SIT Al Furqon Buka Suara soal Gugatan Mantan Ketua Yayasan, Tegaskan Hak Pegawai Tetap Diperhatikan
MAKLUMATNEWS.com Palembang—– Merasa hak-haknya sebagai Ketua yayasan terdzolimi oleh keputusan sepihak yang dilakukan oleh managemen tempatnya bekerja lebih dari 14 tahun.
CA, dalam kesempatanya bersama awak media, mempertanyakan dan memperjuangkan kepastian masa kerjanya di salah satu lembaga pendidikan berbasis Sekolah Islam Terpadu (SIT) Al Furqon yang berdomisili di Jalan R. Soekamto Palembang.
Menurut CA, sejak dirinya bekerja pada 12 Oktober 2012 lalu hingga akhirnya mendapat pemutusan kerja secara lisan pada 5 Agustus 2026 tanpa adanya surat resmi.
Didampingi tim kuasa hukum Altair Law Office yang dipimpin Muhamad Khoiry Lizani, S.H., bersama Dandi, S.H.
CA menegaskan bahwa, persoalan utama yang diperjuangkan bukan sekadar pemberhentian kerja, melainkan kepastian masa pengabdian dan pemenuhan hak pekerja.
Menanggapi pemberitaan Ketua Yayasan dan Kepala Operasional SIT AlFurqon CA terkait dugaan belum terpenuhinya hak-hak yang bersangkutan setelah diberhentikan. Maka lembaga memandang perlu untuk menyampaikan hak jawab dan tanggapan resmi sebagai bentuk keterbukaan informasi, tanggung jawab kelembagaan, serta komitmen terhadap prinsip keadilan dan objektivitas.
Ketua Yayasan Sekolah Islam Terpadu (SIT) Al Furqon Palembang drg. Ishlah Amanda mengatakan, SIT Al-Furqon Palembang menghormati hak setiap individu untuk menyampaikan aspirasi, keberatan, maupun tuntutan melalui mekanisme yang berlaku. Namun demikian, agar persoalan ini tidak berkembang menjadi informasi yang tidak utuh, simpang siur, atau menimbulkan persepsi yang keliru di tengah masyarakat, lembaga merasa perlu menyampaikan penjelasan berdasarkan fakta, kronologi, serta proses komunikasi dan penyelesaian yang telah dan sedang diupayakan.
“Kami meyakini bahwa setiap persoalan yang berkaitan dengan hubungan kerja harus diselesaikan melalui mekanisme yang patut, terbuka, profesional, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, tanggapan ini disampaikan bukan untuk membangun polemik ataupun menyerang pihak tertentu, melainkan untuk memberikan perspektif yang berimbang, menjaga kehormatan semua pihak, serta memastikan bahwa publik memperoleh informasi secara proporsional dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujarnya, kepada MaklumatNews.com (AsSajidin Grup) Selasa (10/11/2026).
Sementara itu, Kepala Operasional: Zakiudin, S.Pd.I., Gr. menuturkan, adapun tanggapan pihaknya adalah :
1. Pemberhentian Merupakan Bagian dari Mekanisme Penegakan Tata Kelola Lembaga.
Keputusan pemberhentian yang bersangkutan dari jabatan Kepala Operasional dan Ketua Yayasan merupakan keputusan kelembagaan yang diambil berdasarkan hasil evaluasi dan pertimbangan internal terkait persoalan serius dalam pelaksanaan tugas, tanggung jawab, serta kepatuhan terhadap ketentuan dan tata kelola organisasi.
Keputusan tersebut bukan merupakan tindakan yang diambil secara emosional ataupun tanpa pertimbangan. Lembaga memiliki mekanisme, dasar pertimbangan, dan dokumentasi internal yang menjadi landasan pengambilan keputusan tersebut.
Salah satu sebabnya adalah karena yang bersangkutan sedang menghadapi kasus hukum personal, sehingga pihak yayasan memandang perlunya dilakukan pemberhentian agar yang bersangkutan bisa fokus menghadapi kasusnya tersebut tanpa melibatkan SIT AlFurqon secara kelembagaan.
Pemberhentian itu juga termasuk bagian regenerasi, yang merupakan hal biasa dalam organisasi yang menyesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan lembaga.
Namun, meskipun yang bersangkutan dicopot jabatannya dari Ketua Yayasan dan Kepala Operasional SIT Alfurqon yang dijabatnya selama 2 tahun, beliau tidak diberhentikan statusnya sebagai pegawai SIT al-Furqon.
2. Lembaga Tidak Mengabaikan Hak-Hak yang Menjadi Kewajiban
Kami perlu menegaskan bahwa lembaga tidak memiliki niat untuk menghindari ataupun mengabaikan kewajiban terhadap hak-hak mantan pimpinan yang memang menjadi haknya berdasarkan peraturan perundang-undangan, perjanjian kerja, maupun ketentuan yang berlaku.
Setiap hak dan kewajiban perlu diperiksa secara objektif, termasuk memperhitungkan masa kerja, status hubungan kerja, dasar pemberhentian, serta komponen hak yang secara hukum memang harus dipenuhi.
Dengan demikian, persoalan ini tidak tepat jika dipersepsikan sebagai bentuk penolakan lembaga untuk memenuhi hak seseorang. Lembaga memandang bahwa seluruh kewajiban harus diselesaikan berdasarkan perhitungan yang benar, dokumen yang dapat dipertanggungjawabkan, dan mekanisme yang sesuai dengan ketentuan hukum.
3. Lembaga Telah Membuka Ruang Komunikasi dan Penyelesaian
Sejak munculnya persoalan ini, lembaga telah berupaya berulang kali membuka ruang komunikasi dengan mengundang yang bersangkutan untuk hadir dalam pertemuan resmi di lingkungan lembaga.
Pertemuan tersebut dimaksudkan sebagai forum klarifikasi, pembahasan, dan penyelesaian persoalan secara langsung, termasuk menyangkut perhitungan serta pemenuhan hak dan kewajiban kedua belah pihak.
Namun, hingga saat ini, upaya pertemuan tersebut belum terlaksana karena pihak yang bersangkutan menolak atau tidak pernah hadir memenuhi surat undangan resmi lembaga.
Yang bersangkutan malah menghendaki agar komunikasi dilakukan di luar lingkungan lembaga, yang menurut kami hal tersebut tidak bisa dilakukan karena bertolak belakang dengan aturan dan tata kelola organisasi.
Sehingga, jika yang bersangkutan ingin menyelesaikan persoalan ini, silahkan hadir memenuhi undangan resmi lembaga.
4. Penyelesaian Harus Berdasarkan Fakta, Dokumen, dan Ketentuan Hukum
Kami memahami bahwa persoalan ini telah berkembang menjadi perhatian publik. Namun, perlu ditegaskan bahwa setiap klaim, tuntutan, maupun pernyataan mengenai hak dan kewajiban kedua belah pihak harus diuji berdasarkan fakta, dokumen, dan ketentuan hukum yang berlaku.
Lembaga tidak ingin membangun opini tandingan, apalagi menjadikan persoalan personal sebagai konsumsi publik yang berkepanjangan.
Kami memilih untuk menyelesaikan persoalan ini melalui mekanisme yang objektif dan bertanggung jawab, termasuk mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial apabila memang diperlukan.
Kami juga berkomitmen untuk menghormati proses hukum dan tidak mendahului kesimpulan dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan.
5. Komitmen Lembaga terhadap Transparansi dan Akuntabilitas
Sebagai institusi pendidikan yang mengemban amanah masyarakat, kami menyadari bahwa kepercayaan publik merupakan sesuatu yang harus dijaga melalui integritas, keterbukaan, dan tanggung jawab.
Persoalan internal tidak boleh menghilangkan komitmen lembaga untuk terus memberikan pelayanan pendidikan yang berkualitas, menjaga kepentingan peserta didik, melindungi tenaga pendidik dan kependidikan, serta memastikan keberlangsungan organisasi.
(Yanti)
