SBY : Negara Jangan Melakukan ‘Hoaks’, Perihal Penunggang Aksi Demo

132

MAKLUMATNEWS.com, JAKARTA – Mantan Presiden RI Keenam Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) Senin (12/10), muncul memberikan pernyataan dalam suatu unggahan video di akun Youtube-nya. SBY menyinggung soal tudingan soal adanya penunggang demonstrasi menolak UU Cipta Kerja (Ciptaker) yang berujung kerusuhan pada pekan lalu.

SBY merasa tak yakin bahwa tudingan soal penunggang demo UU Ciptaker yang disampaikan oleh pemerintah dialamatkan pada dirinya dan Partai Demokrat. Ia merasa tidak mungkin jajaran pemerintah dan instrumennya menuduh dirinya demikian.

“Saya kok enggak yakin kalau Pak Airlangga, Pak Luhut atau BIN yang dimaksud itu saya. Hubungan saya dengan Pak Airlangga selama ini baik, dengan pak Luhut juah baik, dengan BIN juga tidak ada masalah. Saya tidak yakin kalau BIN menganggap saya musuh negara, saya kira tidak lah,” kata SBY seperti dikutip Maklumatnews.com dari Republika.co.id Selasa (13/10).

SBY pun meminta agar soal tuduhan penunggang demo sebagaimana disampaikan oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto disampaikan secara jelas. Ia meminta pemerintah agar menjelaskan siapa yang dimaksud aktor yang menunggangi gerakan massa.

“Kalau tidak ada kejelasan, ini tidak baik. Rakyat saling curiga kemudian ya tidak baik ke sana ke mari beritanya,” kata Mantan Ketua Umum Demokrat itu.

Lebih bagus, kata SBY, pemerintah melakukan penegakan hukum yang jelas bila memang ada pihak yang menunggangi, membiayai dan oleh negara dianggap sebagai kejahatan. Sehingga, tidak terjadi kesimpangsiuran informasi.

“Kalau tidak, nanti negara dikira melakukan hoaks, tidak bagus karena kita harus percaya pada pemerintah kita. Kita harus put trust ke pemerintahan kita dalam melaksanakan tugasnya,” kata SBY.

SBY mengaku tak mengetahui siapa yang dimaksud pemerintah menunggangi demo RUU Ciptaker. Munculnya spekulasi bahwa Demokrat menjadi penunggang demo ini juga dinilai SBY tidak berdasar.

Ia mengakui, munculnya tuduhan ini bisa saja dikait-kaitkan dengan sikap Partai Demokrat yang memilih walk out dalam Rapat Paripurna Pengesahan RUU Cipta Kerja (Ciptaker) pada 5 Oktober 2020 lalu. Namun, kata SBY, Partai Demokrat hanya sebatas mengungkapkan ketidaksetujuannya.

“Yang paling bisa menjawab dan klarifikasi semua semua ini ya beliau beliau (pemerintah). Saya yakin beliau kalau ditanya oleh pers oleh rakyat mesti mau menjelaskan. Begitulah etika yang harus dimiliki oleh siapapun yang sedang mengemban amanah pemimpin negeri ini,” kata SBY menegaskan.

Editor : Sgw