Politikus PDIP Adian Napitupulu Ribut Soal 5.000 Direksi dan Komisaris BUMN Titipan

169

MAKLUMATNEWS.com –  soal sedikitnya 5.000 orang direksi dan komusaris di BUMN yang menjadi titipan dan tidak melalui seleksi standar menjadi persoalan bagi Politikus PDIP Adian Napitupulu. Ia pun bahkan menduga terjadinya kesalahan prosedur dalam pengangkatan direksi dan komisaris di sejumlah perusahaan BUMN.

Sekalipun itu dibantah oleh pihak kementerian BUMN, namun Adian Napitupulu, dengan gencar memberikan ‘serangan’’ politis atas temuannya itu. Dan meminta semua pihak melihat dengan jeli dengan kondisi yang memungkinkan diangkatnya direksi dan komisaris di sejumlah perusahaan di BUMN tersebut.

Staf Khusus merangkap Juru Bicara Menteri BUMN Erick Thohir, Arya Sinulingga, suah menanggapi tudingan politikus PDI Perjuangan, Adian Napitupulu, tersebut. Salah satu yang dituding Adian, adalah bahwa semua komisaris BUMN titipan karena tak pernah ada rekrutmen atau pembukaan lowongan kerja.

“Pernyataan Bung Adian ini malah menunjukkan bahwa Bang Adian tidak mengerti budaya korporasi,” Arya melalui pernyataan resmi, Jumat (24/7-2020) di Jakarta.n “Coba lihat deh. Cek saja, di perusahaan mana pun di dunia ini. Gitu. Lucu gitu. Ya ada mungkin satu dua tapi jarang sekali,” ujar Arya, seperti dilansir Kumparan.com.

Kepada rekannya yang pernah sama-sama di Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma’ruf yaang dilansir Barunews.com, Arya menyatakan bahwa pemilihan direksi dan komisaris BUMN ada prosesnya untuk mencari orang yang tepat, mempunyai kemampuan, dan latar belakang di industri tertentu. Selain itu juga latar belakang di bidang hukum atau finance atau pengelolaan sumber daya manusia.

 Adian pun dalam diskusi virtuan menyebut bahwa ini sebagai suatu yang sangat disayangkan. “Semuanya titipan. Dari 6.000 sampai 7.200 komisaris dan direksi BUMN itu menurut saya semua titipan,” kata Adian saat ditemui di Kawasan Kemang, Jakarta, Kamis (23/7), sebagaimana diberitakan CNNIndonesia.com.

Kalaupun Adian enggan menjelaskan titipan dari pihak mana orang-orang yang kini duduk di posisi strategis perusahaan pelat merah tersebut. Namun,  hanya menjelaskan selama ini perusahaan BUMN tak pernah membuka lowongan atau lelang jabatan untuk posisi direksi dan komisaris. Ia memastikan bahwa orang yang bisa duduk di jabatan tersebut pasti melalui jalur titipan dan dibawa oleh orang tertentu. “Alah, kalau enggak dititip, bagaimana orang bisa duduk di situ? kalau tidak dibawa, gimana bisa duduk di situ?” kata Adian.

Di sisi lain, Adian mengatakan saat ini asal-usul yang jelas dari orang yang menduduki kursi komisaris dan direksi perusahaan BUMN hanya sekitar 1.000 orang saja. Menurutnya, mereka memiliki latar belakang dari partai politik, kementerian/lembaga negara, relawan pendukung Jokowi hingga TNI/Polri.

“Kalau itu jelas, rahimnya jelas. Nah, itu sisanya yang enggak jelas titipan siapa itu, lho? Yang jumlahnya bisa 5.000-6.200 orang, enggak tahu kita titipan siapa, tapi dia ada di situ,” kata Adian.

 Adian lantas menduga – duga ya, bahwa ;”Mungkin enggak di mana 5.000 itu titipan mafia migas, mafia infrastruktur, mafia proyek, mafia impor, mafia alkes dan sebagainya. Mungkin, tidak? Mungkin. Karena kita enggak tahu asal usulnya dari mana,” kata Adian.

Staf Khusus Menteri BUMN, Arya Sinulingga menanggapi pernyataan Adian. Dia menduga Adian tak paham pola perusahaan dalam mencari komisaris maupun direksi. Menurutnya, pemilihan petinggi di perusahaan BUMN telah sesuai dengan kebutuhan.

“Mungkin karena Adian itu enggak paham sistem di corporate. Kalau dia paham corporate pasti dia paham itu,” kata Arya. Arya membantah BUMN menerima orang-orang titipan untuk menduduki jabatan komisaris maupun direksi. Menurutnya, BUMN telah memperhatikan rekam jejak dan mereka yang terpilih telah melalui proses seleksi. “Adian enggak pernah di perusahaan, kalau dia di corporate, enggak pernah namamya mencari pejabat seperti itu terbuka. Ada yang namanya pakai head hunter,” kata Arya.

Saat ini, perhatian pun tertuju pada isu yang dilontarkan Adian ini. Dan kini makin ramai di bicarakan di BUMN dan oleh sejumlah pengamat dan masyarakat di mana-mana.(*)

Editor:Bangun Lubis