Sulaiman Amin Tekankan Akurasi Data dan Capaian Kinerja dalam Evaluasi Anggaran Pemkot Palembang
MAKLUMATNEWS.com PALEMBANG —- Pemerintah Kota Palembang melakukan monitoring dan evaluasi realisasi anggaran fisik dan keuangan perangkat daerah melalui aplikasi SIEPRA (Sistem Informasi Evaluasi Pengawasan Realisasi Anggaran) Triwulan III Tahun 2026.
Kegiatan yang digelar di Ruang Parameswara, Kamis (24/9/2026), dibuka oleh Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda) Kota Palembang, Kgs. H. Sulaiman Amin.
Dalam arahannya, Sulaiman menegaskan bahwa evaluasi pelaksanaan anggaran tidak cukup hanya melihat besarnya penyerapan anggaran. Menurutnya, realisasi anggaran harus berbanding lurus dengan pencapaian target kinerja serta manfaat yang dihasilkan bagi masyarakat.
“Yang perlu kita lihat bukan hanya berapa besar anggaran yang sudah terealisasi, tetapi juga bagaimana capaian output dan outcome dari setiap program dan kegiatan. Anggaran yang terserap harus memberikan hasil dan manfaat yang jelas bagi masyarakat,” ujar Sulaiman.
Ia meminta seluruh perangkat daerah melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap pelaksanaan program dan kegiatan, mulai dari target dan realisasi kinerja, realisasi fisik dan keuangan hingga pencapaian indikator kinerja.
Sulaiman juga menekankan pentingnya mengidentifikasi berbagai kendala yang dapat menghambat pelaksanaan pembangunan. Setiap permasalahan, kata dia, perlu segera dikomunikasikan agar dapat ditindaklanjuti.
“Setiap kendala yang ditemukan jangan dibiarkan berlarut-larut. Segera komunikasikan dan koordinasikan untuk mencari solusi dan langkah perbaikannya,” katanya.
Menurutnya, penggunaan SIEPRA diharapkan mampu memberikan gambaran yang lebih menyeluruh mengenai perkembangan pembangunan di Kota Palembang. Sistem tersebut dapat digunakan untuk memantau tingkat pencapaian target, realisasi anggaran, kendala pelaksanaan hingga manfaat program bagi masyarakat.
Selain itu, Sulaiman meminta setiap perangkat daerah memastikan data yang disampaikan dalam laporan telah melalui proses pemeriksaan dan validasi.
“Data yang disampaikan harus akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Karena data tersebut menjadi dasar dalam melakukan evaluasi dan menentukan langkah perbaikan pembangunan ke depan,” tegasnya.
Monitoring dan evaluasi tersebut mengacu pada Keputusan Menteri Keuangan dan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Nomor Kep.292/M.PPN/2022 tentang Sistem Pemantauan dan Pelaporan Pelaksanaan Proyek Pembangunan.
Melalui pemantauan yang terintegrasi, Pemkot Palembang berupaya mendorong percepatan dan ketepatan realisasi anggaran sekaligus memperkuat akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.
Evaluasi juga mencakup pengawasan terhadap realisasi anggaran, baik APBN belanja kementerian/lembaga maupun APBD Kota Palembang. Perkembangan penyerapan anggaran akan dipantau dan dilaporkan secara berkala.
Dalam proses evaluasi, kondisi inflasi juga menjadi salah satu aspek yang diperhatikan. Pelaksanaan program dan kegiatan diharapkan tetap mempertimbangkan kondisi perekonomian daerah sehingga kebijakan anggaran dapat berjalan secara efektif.
Sulaiman berharap seluruh perangkat daerah memiliki komitmen yang sama dalam memenuhi target realisasi fisik dan keuangan secara tepat waktu serta menjaga kualitas pelaksanaan program.
“Kita ingin laporan yang dihasilkan bukan sekadar memenuhi kewajiban administrasi, tetapi benar-benar menjadi bahan evaluasi untuk memperbaiki perencanaan dan pelaksanaan pembangunan pada periode berikutnya,” ungkapnya.
Ia menambahkan, koordinasi antarperangkat daerah perlu terus diperkuat sehingga setiap persoalan yang muncul dalam pelaksanaan kegiatan dapat segera ditangani.
Hasil monitoring dan evaluasi Triwulan III Tahun 2026 melalui SIEPRA diharapkan menghasilkan informasi pembangunan yang kredibel, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai bagian dari upaya Pemkot Palembang meningkatkan kualitas kinerja pemerintahan dan pembangunan daerah. (Fitria)
