MAKLUMATNEWS.com— Bagi yang ingin menunaikan ibadah haji tahun 2024 nanti, maka ada kebijakan pemerintah yang baru yang akan disyaratkan kepada para calon tamu Allah di tahun depan.
Syarat itu adalah masalah kesehatan calon jamaah haji yang akan berangkat. Syarat Kesehatan itu disebut sebagai Istithaáh Kesehatan. Untuk mematangkan syarat kesehatan yang baru ini, Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas telah meminta forum diskusi yang melibatkan praktisi perhajian, alim ulama, ahli kesehatan, serta pembimbing manasik haji ini dapat merumuskan secara tuntas terkait dengan syarat istitha’ah kesehatan haji. Hal itu dimintanya ketika membuka Mudzakarah Perhajian Indonesia 2023, di Yogyakarta.
“Istitha’ah kesehatan ini penting, karena menyangkut kemaslahatan orang banyak. Saya ingin di Mudzakarah ini, syarat tentang istitha’ah ini dibahas tuntas,” tegas Menag Yaqut saat memberikan arahan, Senin, 23 Oktober 2023.
Menag mengingatkan, untuk memutuskan istitha’ah ini harus berpegang pada fungsi pemerintah dalam memberikan pelayanan, pembinaan, dan perlindungan dalam penyelenggaraan ibadah haji. “Dan terpenting juga, harus melihat prinsip keadilan. Selanjutnya setelah diputuskan bagaimana syarat istitha’ah kesehatan, harus ada keberanian untuk mengumumkan itu kepada publik,” ungkap Menag.
Sebelumnya, Menag Yaqut Cholil Qoumas telah mengusulkan agar istitha’ah kesehatan menjadi syarat pelunasan biaya jemaah haji. “Selama ini kita terbalik. Biasanya jemaah melunasi dulu, baru diperiksa kesehatannya. Akhirnya pihak Kemenkes juga tidak sampai hati mencoret jemaah yang padahal tidak memenuhi syarat kesehatan,” tuturnya.
Komisi VIII Dukung
Ketua Komisi VIII DPR RI Ashabul Kahfi yang juga hadir dalam Mudzakarah menyatakan persetujuannya atas usul Menag Yaqut.
“Komisi VIII mendukung ide Gus Men (Menag Yaqut) yang ingin mendahulukan istitha’ah kesehatan sebelum melakukan pelunasan biaya haji,” kata Ashabul Kahfi.
Ia pun menyoroti pentingnya kelengkapan prasarana serta tenaga kesehatan yang mumpuni untuk menentukan istitha’ah. “Saya harap itu dapat dibahas dalam mudzakarah ini,” tutur Ashabul Kahfi.
Persetujuan ini menurutnya bukan tanpa alasan. Pasalnya, ia menyaksikan sendiri bagaimana banyak jemaah haji lansia kepayahan di tanah suci karena tidak memenuhi istitha’ah haji.
“Saya sempat menemukan ada 18 jemaah haji lansia dirawat di Kantor Kesehatan Haji Indonesia (KKHI). Mereka berusia sekitar 70-80 tahun. Secara fisik mungkin mereka sehat, tapi ternyata secara mental mereka tidak memenuhi syarat istitha’ah karena demensia,” papar Ashabul Kahfi.
“Kita berharap tahun depan hal semacam ini tidak terjadi lagi,” imbuhnya sebagaimana dikutip MAKLUMATNEWS.com dari kemenag.go.id.
Sementara itu, Dirjen Penyelenggara Haji dan Umrah (PHU) Hilman Latief menambahkan, “secara khusus, mudzakarah kali ini mengangkat tema tentang Penguatan Istitha’ah Kesehatan Haji. Pembahasan istitha’ah akan dilakukan secara komprehensif melalui mudzakarah ini, mulai dari aspek kesehatan hingga fiqhiyah”.
Dirjen Penyelenggaran Ibadah Haji dan Umrah (PHU) Hilman Latief menegaskan bahwa pihaknya akan melakukan penyesuaian kebijakan pelunasan biaya haji 1445 H/2024 M. Menurutnya, istithaah kesehatan akan menjadi syarat pelunasan.
Istititha’ah dalam penyelenggaraan Ibadah Haji merupakan hal yang sangat penting untuk diterapkan. Istitha’ah akan menjadi sebuah persyaratan untuk melakukan pelunasan keberangkatan haji,” terang Hilman Latief. []
Editor : Aspani Yasland
