NASIONAL

Soal Kenaikan Ongkos Haji Rp 69 Juta, Presiden Jokowi: Belum Final Sudah Ramai

MAKLUMATNEWS.com — Presiden Joko Widodo atau Jokowi akhirnya buka suara terkait usulan Kementerian Agama (Kemenag) mengenai Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) Rp69,1 juta. Jokowi menegaskan, hal itu masih dalam usulan.

Ditegaskan , besaran biaya haji yang diusulkan oleh pemerintah melalui Kemenag belum bersifat final. Oleh karenanya, Jokowi heran mengapa isu tersebut diributkan publik. Padahal, besaran dana haji masih harus dikaji lebih lanjut.

“Biaya haji masih dalam proses kajian, itu belum final, belum final sudah ramai,” kata Jokowi usai meninjau proyek sodetan Sungai Ciliwung, Jakarta, Selasa, 24 Januari 2023.

Jokowi lantas memastikan, besaran dana haji yang diusulkan pemerintah akan dikalkulasi kembali sebelum keputusan final diambil.

“Masih dalam proses kajian, masih dalam proses kalkulasi,” ujar Jokowi.

Diberitakan sebelumnya, Kemenag mengusulkan kenaikan biaya jemaah haji tahun 2023 dengan asumsi Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) mencapai Rp 98.893.909. Nilainya naik sekitar Rp 514.000 dibanding tahun 2022. Rinciannya, Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH) yang dibebankan kepada jemaah mencapai Rp 69.193.733 atau 70 persen.

Sementara itu, 30 persen lainnya adalah subsidi dari nilai manfaat pengelolaan dana haji sebesar Rp 29.700.175. Dengan komposisi tersebut, BIPIH yang harus dibayar calon jemaah naik sebesar Rp 30 juta/jemaah dibanding tahun lalu.

Pada tahun 2022, BPIH yang dibayarkan oleh jemaah haji hanya sebesar Rp 39,8 juta.

Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas mengatakan, nilai tersebut diambil dalam rangka keseimbangan dan keadilan antara beban jemaah dan berlangsungan dana nilai manfaat BPIH ke depannya.

Yaqut mengungkapkan, pemerintah harus mencari formula bagaimana cara untuk menjaga prinsip istitha’ah dan likuiditas penyelenggaraan ibadah haji tahun-tahun berikutnya.

“Usulan ini atas pertimbangan untuk memenuhi prinsip keadilan dan keberlangsungan dana haji. Formulasi ini juga telah melalui proses kajian,” ujar Yaqut dalam rapat kerja bersama Komisi VIII DPR di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis, 19 Januari 2023.(*)

BACA JUGA  Menag Yaqut Terbitkan Pedoman Penggunaan Pengeras Suara di Masjid dan Musala

Editor : Aspani Yasland    

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button