Cegah Penyalahgunaan Anggaran, Ratu Dewa Tekankan Selektivitas Hibah APBD
MAKLUMATNEWS.com PALEMBANG –—- Wali Kota Palembang, Drs. H. Ratu Dewa, M.Si., menegaskan bahwa pemberian hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) harus dilakukan secara transparan, selektif, tepat sasaran, serta dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Penegasan tersebut disampaikan Ratu Dewa dalam kegiatan Sosialisasi Mekanisme Kebijakan Pemberian Hibah yang Bersumber dari APBD, dengan menghadirkan jajaran Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sebagai narasumber.
Menurut Ratu Dewa, sosialisasi ini penting untuk menyamakan persepsi seluruh pihak mengenai mekanisme dan ketentuan pemberian hibah. Pasalnya, masih ditemukan perbedaan pemahaman dalam pelaksanaan kebijakan hibah di lingkungan pemerintah daerah.
“Pemberian hibah bukan merupakan hak yang otomatis diterima setiap tahun. Penganggarannya harus disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah setelah kebutuhan belanja wajib dan prioritas pembangunan terpenuhi,” tegas Ratu Dewa.
Ia menjelaskan, pemenuhan belanja wajib, termasuk Standar Pelayanan Minimal (SPM), alokasi pendidikan, dan infrastruktur, harus menjadi perhatian utama sebelum pemerintah daerah mengalokasikan anggaran hibah.
Ratu Dewa juga mengingatkan bahwa keterbatasan ruang fiskal Kota Palembang mengharuskan setiap usulan hibah dikaji secara cermat.
“Setiap anggaran yang bersumber dari APBD merupakan uang rakyat. Karena itu, penggunaannya harus memiliki manfaat yang jelas, tepat sasaran, dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujarnya.
Terkait mekanisme pengajuan, seluruh proposal hibah harus disampaikan secara tertulis kepada wali kota pada tahapan perencanaan, dengan tembusan kepada perangkat daerah terkait. Usulan tersebut harus terlebih dahulu tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai dasar penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) hingga penganggaran dalam APBD.
Untuk perencanaan Tahun Anggaran 2028, proses pengusulan dimulai pada Desember 2026 melalui penyusunan rancangan awal Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah. Sementara itu, forum perangkat daerah dijadwalkan paling lambat berlangsung pada akhir Februari 2027.
Selain memperhatikan waktu pengajuan, Ratu Dewa meminta agar setiap proposal disusun secara lengkap, jelas, terukur, dan memiliki peruntukan spesifik sesuai kebutuhan.
“Persyaratan administrasi dan legalitas calon penerima hibah harus dipenuhi. Proposal juga harus disusun secara jelas agar kegiatan yang diajukan benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan memiliki manfaat nyata,” katanya.
Ia turut mengingatkan bahwa dana hibah tidak diperuntukkan bagi belanja operasional seperti honorarium, perjalanan dinas, maupun alat tulis kantor (ATK). Pemberian hibah juga tidak bersifat rutin atau berkesinambungan sehingga kegiatan yang diajukan harus dapat diselesaikan dalam satu tahun anggaran sesuai ketentuan.
Untuk memastikan proses berjalan sesuai aturan, perangkat daerah terkait diminta melakukan evaluasi secara objektif terhadap aspek legalitas, administrasi, serta kesesuaian usulan dengan sasaran pembangunan daerah.
“Evaluasi harus dilakukan secara profesional dan bebas dari konflik kepentingan. Jangan sampai ada janji pemberian hibah di luar mekanisme yang telah ditetapkan,” tegasnya.
Ratu Dewa juga menekankan pentingnya ketertiban administrasi melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Seluruh tahapan pemberian hibah, mulai dari pengajuan, evaluasi, penganggaran hingga penyaluran, harus tercatat dengan baik.
Penyaluran hibah hanya dapat dilakukan setelah penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD). Penerima juga wajib menggunakan dana sesuai Rencana Anggaran Biaya (RAB), menyampaikan laporan pertanggungjawaban, serta mengembalikan sisa dana yang tidak digunakan ke kas daerah.
Menurutnya, pengelolaan hibah yang tertib dan akuntabel menjadi perhatian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui indikator Monitoring, Controlling, Surveillance for Prevention (MCSP), serta tindak lanjut atas rekomendasi KPK dan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Sebagai tindak lanjut, Ratu Dewa menginstruksikan Sekretaris Daerah selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), bersama Bapperida, BPKAD, dan Inspektorat, untuk menyusun alur kerja yang jelas, mulai dari penerimaan proposal, verifikasi, batas waktu pengusulan hingga penyampaian hasil evaluasi kepada pihak pengusul.
Sementara itu, Direktur Jenderal Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri RI, Dr. Drs. Agus Fatoni, M.Si., menekankan pentingnya keselarasan pemahaman antara pemberi dan penerima hibah dalam pengelolaan keuangan daerah.
Fatoni menjelaskan, calon penerima hibah harus mengajukan proposal yang memuat rincian kebutuhan serta rencana penggunaan dana secara jelas. Selanjutnya, pemerintah daerah melakukan verifikasi sebelum menetapkan penerima hibah.
“Penggunaan dana hibah harus sesuai dengan proposal yang diajukan. Penerima menyampaikan kebutuhan secara rinci, kemudian pemberi hibah melakukan verifikasi sebelum menetapkan,” jelas Fatoni.
Ia juga mengingatkan bahwa penerima hibah memiliki tanggung jawab penuh terhadap dana yang diterima karena penggunaannya menjadi objek pemeriksaan.
“Dana hibah yang diberikan harus dipertanggungjawabkan. Penerima harus memastikan penggunaannya sesuai dengan proposal dan ketentuan yang berlaku karena dana tersebut akan menjadi objek pemeriksaan,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Fatoni turut mengapresiasi capaian pemerintah daerah berdasarkan penilaian lembaga pemeriksa seperti BPK maupun auditor lainnya. Sosialisasi tersebut juga bertujuan menyamakan persepsi antara pemerintah daerah, instansi vertikal, DPRD, dan organisasi kemasyarakatan.
Selain membahas pengelolaan hibah, Fatoni mendorong Pemerintah Kota Palembang untuk terus mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Menurutnya, terdapat lima strategi utama yang dapat dilakukan untuk meningkatkan PAD, yakni intensifikasi, ekstensifikasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), digitalisasi, dan inovasi.
“Palembang memiliki potensi yang besar. Karena itu, seluruh elemen harus bergerak bersama untuk mengoptimalkan pendapatan daerah, khususnya PAD,” ungkap Fatoni.
Melalui sosialisasi tersebut, Pemerintah Kota Palembang berharap seluruh lembaga penerima maupun calon penerima hibah dapat memahami ketentuan yang berlaku secara menyeluruh. Dengan demikian, pengelolaan hibah APBD dapat berjalan tertib, transparan, dan akuntabel serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan pembangunan Kota Palembang. (Fitria)
