MAKLUMATNEWS.com, PALEMBANG — Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Tjahjo Kumolo telah memastikan tidak ada lagi tenaga honorer di instansi pemerintah usai 2023.
Kebijakan ini sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. Dalam aturan di PP tersebut, Pegawai non-PNS di instansi pemerintah masih tetap melaksanakan tugas paling lama lima tahun saat peraturan tersebut berlaku.
Kepala Badan Kepegawaian Daerah Sumber Daya Manusia (BKPSDM), Riza Pahlevi mengatakan, Pemkot Palembang belum menerima aturan tertulis terkait mengenai kabar dihapusnya pegawai honorer ini.
“Ada sekitar 4.000 honor di Pemkot ini. Kalau kita berharap tidak ada penghapusan. Karena, Pemkot sendiri butuh honor ini. Selama ini mereka sangat membantu tugas-tugas di Pemkot,” katanya.
Sekda Kota Palembang, Drs Ratu Dewa Msi mengatakan, pihaknya akan mempelajari terlebih dahulu aturan tersebut. “Saya minta honor tidak resah, dan tetap bekerja seperti biasa,” katanya.
Kemenpan RB sendiri, melalui PP (peraturan pemerintah) untuk menyelesaikan honorer sampai tahun 2023. Status pegawai pemerintah mulai 2023 nanti hanya ada dua jenis, yakni Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan PPPK, dimana keduanya disebut Aparatur Sipil Negara (ASN).
Kabar bakal dihapusnya tenaga honor daerah (Honda) mulai tahun 2023, membuat tenaga honor yang ada di Pemkot Palembang galau. Mereka cemas, jika memang akan dihapus pemerintah.
Salah seorang tenaga honorer di Sekretariat Kota Palembang yang enggan disebutkan namanya, ia sudah bekerja empat tahun lalu. Memang belum lama, tapi sudah diangkat menjadi honorer daerah (Honda) dengan gaji Rp3 juta perbulan.
“Cukup khawatir juga, karena saya baru saja beberapa bulan ini menikah, baru merencanakan kehidupan kedepan, jika honorer dihapuskan bagaimana keluarga saya,” katanya.
Reporter : Pitria
