MAKLUMATNEWS.com, Palembang—-Subdit Tipidter Ditreskrimsus Polda Sumsel berhasil menggagalkan pengangkutan batubara tanpa izin di Jalan Lintas Sumatera (Jalinsum) Kecamatan Batu Kuning, Baturaja Kabupaten OKU.
Diketahui Batubara ilegal ini berasal dari tambang rakyat yang ada di Desa Pulau Panggung, Kecamatan Tanjung Agung, Kabupaten Muara Enim yang tidak memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) dari pemerintah.
Pihak kepolisian juga mengamankan sopir berinisial AR (51) beserta barang bukti satu unit truk tronton dengan nomor polisi BG 8376 OG yang berisi muatan batubara seberat 28 ton.
Hal tersebut diungkapkan Kabid Humas Polda Sumsel Kombes Pol Sunarto, didampingi oleh Kasubdit IV Tipidter Ditreskrimsus Polda Sumsel AKBP Bagus Suryo Wibowo pada Rabu (17/01/2023).
“Pengungkapan angkutan batubara ilegal ini berdasarkan informasi yang diterima dari masyarakat yang mengeluhkan banyaknya mobil bermuatan batubara melintas di Jalan Lintas Sumatera (Jalinsum) Kecamatan Batu Kuning Kabupaten OKU yang tidak dilengkapi dengan dokumen perizinan yang sah,” ujar Kabid Humas.
Setelah itu, anggota langsung memeriksa identitas sopir beserta surat izin pengangkutan batubara namun sang sopir tidak bisa menunjukkan surat menyuratnya.
“Dari hasil penyelidikan sopir mengaku batubara yang diangkutnya diambil dari tambang rakyat di Desa Pulau Panggung Kecamatan Tanjung Agung Kabupaten Muara yang akan dibawa ke Jakarta,”jelasnya.
Setelah didalami tersangka diperintahkan oleh AN selaku pengurus kendaraan untuk mengambil muatan batubara ke lokasi, jika sudah disana ada lagi yang mengurusnya yakni A.
“Rencananya batubara akan dikirimkan ke Jakarta dan akan diarahkan kembali oleh A pada saat pelaku sampai di Lampung. Tersangka juga menerima upah Rp1,2 juta sekali angkut. Setiap Pengangkutan batubara pelaku menerima upah atau gaji Rp 1,2 juta dan uang jalan sebesar Rp 9 juta,”bebernya.
AR dikenakan Pasal 161 UU Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara, dengan ancaman pidana 5 tahun penjara.
Reporter : Yola Dwi R
