MAKLUMATNEWS.com PALEMBANG ——- Kabar bahagia kelahiran buah hati kini diupayakan tidak lagi disertai kerepotan mengurus berbagai dokumen kependudukan. Pemerintah Kota Palembang tengah menyiapkan layanan yang memungkinkan bayi yang baru lahir langsung diproses dokumen administrasinya.
Layanan tersebut dikembangkan melalui inovasi SINERGI 5.0 (Sistem Integrasi dan Kolaborasi Digital Governance 5.0). Program ini mengintegrasikan data kelahiran dari fasilitas kesehatan dengan sistem administrasi kependudukan milik Pemerintah Kota Palembang.
Konsep tersebut diharapkan menjadi “kado kelahiran” bagi masyarakat dari Wali Kota Palembang. Orang tua nantinya tidak perlu bolak-balik mendatangi kantor pelayanan hanya untuk mengurus dokumen kependudukan anak.
Project Leader SINERGI 5.0 yang juga Kepala BKPSDM Kota Palembang, Adi Zahri, S.I.Kom., mengatakan inovasi tersebut dirancang untuk menghadirkan pelayanan publik yang lebih cepat, mudah dan terintegrasi.
Menurutnya, SINERGI 5.0 menghubungkan Mortality Data System (MDS) milik Dinas Kesehatan dengan sistem Lambidaro milik Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) melalui API Bridge.
“Melalui integrasi tersebut, data kelahiran yang diinput oleh operator fasilitas pelayanan kesehatan dapat diteruskan secara digital sehingga proses administrasi kependudukan dapat dilakukan lebih cepat,” ujar Adi.
Selama ini, data bayi yang lahir di rumah sakit, klinik, bidan maupun puskesmas masih membutuhkan proses administrasi secara terpisah. Melalui integrasi tersebut, data kelahiran yang sebelumnya berada pada sistem masing-masing perangkat daerah dapat dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan pelayanan.
Dinas Kesehatan dapat menggunakan data tersebut untuk kepentingan kesehatan bayi, sementara Dinas Dukcapil dapat memanfaatkannya untuk mempercepat penerbitan dokumen kependudukan.
Dokumen seperti Kartu Keluarga (KK), Kartu Identitas Anak (KIA) dan akta kelahiran dapat diproses berdasarkan data kelahiran yang telah masuk ke dalam sistem. Untuk dokumen yang membutuhkan bentuk fisik, pencetakan tetap dilakukan oleh Dinas Dukcapil.
Ke depan, dokumen yang telah selesai juga diarahkan dapat diserahkan melalui fasilitas kesehatan tempat bayi dilahirkan. Dengan begitu, orang tua tidak perlu kembali datang ke kantor Dukcapil.
“Ke depan, proses tersebut juga diarahkan agar dokumen yang telah selesai dapat dikoordinasikan untuk diserahkan melalui fasilitas kesehatan tempat bayi dilahirkan. Dengan demikian, orang tua tidak perlu kembali datang ke kantor Dukcapil hanya untuk mengurus dokumen kependudukan anak,” jelasnya.
Adi menambahkan, SINERGI 5.0 merupakan proyek perubahan yang disusun dalam rangka Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II Angkatan V Tahun 2026.
Dalam proyek tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palembang berperan sebagai agregator, integrator dan orkestrator layanan digital lintas perangkat daerah.
Integrasi data kelahiran MDS Dinas Kesehatan dengan Lambidaro Dinas Dukcapil melalui API Bridge menjadi quick win program tersebut. Langkah ini sekaligus menjadi fondasi menuju layanan administrasi kependudukan yang lebih proaktif.
“Jadi masyarakat tidak lagi menjadi pihak yang harus menghubungkan satu layanan dengan layanan lainnya,” katanya.
Sejumlah tahapan implementasi juga telah dilakukan, mulai dari pembentukan tim efektif, koordinasi lintas sektor, penyusunan dan penandatanganan SOP tata kelola pertukaran data kelahiran, arsitektur interoperabilitas, dokumentasi API Bridge hingga uji coba menggunakan data dummy.
“Sekarang program ini sudah mulai berjalan di beberapa rumah sakit, puskesmas dan bidan di Palembang. Di antaranya di RSUD Palembang Bari, RSUD Gandus, Klinik Pak Haji dan Bidan Vitri Suzanti,” ungkap Adi.
Melalui layanan tersebut, Pemkot Palembang berharap proses administrasi kependudukan sejak bayi lahir dapat semakin sederhana. Masyarakat pun dapat menikmati pelayanan yang lebih cepat tanpa harus direpotkan dengan proses birokrasi yang berulang. (Fitria)
