Dukung Penuh Program Pemerintah, Pemkot Palembang Siap Bangun Sekolah Rakyat Semua Jenjang Dalam 1 Kawasan
MAKLUMATNEWS.com Palembang—– Dalam rangka mendukung penuh program Sekolah Rakyat (SR) yang digagas Presiden Republik Indonesia (RI) Prabowo Subianto, Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang merencanakan pembangunan sekolah terpadu mulai dari jenjang Sekolah Dasar (SD) hingga Sekolah Menengah Atas (SMA) dalam satu kawasan.
Rencana pembangunan SR ini, kata Kepala Dinas Sosial Kota Palembang, Raimon Lauri nantinya akan mampu menampung setidaknya 1000 anak didik yang diperuntukkan bagi masyarakat tidak mampu, ” terangnya usai melakukan audiensi bersama Wali Kota Palembang ke Kementerian Sosial Republik Indonesia.
“Kita kemarin bersama Wali Kota Palembang sudah audiensi ke Kemensos untuk meminta pembangunan SR di Palembang, rencananya sekolah itu dibangun dengan kapasitas sekitar 1.000 siswa untuk semua jenjang, mulai dari SD, SMP, sampai SMA,” tambahnya.
Menurut Raimon, SR ini dirancang sebagai sekolah terpadu yang berada dalam satu kawasan. Dengan konsep tersebut, peserta didik dari berbagai jenjang pendidikan dapat mengakses fasilitas pendidikan yang sama, terintegrasi, dan berkelanjutan.
Ia menjelaskan, dalam skema pembangunan yang dirancang pemerintah pusat, penyediaan lahan sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pemkot Palembang. Sementara untuk pembangunan fisik gedung sekolah akan dilaksanakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
“Untuk lokasi lahan masih dalam proses penentuan. Nanti pembangunannya langsung ditangani Kementerian PUPR melalui Satker Pelaksanaan Prasarana Strategis Sumatera Selatan,” ungkap Raimon.
Raimon menambahkan, saat ini pihaknya bersama sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) terkait masih melakukan pemetaan lahan yang dianggap strategis dan layak untuk dijadikan lokasi Sekolah Rakyat. Lahan tersebut harus memenuhi sejumlah kriteria, mulai dari luas, aksesibilitas, hingga ketersediaan infrastruktur dasar.
“Kita ingin sekolah ini benar-benar representatif, mudah dijangkau, dan nyaman bagi siswa. Karena ini bukan hanya sekolah biasa, tapi sekolah yang menjadi simbol keberpihakan negara terhadap pendidikan masyarakat kurang mampu,” jelasnya.
Terkait calon peserta didik, Raimon menyebutkan bahwa siswa Sekolah Rakyat akan direkrut dari keluarga dengan kategori ekonomi Desil 1 dan Desil 2. Artinya, sekolah ini memang diprioritaskan untuk anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem.
Pendataan calon siswa dilakukan melalui koordinasi lintas instansi, melibatkan Badan Pusat Statistik (BPS), Dinas Sosial, serta para pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) di lapangan.
“Pendataan dilakukan dari bawah. Data awal dari BPS, lalu diverifikasi oleh Dinsos dan pendamping PKH. Setelah data terkumpul, akan disampaikan ke wali kota, selanjutnya wali kota mengajukan ke kementerian terkait,” terang Raimon.
