MAKLUMATNEWS.com, Palembang-
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Selatan (Sumsel) memulai proses evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2005-2025 dan penyusunan rencana pembangunan daerah untuk 2024-2026.
Proses evaluasi yang dimandatkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No 86 Tahun 2017 dimulai dengan pelaksanaan diskusi terpumpun (Focus Group Discussion/FGD) untuk menghimpun aspirasi dari berbagai pihak termasuk organisasi perangkat daerah, akademisi, dan para pemangku kepentingan lain.
Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sumsel, Ir SA Supriono mengatakan, RPJPD Sumsel memiliki visi Sumsel Unggul dan Terdepan dengan 4 (empat) misi. “Empat misi itu yaitu 1) Menjadikan Sumsel sebagai penggerak ekonomi regional, 2) Meningkatkan pemanfaatan potensi sumber daya alam guna penyediaan sumber energi dan pangan yang berkelanjutan, 3) Meningkatkan kehidupan masyarakat yang berkualitas, dan 4) meningkatkan kapasitas manajemen kepemerintahan,” katanya
Lanjutnya, Tahun 2024 merupakan tahun transisi yang harus disikapi dengan penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) bagi daerah dengan berakhirnya masa jabatan kepala daerah pada tahun 2023, dengan tujuan menjadi jembatan untuk penyusunan dokumen rencana kerja pemerintah daerah, di mana dokumen tersebut akan dipergunakan sebagai pedoman penyusunan APBD. “Oleh karena itu penting bagi perangkat daerah melakukan pemetaan terhadap semua permasalahan dan potensi yang ada supaya bisa menggambarkan peran optimal perangkat daerah untuk menunjang keberhasilan pencapaian tujuan provinsi dan dalam penyusunan rencana strategis daerah,” ujar Supriono
Supriono mengungkapkan, Untuk memastikan diskusi yang komprehensif dan obyektif pihaknya menghadirkan narasumber yang berkompeten. “Untuk narasumber dari Bappenas, Kementerian Dalam Negeri, BPS Sumatera Selatan, Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Selatan serta Universitas Sriwijaya, hadir untuk memberikan pemaparan sebagai pengantar diskusi membedah capaian target sasaran dari RPJPD 2005-2025,” ungkapnya
Sementara itu, Plt Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Sumsel, Regina Ariyanti, ST mengatakan bahwa kegiatan evaluasi dan refleksi rencana kerja 2005-2025 akan mengulas tantangan dan rekomendasi untuk penyusunan rencana pembangunan jangka panjang ke depan. “Dalam laporan kegiatan kami juga menyampaikan capaian indikator makro Sumatera Selatan hingga pertengahan tahun 2022: Pertumbuhan ekonomi terus pulih setelah terkontraksi akibat pandemi COVID-19, dengan pertumbuhan sebesar 5,18 persen dan perlu dioptimalisasi untuk penuhi target 5,6 persen – 6,3 persen pada akhir tahun,” katanya
Lanjutnya, Tingkat pengangguran terbuka pada Februari 4,74 persen sedangkan target akhir tahun 3,45 – 4,47 persen. Tingkat kemiskinan pada Maret 2022 menurun menjadi 11,90 persen dan telah mencapai target 2022 pada kisaran 11,94 persen – 12,77 persen.
“Indeks pembangunan manusia (IPM) tahun 2021 sebesar 70,24 poin perlu dioptimalisasi pada tahun 2022 untuk memenuhi target sebesar 72,42 poin. Gini ratio pada Maret 2022 menurun menjadi 0,339 poin, sehingga telah mencapai target 2022 sebesar 0,352 poin,” ujar Regina
Regina menjelaskan, Selain indikator makro tersebut, dua indikator penting lainnya adalah Indeks Desa Membangun dan prevalensi balita stunting. “Untuk Indeks Desa Membangun Sumatera Selatan jumlah desa berkembang dan maju meningkat sebanyak 2.46 desa berkembang (75,22 persen) dan 500 desa maju (17,53 persen) sedangkan prevalensi balita stunting pada tahun 2021 menurun menjadi 24,8 persen dari tahun 2019 sebesar 28,98 persen,” jelasnya
Lebih lanjut diungkapkannya, RPJPD periode 2025-2045 perlu disusun dengan lebih baik dengan visi dan misi yang baik, serta dapat diturunkan menjadi beberapa agenda dengan sasaran pokok yang dilengkapi dengan indikator yang jelas dan terukur.
“Bersifat partisipatif, melibatkan peran aktif banyak pihak atau multistakeholder, rencana pembangunan berkelanjutan dengan memperhatikan daya dukung lahan dan lingkungan,” ungkap Regina
Regina menambahkan, tepat pada bulan November 2024 akan diadakan pemilihan kepala daerah serentak di Indonesia sehingga rancangan awal RPJPD 2025-2045 diharapkan bisa menjadi acuan bagi para bakal calon kepala daerah dan diletakkan di Komisi Pemilihan Umum (KPU).
“Kegiatan evaluasi yang akan berlangsung hingga Selasa (8/11) diselenggarakan di Hotel Aryaduta, turut didukung oleh World Agroforestry (ICRAF) Indonesia melalui proyek penelitian aksi Sustainable Landscape for Climate Resilient-Livelihoods (Land4Lives) yang memberikan pendampingan teknis terkait daya dukung lingkungan terhadap rencana pembangunan daerah Sumatera Selatan,” katanya (MN)
