HUKUM

Laporkan Enam Penyidik Polrestabes Palembang ke Propam Polri, Fenti Sukarti Soroti Dugaan Pelanggaran Prosedur

MAKLUMATNEWS.com PALEMBANG.—–Fenti Sukarti melaporkan enam anggota penyidik Unit Pidana Khusus (Pidsus) Polrestabes Palembang ke Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri. Laporan tersebut berkaitan dengan dugaan penyalahgunaan wewenang dan pelanggaran prosedur dalam penanganan perkara dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan yang menjerat dirinya.

Pengaduan itu disampaikan Fenti melalui Kadivpropam Polri dengan nomor SPSP2/202610261073 tertanggal 26 Oktober 2026. Dalam laporan tersebut, Fenti mempersoalkan sejumlah tindakan penyidik, mulai dari proses penyidikan yang dinilai tidak sesuai prosedur, penggunaan bukti giro yang dipersoalkan keabsahannya, hingga dugaan keberpihakan dan diskriminasi dalam pemeriksaan.

Persoalan tersebut berkaitan dengan perkara dugaan penipuan dan penggelapan berdasarkan laporan polisi Nomor LP/B/2821/IX/2025/SPKT/Polrestabes Palembang/Polda Sumsel tertanggal 15 September 2025.

Kuasa hukum Fenti Sukarti, Sanusi SH, mengatakan pihaknya mendampingi kliennya untuk mengklarifikasi perkara yang menurut mereka telah berkembang menjadi opini negatif di tengah masyarakat.

Sanusi menilai persoalan yang melibatkan kliennya lebih tepat dipandang sebagai persoalan hubungan bisnis dan perdata, khususnya terkait kerja sama serta piutang perusahaan, bukan tindak pidana penipuan dan penggelapan.

“Ini bisnis murni dan persoalan utang-piutang. Kerja sama tersebut masih berjalan. Tidak ada penggelapan ataupun penipuan sebagaimana yang dituduhkan kepada klien kami,” kata Sanusi saat mendampingi Fenti menjalani pemeriksaan di Polda Sumatera Selatan.

Ia mengaku menyayangkan proses penanganan perkara tersebut karena dinilai telah merugikan kliennya, baik secara pribadi, keluarga, maupun kegiatan bisnis yang dijalankan.

Menurut Sanusi, terdapat sejumlah hal yang dipersoalkan dalam penetapan tersangka terhadap Fenti. Salah satunya mengenai akta kesepakatan antara Fenti dan pihak berinisial L yang disebut telah diperbarui melalui akta berikutnya.

Sanusi mempertanyakan penggunaan akta kesepakatan sebelumnya sebagai barang bukti, meskipun menurut pihaknya telah ada akta baru yang membatalkan atau menggantikan kesepakatan terdahulu.

Selain itu, pihaknya juga mempersoalkan bukti berupa cek atau giro senilai Rp 2 miliar. Sanusi mengklaim dokumen tersebut bukan diterbitkan atas inisiatif Fenti.

“Perjanjian itu sudah diperbarui dengan akta yang baru. Kemudian, ada cek atau giro senilai Rp 2 miliar yang juga kami persoalkan. Karena itu, kami mempertanyakan dasar penggunaan dokumen-dokumen tersebut dalam proses penetapan tersangka,” ujarnya.

Sanusi menjelaskan, kerja sama distribusi semen yang dijalankan kliennya mencakup sejumlah wilayah, antara lain Pagar Alam, Empat Lawang, dan Penukal Abab Lematang Ilir (PALI). Menurut dia, kegiatan usaha tersebut benar-benar ada dan bukan pekerjaan fiktif sebagaimana yang dipersoalkan dalam perkara tersebut.

Ia juga menilai penghentian kerja sama oleh pihak lain telah memicu persoalan bisnis yang kemudian berkembang menjadi laporan pidana.

Atas dasar itu, Sanusi menyebut pihaknya menilai terdapat dugaan kriminalisasi terhadap kliennya. Meski demikian, ia mengatakan penilaian mengenai terpenuhi atau tidaknya unsur pidana merupakan kewenangan aparat penegak hukum.

Sebagai langkah lanjutan, tim kuasa hukum berencana menempuh upaya hukum praperadilan untuk menguji proses penetapan tersangka terhadap Fenti. Mereka juga akan melaporkan enam penyidik yang menangani perkara tersebut melalui mekanisme Propam Polri.

Sanusi berharap pengaduan yang telah disampaikan dapat ditindaklanjuti secara objektif dan transparan. Ia juga meminta agar penegakan hukum dilakukan secara profesional tanpa mengabaikan hak-hak masyarakat yang sedang berhadapan dengan proses hukum.

Sementara itu, Fenti Sukarti mengatakan sejumlah dokumen yang dipersoalkan dalam perkara tersebut, termasuk perjanjian dan cek atau giro, menurutnya justru berasal dari pihak berinisial L.

“Perjanjian itu dibuat oleh saudara L dan notarisnya juga ditunjuk oleh yang bersangkutan. Begitu juga cek atau giro, pihak L yang meminta. Jadi, tidak ada inisiatif dari saya,” kata Fenti.

Ia menduga terdapat kepentingan lain di balik persoalan yang sedang dihadapinya, termasuk dugaan upaya penguasaan perusahaan yang dikelolanya.

Fenti menegaskan telah mengadukan enam penyidik Unit Pidsus Polrestabes Palembang ke Propam Polri. Ia juga menyebut sebelumnya telah membuat laporan terhadap pihak berinisial L, tetapi menurutnya laporan tersebut belum berjalan sebagaimana yang diharapkan.

Fenti berharap pengaduannya mendapat perhatian dan ditindaklanjuti secara profesional sehingga persoalan yang dihadapinya dapat diselesaikan berdasarkan fakta dan ketentuan hukum yang berlaku.

(Yanti)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button