ADSCOPE

Ribka, Sang Penolak Vaksin Dirolling Oleh PDIP ke Komisi VII

1,457

MAKLUMATNEWS.com, PALEMBANG — Fraksi PDI Perjuangan DPR RI melakukan rotasi para kadernya di DPR. Ribka Tjiptaning dipindahkan dari Komisi IX ke Komisi VII usai sempat menolak untuk di vaksin Covid-19 buatan Sinovac.

Dikutip dari Republika.co.id, rotasi itu diketahui berdasarkan Surat Fraksi PDIP DPR Nomor 04/F-PDIP/DPR-RI/2022 tertanggal 18 Januari 2021.

Dalam surat itu, Ribka yang saat ini bertugas di komisi yang terkait dengan masalah kesehatan dan ketenagakerjaan dipindahkan ke komisi yang terkait urusan energi serta riset dan teknologi.

Sekretaris Fraksi PDIP DPR Bambang Wuryanto membenarkan rotasi Ribka ini. Menurutnya, ini merupakan rotasi biasa. Namun, Bambang meminta setiap kader yang dirotasi untuk melakukan introspeksi.

“Ini rotasi biasa saja. Tetapi setiap keputusan politik pasti ada argumentasinya, yang barang tentu argumen tersebut didukung oleh fakta. Bagi semua pihak yang terkena rotasi silakan melakukan retrospeksi dan introspeksi,” kata Bambang kepada wartawan, Senin (18/1/2021).

Selain Ribka, pimpinan Fraksi PDIP DPR juga merotasi empat anggotanya yang lain. Mereka adalah Johan Budi Sapto Pribowo dari Komisi II ke Komisi III, Gilang Dhielafararez dari Komisi VI ke Komisi III, Marinus Gea dari Komisi III ke Komisi XI, serta Ihsan Yunus dari Wakil Ketua Komisi VIII menjadi anggota Komisi II.

Sebelumnya, Ribka menyatakan menolak vaksinasi Covid-19. Ribka mengatakan, ia akan lebih memilih membayar denda bagi seluruh keluarganya ketimbang dipaksa menerima disuntik vaksin.

Hal ini disampaikan Ribka saat Rapat Kerja dengan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Penny K. Lukito, dan Direktur Utama PT Bio Farma (Persero) Honesti Basyir pada Selasa (12/1/2021).

“Saya tetap tidak mau divaksin. Saya udah 63 (tahun) nih, mau semua usia boleh tetap (tidak mau). Misalnya pun hidup di DKI semua anak cucu saya dapat sanksi lima juta mending gue bayar, mau jual mobil kek,” kata Ribka.

Aturan ihwal denda ini sebelumnya sempat dinyatakan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Pemerintah DKI menyatakan akan menerapkan denda Rp5 juta bagi warga yang menolak divaksin

Editor : Sgw