Oleh : Lely Apriani ( Mahasiswa Fakultas Adab & Humanioran UIN Raden Fatah Palembang )
Maraknya kasus korupsi tentunya menjadi kesadaran bagi kita semua bahwa lembaga pendidikan juga mempunyai peran yang sangat signifikan untuk memberantas korupsi.
Penanaman karakter atau perilaku yang bermoral terhadap siswa boleh dikatakan masih dalam tataran teori.
Perbuatan korupsi merupakan salah satu sikap tercela dan merugikan banyak orang.
Hal ini tentunya berdampak pada dunia pendidikan, karena pendidikan merupakan salah proses pembentukan kepribadian yang paling penting. Tapi, banyak penjabat kita yang memiliki tingkat pendidikan tinggi justru malah terlibat dalam kasus korupsi.
Jumlah kasus korupsi di Indonesia terus meningkat. Kasus korupsi ynag telah diutus oleh Mahkamah Agung (MA) dari 2014-2015 sebanyak 803 kasus. Jumlah ini meningkat jauh disbanding tahun sebelumnya.
Hasil penelitian laboratorium Ilmu Ekonomi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Gajah Mada, mengungap 803 kasus itu menjerat 967 terdakwa korupsi.
Data lain menurut Litbang Kompas 158 kepala daerah tersangkut korupsi sepanjang 2004- 2011, 42 anggota DPR terseret korupsi pada kurun waktu 2008- 2011, 30 anggota DPR periode 1999- 2004 terlibat kasus suap pemilihan DGS BI, kasus korupsi terjadi terjadi berbagai lembaga seperti KPU, KY, KPPU, Ditjen Pajak, BI, dan BKPM. Kejahatan yang merugikan Negara tersebut, anehnya dilakukan “oknum” orang yang berpendidikan tinggi.
Sebenarnya apa ada yang salah dari sistem pendidikan kita? Orang yang semakin tinggi pendidikannya, semakin besar pula peluang untuk menjadi koruptor. Hal itu mungkin dikarenakan para pejabat kita dulu ketika sekolah tidak belajar dengan sungguh-sungguh.
Maksudnya, mereka memperoleh gelar sarjana, doktor bahkan profesor melalui perbuatan mencontek atau dengan kata lain plagiat. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) plagiat diartikan sebagai penjiplakan atau pengambilan karangan, pendapat dan sebagainya dari orang lain dan menjadikannya seolah karangan dan pendapat sendiri.
Mungkin, tindakan semacam plagiatsudah tidak asing lagi dalam dunia pendidikan. Bahkan hal ini sudah biasa. Perbuatan plagiatini merupakan perbuatan mencontek yang bisa menjadikan seorang pelajar sebagai koruptor.
Misalnya, seorang guru marah-marah kepada siswanya karena sering terlambat, sedangkan guru sendiri sering datang terlambat. Sebagai seorang guru kita harus memberikan teladan yang baik kepada peserta didik. Apa yang kita lakukan selalu akan ditiru dan dicontoh oleh anak-anak kita. Contoh lainnya, sebagai seorang guru harus mengajarkan kepada anak didik supaya tidak mencontek ketika ujian.
Akan tetapi, hanya untuk mengejar target kelulusan atau biar lembaga pendidikan dipandang memiliki prestasi yang bagus. Perbuatan mencontek ketika ujian nasional marak terjadi di lembaga pendidikan. Perbuatan ini sering dilakukan oleh pihak sekolah supaya siswa-siswanya lulus dalam mengikuti ujian.
Timbulnya perbuatan korupsi sangatlah bergantung pada apa yang mereka kerap lakukan di lingkungan sekolah dulu. Perilaku di sekolah inilah yang perlu kita perhatikan untuk menghindari perbuatan korupsi di kemudian hari. Banyak kegiatan di sekolah yang dapat menimbulkan perilaku korupsi.
Menurut Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah dan Kebudayaan, Anies Baswedan bahwa untuk membangun budaya antikorupsi dimulai dari dunia pendidikan. Penanaman nilai-nilai antikorupsi dapat dilakukan pada saat kegiatan belajar mengajar.
Guru sebagai pengajar bertugas sebagai sumber teladannya. Dengan keteladanan diharapkan mampu mencerminkan sikap anti-korupsi bagi peserta didik.
Selain keteladanan, membangun budaya antikorupsi dapat dilakukan dengan cara-cara yang inovatif dan kreatif namun tetap menyenangkan.
Keteladanan sangat kuat perannya dalam menumbuhkan sikap antikorupsi. Ada sebuah ungkapan orang Jawa Guru digugu lan ditiru. Bagaimanapun juga guru merupakan sandaran dan teladan bagi siswa-siswanya.
Penulis:
Lely Apriani, lahir di Palembang pada tanggal 17 April 1998. Mahasiswi Program Studi Ilmu Perpustakaan di Fakultas Adab dan Humaniora UIN Raden Fatah Palembang.
