Indonesia secara aturan tidak menerima mereka, dengan alasan khawatir terjangkit virus corona (Covid-19). Namun nelayan di Aceh Utara, melihat pengungsi Rohingya yang demikian ketakutan, mendesak pemerintah setempat untuk menerima mereka.

Dilaporkan BBC , Sebanyak 94 pengungsi etnis Rohingya yang terdampar di perairan Aceh Utara diselamatkan nelayan di Desa Lancok, Lhokseumawe, pada  Juni 2020 lalu

Mereka dibawa ke daratan oleh para nelayan setelah mendapat desakan dari para penduduk sekitar. Pemerintah setempat awalnya menolak menurunkan para pengungsi ke darat terkait pandemi Covid-19, namun warga terus mendesak dengan alasan kemanusian.

“Kita bicara dari hati ke hati, mereka itu di Malaysia ditolak, di mana-mana ditolak, hanya Aceh yang mau terima,” ujar Aples Kuari, salah satu warga Desa Lancok.

Mereka kini ditampung di bekas kantor imigrasi, yang pada 2015 lalu pernah menjadi tempat penampungan sementara pengungsi Rohingya.

Setelah dievakuasi, para pengungsi juga menjalani rapid test virus corona dan hasilnya negatif untuk seluruh pengungsi. Laporan terlihat pada Video produksi: Lesthia Kertopati dan Kameraman: Muhammad lIyas, Lhokseumawe.

MAKLUMATNEWS, yang merilis data BBC, yang menyebutkan bahwa Keputusan menerima pengungsi Rohingya adalah langkah yang dilematis dan memiliki dua mata sisi mata pisau. Di satu sisi yang dipertaruhkan adalah rasa kemanusiaan rakyat Indonesia dalam menolong sesama manusia.

Namun di sisi lain, apakah Indonesia, khususnya Pemerintah Provinsi Aceh memiliki sumber daya yang cukup untuk menghidupi mereka di tengah tingkat kemiskinan di Aceh yang tinggi – urutan pertama termiskin di Sumatra dan urutan keenam secara nasional.

Terlebih lagi, berkaca dari pengalaman yang ada, apakah pemerintah siap menanggulangi potensi munculnya kecemburuan sosial di tengah masyarakat akibat perhatian yang cukup besar kepada para pengungsi tersebut, kata sosiolog dari Universitas Syiah Kuala, Masrizal

Seorang pengungsi Rohingya yang bisa berbahasa Melayu, Zaibur Rahman, mengungkapkan bahwa mereka sebenarnya bertujuan untuk ke Malaysia.

“Dari Bangladesh, naik kapal orang Bugis, mau ke Malaysia untuk cari kerja, kehidupan yang lebih baik. Perempuan-perempuan ini suaminya ada di sana, ada kawan-kawan juga di sana di Malaysia,” kata Zaibur kepada wartawan Saiful Juned yang melaporkan untuk BBC News Indonesia, dari bekas kantor imigrasi di Lhoksumawe, Aceh, Jumat (26/06) lalu.

Akan tetapi Malaysia menegaskan tidak bisa lagi menerima pengungsi Rohingya karena tengah mengalami kesulitan ekonomi dan sumber daya akibat wabah virus corona. Padahal, Malaysia merupakan salah satu tujuan utama para pengungsi Rohingya.

Sementara itu, dalam masa pandemi ini setidaknya  500 pengungsi Rohingya diperkirakan sedang terombang-ambing di lautan setelah kapal yang membawa mereka terlihat masuk ke perairan Indonesia. Pemerintah pun diminta menerima mereka untuk berlabuh, meski ada ketakutan di tengah wabah Covid-19.

Saad Hamadi dari Amnesty Internasional mengatakan, di saat pandemi Covid-19 melanda, ada ratusan pengungsi Rohingya yang terombang-ambing di lautan.

Dia mencatat dalam beberapa minggu terakhir, ada 700 pengungsi sudah diperbolehkan berlabuh di Bangladesh, dan 200 di Malaysia. Di samping itu, ada yang mendekati perairan Indonesia. Ini kejadian sejak Mei 2020. “Ada setidaknya dua perahu lagi yang mendekati perairan Indonesia, dan mungkin lebih banyak kapal lagi yang sedang membawa Rohingya,” ujarnya dalam konferensi pers virtual.

Amnesty mencatat, sekitar satu juta warga Rohingya kabur dari persekusi di Myanmar dan kini hidup di pengungsian padat penghuni di Bangladesh. Banyak di antara mereka yang itu mencoba menyeberang ke Thailand, Malaysia, atau Indonesia, demi kehidupan lebih baik. Tak jarang, mereka menggunakan jasa penyelundup.

Pada 2015, ratusan pengungsi Rohingya diselamatkan oleh nelayan di Aceh dan berlabuh di Indonesia, setelah terombang-ambing dan ditolak masuk beberapa negara. Sayangnya, ujar Saad, situasi Covid-19 membuat banyak negara menutup perbatasan mereka dari pengungsi Rohingya.

Uni Eropa (EU) menyambut baik keputusan Indonesia untuk mengizinkan pendaratan yang aman dan memberikan bantuan kemanusiaan kepada 99 pengungsi Rohingya yang terdampar di lepas pantai utara Aceh pekan lalu.

“Penyelamatan para pengungsi Rohingya yang menghadapi kondisi mengerikan, merupakan penghormatan terhadap hukum internasional dan membuktikan kemurahan hati rakyat dan pemerintah Indonesia,” kata Juru Bicara Urusan Luar Negeri dan Kebijakan Keamanan EU Nabila Massrali dalam keterangan tertulis, Kamis (2/7).

Bekerja sama dengan pihak berwenang Indonesia, Badan Pengungsi Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNHCR) dan organisasi kemanusiaan lainnya, EU akan memobilisasi dukungan kemanusiaan untuk menangani kebutuhan dasar paling mendesak dari para pengungsi yang terkena dampak.

“Sementara kami menghargai tindakan kemanusiaan dari pemerintah Indonesia, keadaan buruk kaum Rohingya tidak dapat diselesaikan dengan tindakan kemanusiaan dari negara-negara yang baik hati saja. Akar penyebab penderitaan Rohingya adalah di Negara Bagian Rakhine, Myanmar, tempat mereka semula diusir secara paksa,” Massrali menegaskan.

 

EU berharap pemerintah Myanmar menciptakan kondisi yang memungkinkan warga etnis Rohingya kembali secara aman, berkelanjutan, bermartabat, dan sukarela ke tempat asal mereka, termasuk melalui implementasi yang kredibel dari rekomendasi Komisi Penasihat Negara Rakhine, yang telah disahkan dan sesuai dengan langkah-langkah sementara yang diperintahkan oleh Mahkamah Internasional.

“Kami tegaskan bahwa angkatan bersenjata di Myanmar harus segera melaksanakan gencatan senjata tanpa syarat, termasuk di Rakhine dan Negara Bagian Chin, dan berkomitmen kembali pada proses perdamaian yang inklusif,” tutur Massrali.

EU juga menyeru semua negara di kawasan, termasuk negara-negara anggota ASEAN, untuk lebih terlibat dengan pemerintah Myanmar. Hal itu guna memastikan bahwa negara itu meningkatkan upaya menuju solusi yang adil dan lestari untuk masalah Rohingya, sejalan dengan prinsip-prinsip hukum internasional dan hak asasi manusia.

Bangun Lubis