Raja Salman Pecat Komandan Pasukan Gabungan dan Putranya, Serta 4 Perwira Militer Lain

155

 

MAKLUMATNEWS.com –Raja Arab Saudi, Salman bin Abdulaziz Al-Saud telah mengeluarkan perintah Kerajaan pada Senin (31/8) malam yang memecat sejumlah pejabat militer, termasuk Komandan Pasukan Gabungan (dalam pertempuran koalisi pimpinan Arab Saudi di Yaman), Pangeran Fahd bin Turki bin Abdulaziz Al-Saud dan putranya, Pangeran Abdulaziz bin Fahd, selaku Wakil Gubernur Wilayah Al-Jouf atas tuduhan korupsi dan merujuk mereka ke badan pengawas anti-korupsi untuk penyelidikan lebih lanjut.

 

Keputusan itu didasarkan pada surat dari Putra Mahkota, Mohammed bin Salman (MBS) kepada Nazaha (Komite Anti-Korupsi), untuk menyelidiki “transaksi keuangan yang mencurigakan di Kementerian Pertahanan”.

Selain mereka berdua, empat perwira militer lainnya juga sedang diselidiki, dan untuk sementara dibebaskan dari tanggung-jawabnya.

Dekrit (perintah) Kerajaan tersebut menandai tindakan keras pemerintah terbaru terhadap apa yang menurut para pejabat adalah korupsi endemik di Kerajaan.

Perintah Kerajaan itu berbunyi: “Penghentian tugas untuk Panglima Gabungan, Pembebasan Wakil Gubernur Al-Jouf dari tanggung jawabnya dan kumpulkan mereka bersama sejumlah perwira dan pegawai negeri sipil Kementerian Pertahanan untuk diselidiki,” bunyi Perintah Kerajaan tersebut seperti dilansir dari ArabNews, Selasa, 1 September 2020 sebagaimana dikutip MAKLUMATNEWS.com dari MOESLIMCHOICE.COM.

Pangeran Fahd bin Turki bin Abdulaziz Al-Saud, adalah komandan Pasukan Darat Kerajaan Saudi, unit pasukan terjun payung dan juga komandan pasukan khusus sebelum dia menjadi komandan pasukan gabungan dalam koalisi, menurut harian Saudi Arab News.

Ayahnya adalah mantan Wakil Menteri Pertahanan.

Keputusan Raja Salman menyatakan bahwa Putra Mahkota telah menunjuk Letnan Jenderal Mutlaq bin Salim bin Mutlaq al-Azima untuk menggantikan Pangeran Fahd sbagai Komandan Gabungan Pasukan Koalisi yang bertugas di Yaman.

Koalisi tersebut melakukan intervensi di Yaman pada 2015 melawan gerakan Houthi yang berpihak pada Iran, yang menggulingkan pemerintah resmi yang didukung oleh Saudi dari kekuasaan di Sanaa. Konflik, yang dipandang sebagai perang proksi antara Arab Saudi dan Iran, telah mengalami kebuntuan militer selama bertahun-tahun.

Sejak menjadi pewaris Tahta pada 2017, Putra Mahkota Arab Saudi Mohammed Bin Salman (MBS), meluncurkan kampanye anti-korupsi yang membuat sejumlah bangsawan, Menteri, dan pengusaha ditahan di hotel Ritz-Carlton Riyadh.

Sebagian besar dibebaskan setelah mencapai kesepakatan dengan negara yang dirahasiakan.

Sementara itu, Putra Mahkota telah menjadikan pemberantasan korupsi sebagai pilar reformasinya, para kritikus mengatakan, dia bergerak untuk mengesampingkan saingannya menuju suksesi takhta yang akhirnya mengendalikan aparat keamanan negara dan menindak perbedaan pendapat.

Pihak berwenang menghentikan kampanye Ritz setelah 15 bulan, tetapi mengatakan pemerintah akan terus mengejar korupsi yang dilakukan oleh para pejabat negara.

Pada bulan Maret, pihak berwenang juga telah menangkap hampir 300 pejabat pemerintah, termasuk militer dan petugas keamanan, atas tuduhan penyuapan dan eksploitasi jabatan publik.

Human Rights Watch (HRW) menyuarakan kekhawatiran atas penangkapan tersebut, memperingatkan kemungkinan “proses hukum yang tidak adil” dalam sistem peradilan yang tidak jelas.

Tindakan keras itu bertepatan dengan penangkapan Pangeran Ahmed bin Abdulaziz Al Saud, saudara laki-laki Raja Salman, dan keponakan Raja Pangeran Mohammed bin Nayef, yang sebelumnya adalah putra mahkota.

Anggota keluarga Saad al-Jabri, mantan agen intelijen dan pembantu bin Nayef, juga terseret dalam kampanye tersebut. Al-Jabri, yang tinggal di pengasingan di Kanada, baru-baru ini mengajukan gugatan di Amerika Serikat yang menuduh MBS mengirim regu pembunuh bayaran pada 2018 untuk membunuhnya.(*)

Editor : Aspani Yasland