SUMSEL

Ketua DPRD Provinsi Sumsel Terima Keluhan Para Purnawirawan Kodam II Sriwijaya Terkait Masalah Tanah Kaplingan 

MAKLUMATNEWS.com, Palembang — Ketua DPRD Sumsel Hj. R.A. Anita Noeringhati, S.H., M.H menerima audiensi dari purnawirawan TNI Kodam II/Sriwijaya, Kamis (16/2/2023).

Kedatangan mereka untuk meminta bantuan Ketua DPRD Sumsel dalam penyelesaian tentang pembelian tanah kaplingan Kodam II/Sriwijaya yang sampai saat ini belum jelas.

Anita mengatakan, hari ini dia menerima audiensi dari bapak Letkol Purnawirawan Jonson Monte bersama beberapa PNS maupun anggota dari Kodam yang menyampaikan keresahannya bahwa di tahun 2001 mereka ditawarkan untuk membeli kaplingan di Kodam II Sriwijaya dengan cara potong gaji.

“Harga tanah dengan luas satu kapling 400 meter sekitar Rp 2.400.000 an itu dibayar dengan cara diangsur dipotong gaji,” ujarnya.

“Mereka membeli itu berharap mereka ingin bertempat di komplek Kodam II Sriwijaya. Itu bagian dari blok i. Tapi sampai pada tahun 2023 belum ada kejelasan.

Pada tahun 2008 mereka, untuk nama mereka ada. Tapi di 2019 nama mereka sudah tidak ada sehingga Pak Jonson Monte mempunyai keberanian untuk mempertanyakan langsung kepada Panglima, Kasad dan kepada Pangdam dengan surat dan lain sebagainya.

Mereka sudah berorganisi diterima Itwasdam namun sampai saat ini belum ada jawaban,” bebernya.

Anita menuturkan, mereka datang ke sini karena ini rumah rakyat. Karena dia adalah wakil masyarakat.

“Jadi ini kewajiban saya, nanti saya ingin mengkonfirmasi kepada beliau Pak Pangdam. Karena Pak Pangdam tentunya tidak tahu masalah ini karena beliau baru. Sehingga permasalahan ini bisa terang benderang.

Sebetulnya ada apa karena kita menghargai mereka yang datang ke sini adalah purnawirawan yang pada waktu itu gajinya saja yang sekian sudah dipotong sekian, itu mereka betul-betul sangat dirugikan,” bebernya.

BACA JUGA  Puluhan Ribu Kader PDI Perjuangan di Sumsel Meriahkan Senam SICITA

Lebih lanjut Anita mengungkapkan, dari laporan pak Jonson Monte yang dirugikan itu sebanyak 500 orang.

Namun yang datang kesini mewakili ada 15 orang. Sehingga ini menjadi sampel untuk meneliti ulang mengevaluasi tentang permasalahan ini.

“Kita masih menunggu data yang saya minta tadi kepada seluruh yang dirugikan.

Seperti yang disampaikan Pak Jonson Monte ada bukti pemotongan gaji, ada bukti dan lain-lain sebagainya untuk mendukung bahwa memang betul mereka korban dari pembelian kavling yang tidak ada wujudnya sampai sekarang,” katanya.

“Kita belum tahu siapa yang salah kita belum tahu. Saya nanti akan konfirmasi kepada beliau Pak Pangdam sebagai Forkompinda,” tandas Anita.

Sementara itu, Letkol Purnawirawan Jonson Monte mengatakan, dia mewakili kawan-kawan semua karena tidak mungkin barang ini bisa berjalan sendiri. Makanya dia berkeinginan supaya menyelesaikan masalah ini.

“Tadi saya sampaikan kepada ibu Ketua DPRD Sumsel tadi permasalahan ini sebenarnya kami tidak menuntut kami tempat sekarang ini.

Karena kami tahu bagaimana masalahnya tapi kalau dialihkan lokasinya di tempat yang lain tempatnya tidak ada masalahnya itu saja,” katanya.

“Kami selama 21 tahun ini sudah sabar. Kalau ini tidak selesai lagi maka akan kami tindakan lanjuti di DPR ini DPR Pusat. Bahkan kami siap mengadu ke Presiden,” ucapnya.

Jonson mengungkapkan, lokasi tanah Kodam II Sriwijaya ini di Barangan Talang Kelapa. Untuk ukuran tanah kaplingannya ada 400 meter dan ada 200 meter.

“Harapan kami setelah kami ketemu dengan Bu ketua DPRD Sumsel, kami senang sekali dan kami mengharapkan ibu Ketua DPRD Sumsel bisa membantu kami untuk membantu mencari solusi kami minta penjelasan bagaimana penyelesaian masalah ini,” tandasnya.

BACA JUGA  KPK RI Gelar Rakor Program Pemberantasan Korupsi di Wilayah II, Pj Gubernur Sumsel Sampaikan Ini

 

Reporter :  Yanti

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button