Lima Pansus Sampaikan Laporan Hasil Pembahasan Penelitian terhadap LKPJ Gubernur Sumsel Tahun Anggaran 2023

MAKLUMATNEWS.com, Palembang –Sebanyak lima panitia khusus menyampaikan Laporan Hasil Pembahasan Penelitian dan Penelitian Pansus-Pansus DPRD Provinsi Sumsel terhadap LKPJ Gubernur Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2023 di Palembang, Kamis (4/4/2024).

Laporan tersebut disampaikan pada Rapat Paripurna LXXXI (81) DPRD Provinsi Sumsel Penyampaian Laporan Hasil Pembahasan Penelitian dan Penelitian Pansus Pansus DPRD Provinsi Sumsel terhadap LKPJ Gubernur Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2023 yang dipimpin Ketua DPRD Provinsi Sumsel HJ RA Anita Noeringhati di dampingi Wakil Ketua DPRD Sumsel, HM Giri Ramanda N Kiemas dan Muchendi Mahzareki serta anggota DPRD Provinsi Sumsel.

Hadir pula PJ Gubernur Sumsel Agus Fatoni, pejabat di lingkungan Pemprov Sumsel dan undangan lainnya.

Laporan pansus disampaikan masing-masing juru bicara pansus yakni Pansus I DPRD Sumsel, Antoni Yuzar, Pansus II Nurhilya, Pansus III Nyimas Sarah Halim, Pansus IV Hj Meli Mustika Pansus V DPRD Sumsel, Herman.

Dalam laporannya, Pansus I yang dibacakan Antoni Yuzar mengatakan, berdasarkan hasil pembahasan dan penelitian terhadap sejumlah OPD diketahui Sekretariat DPRD Sumsel serapan anggaran tahun anggaran 2023 sebesar Rp 388.193.438.730,90 atau 86,86% dengan sisa anggaran sebesar Rp 58.736.159.643,10.

Sisa anggaran tersebut utamanya berasal dari kegiatan Sosialisasi Perundang-undangan, serta kegiatan Kajian Undang undang dan Kode Etik yang tidak dapat dilaksanakan.

Tidak dapat dibayarkannya Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP) bulan Desember 2023 juga berkontribusi memperbesar sisa anggaran Sekretariat DPRD.

Sementara itu, untuk Dinas Kearsipan Sumsel anggaran yang diserap 2023 sebesar Rp 11.631.906.894,00 atau 86,83% dengan sisa anggaran sebesar Rp 1.764.561.565,00. Silpa ini juga berasal dari TPP yang tidak dapat dilaksanakan.

Biro Humas dan Protokol Setda Prov Sumsel jumlah serapan anggaran tahun 2023 sebesar Rp 44.221.572.240,00 atau 90,25% dengan sisa anggaran Rp 4.776.485.760,00.

Tahun 2023 ada dua kegiatan yang tidak terlaksana yaitu Diklat Tugas Pokok dan Fungsi, dan Bimbingan Teknis Implementasi peraturan perundang-undangan.

Kegiatan lain yang banyak menyisakan anggaran adalah Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan yaitu sebesar Rp 3.542.663.828,00. Selain 3 OPD tersebut, silpa juga terjadi di OPD lainnya di wilayah Pansus I.

Sementara itu, Pansus II yang disampaikan Nurhilya memberikan sejumlah catatan untuk sejumlah OPD, untuk ditindaklanjuti, di antaranya di Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumsel.

Pansus II mengapresiasi keberhasilan OPD yang masuk 5 besar provinsi dengan produksi padi tertinggi secara nasional. Agar keberhasilan itu tetap dipertahankan, pansus II meminta agar kebutuhan tenaga penyuluh dipenuhi kembali, dan melakukan revitalisasi keberadaan Balai Pelatihan Penyuluh Pertanian Martapura di Kabupaten OKU Timur yang sekarang ini kondisi mati suri.

“Kami juga minta pemerintah memberikan kemudahan bagi petani untuk mendapatkan pupuk bersubsidi,” imbuhnya.

Untuk Dinas Kehutanan Sumsel, pansus II menyinggung soal pengawasan dan pelestarian hutan yang kurang terkoordinir. Untuk itu mereka minta Dinas Kehutanan proaktif untuk berkonsultasi dan berkoordinasi ke pemerintah pusat terkait permasalahan kehutanan seperti ilegal loging, perambahan hutan oleh perusahaan ataupun warga masyarakat.

Sedangkan Dinas Perkebunan Sumsel, Pansus II minta Disbun berkoordinasi dengan PU, sehingga jalan yang dibangun didahulukan untuk jalan mengangkut hasil pertanian.

Guna memutus permainan harga oleh tengkulak, Pansus II minta Disbun memperbanyak pasar pelelangan hasil perkebunan di setiap desa. Catatan juga dibrikan Pansus II untuk sejumlah OPD lainnya.

Juru bicara Pansus III DPRD Sumsel, Nyimas Sarah Halim menyampaikan rekomendasi antara lain dalam pengelolaan Dana Bantuan Keuangan kepada kabupaten/kota agar BPKAD membuat SOP yang baku yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur tentang Persyaratan Penyaluran serta Format Laporan Pelaksanaan Kegiatan sehingga seragam untuk seluruh daerah guna kelancaran, efektif dan efisien serta optimalnya pelaksanaan Program Bantuan Keuangan Gubernur Sumatera Selatan.

Kemudian meminta agar Direksi PT Swarnadwipa Sumsel Gemilang lebih meningkatkan inovasi dalam mengembangkan usaha guna meningkatkan kinerja perusahaan, dan segera melakukan pembenahan terhadap fasilitas Graha Sumsel di Jakarta dan Mess Syailendra di Cisarua Bogor.

Mengingat saat ini fasilitas di kedua unit usaha tersebut perlu perbaikan dan penambahan sarana dan prasarana guna meningkatkan okupansi yang akan mendongkrak kinerja perusahaan sehingga dengan meningkatnya pendapatan akan membuat PT Swarnadwipa Sumsel Gemilang dapat lebih berkontribusi bagi Pendapatan Daerah Provinsi Sumsel.

Selanjutnya dalam rangka meningkatkan kontribusi bagi Pendapatan Daerah dan memajukan usaha BUMD-BUMD milik Pemerintah Provinsi Sumsel, Bank Sumsel Babel sebagai BUMD yang paling produktif agar menjadi pionir dan mengajak para Direksi masing-masing BUMD meningkatkan koordinasi dan sinergitas serta berkerjasama dalam kegiatan usahanya dengan mendukung dan saling memanfaatkan fasilitas usaha yang dimiliki secara professional sehingga dapat mengembangkan dan meningkatkan Kinerja masing-masing BUMD.

Sementara juru bicara Pansus IV DPRD Sumsel, Hj Meli Mustika mengatakan, berdasarkan hasil pembahasan dengan Dinas PU. Bina Marga dan Tata Ruang Prov. Sumsel diketahui jumlah kendaraan yang tinggi menyebabkan kemacetan serta banyaknya jalan-jalan provinsi yang berlubang dan rusak parah sehingga terjadi kecelakaan.

Karena itu, Pansus IV mengharapkan agar hal tersebut menjadi prioritas utama dalam menyusun anggaran Dinas PU Bina Marga ke depan.

Panitia Khusus IV juga berharap dinas terkait mengoptimalkan pengawasan terhadap pihak ke 3 atau kontraktor yang melaksanakan pembangunan, pemeliharaan dan peningkatan jalan. Serta meminta program yang dibuat sesuai kebutuhan masyarakat.

Untuk Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Prov. Sumsel, Pansus IV berharap agar pembangunan Jalan Lingkungan di wilayah Sumatera Selatan dipercepat, serta meminta agar pembangunan dititik beratkan pada program yang berdampak pada kepentingan masyarakat yang tidak mampu, seperti MCK, pembangunan rusunawa, pembangunan rumah murah, pembangunan jalan-jalan setapak, pembangunan tembok penahan, pembuatan sumur bor di daerah-daerah terpencil dan daerah lainnya.

Sedangkan di Dinas Perhubungan Prov. Sumsel, Pansus IV menyoroti masalah jalan khusus batubara yang masih menjadi permasalahan. Mereka berharap Pemprov mencarikan solusi yang tepat.

Selain itu Pansus IV juga mengapresiasi Dishub yang sukses memberikan PAD yang terbesar untuk Sumsel.

Sementara itu Pansus V yang dilaporkan Herman menyampaikan, pihaknya telah memberikan rekomendasi kepada OPD di wilayah kerjanya.

Untuk Dinas Kesehatan, Pansus V mengapresiasi pelaksanaan program jaminanan kesehatan yang sudah berjalan baik, diamana 14 dari 17 kabupaten/Kota di Sumsel sudah UHC, dengan cakupan kepesertaan per April tahun 2024 mencapai 97,84% dan keaktifan peserta 79,57%.

Untuk Dinas Kesehatan, Pansus V menyoroti belum meratanya jumlah sekolah dan sarana pendidikan di Sumsel, kurangnya meubeler dan prasarana lainnya.

Pendanaan sekolah berkeadilan agar ditingkatkan efektifitasnya, yaitu dengan memberikan melalui PSB prestasi dan PSB afirmasi, serta masalah peningkatan gaji dan kesejahteraan guru honorer agar setara UMR.

“Pansus V juga meminta agar siswa miskin mendapatkan bantuan melalui kartu sumsel cerdas dan lainya,” ujar Herman.

Sedangkan untuk Dinas Sosial, Pansus V menyoroti data DTKS, tenaga operator di desa/kelurahan masih kurang atau terbatas, anggaran untuk verifikasi dan validasi sangat minim, kurangnya SDM dalam pengelolaan data dan tidak adanya honor untuk supervisor dan operator data.

Untuk itu Pansus V merekomendasikan merekrut tenaga operator data minmal 1 desa ada 2 operator, menambah anggaran khusus untuk verifikasi dan validasi data di 17 kabupaten/kota, merekrut tenaga ahli komputer untuk pengelolaan data dan mengusulkan honor operator desa melalui Dana Pemerintah desa (APBD Desa).

Reporter : Yanti